Langkah Pelni Mengurangi Kuota Kontainer Rugikan Masyarakat Maluku Utara

Aktivitas bongkar muat kontainer dari kapal tol laut di Pelabuhan Trikora, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Kebijakan PT PELNI mengurangi kuota kontainer dalam trayek tol laut di Maluku Utara menjelang Natal dan tahun baru, dikeluhkan.

Bahkan di Kabupaten Halmahera Utara, orang-orang yang bekerja di jasa pengurusan transportasi atau shipper mengajukan protes.

"Jumat kemarin shipper mau demo," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halut, Nyoter Koenoe, Selasa (13/12).

Sebab, selain kuota dibatasi, jumlah barang di dalam kontainer dikurangi. "Misalnya 20 ton, dikurangi menjadi 15 ton," ungkapnya.

Langkah PELNI mengurangi kuota kontainer agar tiba di Surabaya sebelum 31 Desember 2022. Jika telat, akan dikenakan denda oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Biaya operasional tak dibayar Kemenhub," ucap Kepala Urusan Operasi dan Pelayanan PT PELNI Cabang Ternate, Zuldan H. Abd Kadir, pada Kamis (8/12).

Namun Nyoter tak mau ambil pusing. "Itu bukan urusan kami. Yang penting muatan balik warga kami terakomodir," tandasnya.

Diketahui, Halut dijatahi 75 kontainer. Tapi yang diterima saat ini hanya 30 lebih dari 2 kapal, yakni Logistik Nusantara 05 dan 03.

"Jadi semua kena imbas. Barang berkurang, daerah dirugikan. Apalagi jelang Natal dan tahun baru kan," tandasnya.

Disperindag Halut pun menyurati Kemenhub lewat perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Pelabuhan Tol Laut Galela.

Senada diungkapkan Kepala Disperindag Kabupaten Pulau Morotai, Nasrun Mahasari. "Pengurangan kontainer jelas berdampak," ungkapnya.

Karena Pulau Morotai tidak dilayani kapal-kapal reguler. "Kami di Morotai hanya bergantung pada kapal tol laut," tandasnya.

Alasan pelabuhan penugasan tak didukung fasilitas sehingga memperlambat mobilitas pembongkaran kontainer, dibantah Nasrun.

"Kalau alasan fasilitas, tidak mungkin kapal sandar kan. Kita punya forklit. Memang jumlahnya terbatas, tapi ada," ujarnya.

Ia menilai, jika PELNI memakai standar tenaga kerja bongkar muat seperti Pelabuhan Ternate atau Surabaya, jelas berbeda.

"Harapan kami kontainer tidak dikurangi. Karena jelang Natal dan tahun baru kebutuhan barang meningkat," tandasnya.

Staf Perdagangan Disperindag Morotai, Muslihim Laode, menambahkan hampir 75% bahan pokok di Morotai didatangkan dari Surabaya.

"Kalau kuota kontainer dikurangi, otomatis bahan pokok dan barang penting lainnya berdampak ke kami di daerah," ujarnya.

Ia mengaku banyak consigne yang gagal mendatangkan barang. "Termasuk BUMDes. Mereka minta 2 kontainer, tidak dapat," katanya.

Sebelumnya, kebutuhan kontainer untuk Pulau Morotai dapat dianulir 30 hingga 40 per-kapal. "Sekarang berkurang. Bahkan 2 kapal 35 kontainer," katanya.

Saat ini, jumlah kontainer yang diangkut Kapal Logistik Nusantara 5 hanya 110 kontainer. Padahal, kapasitas kapal dianulir memuat 220 kontainer.

Sementara, Kapal Logsitik Nusantara 3 yang bertolak dari Surabaya pada Jumat (9/12) hanya mengangkut 61 kontainer. Sementara, kapasitas kapal dianulir 120 kontainer.

Pelaksana tugas Kepala Disperindag Halmahera Barat, Demisius O. Boky, mengaku belum menerima informasi resmi terkait pengurangan kuota kontainer.

"Tapi kemarin ada keluhan dari beberapa pelaku usaha pengguna tol laut. Salah satunya PT Semarak," ucap Demisius kepada cermat.

Bahkan pengurangan kontainer untuk PT Semarak pernah terjadi sebelumya. Setelah Disperindag menyurati, PELNI menambah 10 kontainer. "Sekarang dikurangi lagi," katanya.

Demisius bilang, Disperindag sudah menyurati PT Semarak untuk menyampaikan sederet persoalan yang mereka hadapi.

"Nanti keluhan mereka menjadi dasar bagi kami untuk disampaikan ke pihak PELNI. Tapi mereka belum balas surat kami," ujarnya.

Menurutnya, langkah PELNI mengurangi kuota kontainer sangat merugikan masyarakat di daerah. "Terutama pengusaha," tandasnya.

Sebab, muatan balik dari Halbar kerap tak terpenuhi, sehingga ada yang memuat barang lewat Pelabuhan Galela. "Kami dirugikan," katanya.

Diketahui, kebutuhan kontainer di Halbar rata-rata 36 sampai 40 kontainer. Sementara, arus barang balik dari Halbar cukup banyak.

"Termasuk barang datang juga. Kalau kontainer dikurangi, maka harga barang hingga pasokan distribusi terganggu," pungkasnya.

Kepala Disperindagkop Kota Tidore Kepulauan, Syaiful Bahri Latif, mengatakan kebijakan itu adalah kewenangan PELNI dan Kemenhub.

"Kami biasanya 60 kontainer. Itu rata-rata. Tapi yang masuk beberapa hari lalu hanya 40. Tapi saya pikir masih wajar," singkatnya.

Cermat berupaya mengkonfirmasi Vice President Usaha Barang Nonkomersial PT PELNI, Ridwan Mandaliko. Namun panggilan masuk ke nomor ponselnya tak diangkat hingga berita tayang.