Peran Investasi Nasional dalam Penciptaan Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Mahasiswa Aktif Universitas Pamulang - Semester 3
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari chelsea margaretha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap kali pemerintah mengumumkan realisasi investasi, angkanya selalu besar: ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Namun bagi sebagian besar masyarakat, pertanyaan yang lebih penting sederhana saja: apakah investasi itu benar-benar membuka lapangan kerja dan membuat ekonomi bergerak? Tulisan ini mencoba menjawabnya dengan melihat data terbaru.
Investasi sebagai Mesin Pertumbuhan
Dalam ilmu ekonomi, investasi adalah salah satu komponen utama pembentuk produk domestik bruto (PDB). Ketika perusahaan membangun pabrik, smelter, pelabuhan, atau jaringan telekomunikasi, uang yang dibelanjakan akan berputar: kontraktor dibayar, pemasok bahan baku mendapat pesanan, pekerja menerima upah, lalu upah itu dibelanjakan lagi di warung dan pasar sekitar. Inilah yang dalam teori Keynes disebut efek pengganda (multiplier). Di sisi lain, pabrik yang sudah berdiri meningkatkan kapasitas produksi nasional sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.
Gambaran ini terlihat dalam data terbaru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibanding 5,04 persen pada periode yang sama tahun lalu. Tentu pertumbuhan ini ditopang banyak faktor, tidak hanya investasi, tetapi arus modal yang terus masuk jelas ikut menjaga mesin ekonomi tetap menyala.
Seberapa Besar Investasi Kita?
Data Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, naik 12,7 persen dibanding tahun sebelumnya dan melampaui target. Tren positif berlanjut pada 2026. Hingga September 2026, realisasi investasi sudah mencapai Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target tahunan. Pada triwulan III saja, nilainya Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6 persen dibanding triwulan yang sama tahun lalu.
Komposisinya cukup berimbang. Penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp777,8 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp761,4 triliun. Artinya, kepercayaan investor domestik hampir sama kuatnya dengan investor luar negeri. Sebaran wilayahnya pun mulai membaik: sekitar 50,6 persen investasi masuk ke luar Jawa, dengan Sulawesi Tengah masuk lima besar provinsi tujuan investasi bersama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten.
Lapangan Kerja: Angka Naik, Perlu Dicermati
Dari sisi tenaga kerja, Kementerian Investasi menyebut investasi Januari hingga September 2026 menyerap sekitar 2,19 juta orang. Sepanjang 2025, serapan mencapai sekitar 2,71 juta tenaga kerja. Kondisi pasar kerja nasional juga membaik: BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, terendah sejak 1994, dengan jumlah penduduk bekerja 148,19 juta orang.
Meski demikian, ada catatan penting. Pada 2025, nilai investasi naik 12,7 persen, sedangkan serapan tenaga kerjanya naik sekitar 10,4 persen, melambat jauh dibanding pertumbuhan serapan tahun sebelumnya. Dengan hitungan sederhana, setiap satu pekerja yang terserap membutuhkan investasi sekitar Rp712 juta. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk cenderung semakin padat modal, bukan padat karya.
Hilirisasi menjadi contohnya. Dari total investasi hilirisasi Rp480 triliun hingga September 2026, sektor mineral menyumbang Rp335,1 triliun. Hilirisasi jelas menambah nilai tambah dan memperkuat industri dalam negeri, tetapi fasilitas seperti smelter umumnya mengandalkan mesin dan teknologi tinggi, sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan relatif terbatas dibanding besarnya modal.
Kualitas pekerjaan juga perlu diperhatikan. Menurut BPS, pekerja formal baru sekitar 40,70 persen dari total penduduk bekerja, sedangkan pekerja informal mencapai 59,30 persen orang. Artinya, lapangan kerja yang tercipta belum sepenuhnya menjadi pekerjaan yang stabil, berupah layak, dan terlindungi.
Tantangan yang Masih Menghadang
Ada beberapa hal yang membuat manfaat investasi belum maksimal bagi masyarakat:
1. Perizinan dan kepastian hukum. Investor membutuhkan aturan yang jelas dan proses yang cepat. Tumpang tindih regulasi pusat dan daerah masih sering menjadi keluhan. 2. Kualitas sumber daya manusia. Banyak pekerjaan baru di industri modern menuntut keterampilan teknis, sementara pengangguran masih banyak berasal dari lulusan sekolah menengah. Tanpa pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, investasi bisa hadir tetapi pekerjanya didatangkan dari luar daerah atau luar negeri. 3. Infrastruktur dan pemerataan. Meski porsi investasi di luar Jawa sudah di atas separuh, banyak proyek terkonsentrasi pada sektor tambang dan logam dasar. Daerah perlu didorong menarik investasi di sektor yang lebih padat karya, seperti manufaktur, pengolahan pangan, dan pariwisata.
Apa yang Perlu Dilakukan
1. Pemerintah perlu mengarahkan insentif tidak hanya pada besarnya nilai investasi, tetapi juga pada jumlah dan kualitas pekerjaan yang diciptakan. Insentif untuk industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, makanan olahan, dan ekonomi kreatif, layak diperkuat. 2. Hilirisasi harus disertai keterkaitan dengan pelaku lokal. Pabrik besar akan memberi manfaat lebih luas bila pemasok, jasa logistik, katering, dan usaha kecil di sekitarnya ikut tumbuh. 3. Pelatihan vokasi perlu dirancang bersama dunia usaha agar lulusan siap kerja ketika pabrik baru beroperasi.
Penutup
Investasi memang motor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Data 2025 hingga 2026 menunjukkan arah yang baik: investasi tumbuh, ekonomi melaju di atas 5 persen, dan pengangguran menurun. Tetapi ukuran keberhasilan investasi bukan sekadar triliunan rupiah yang masuk, melainkan seberapa banyak orang yang mendapat pekerjaan layak dan seberapa merata manfaatnya dirasakan. Selama kualitas, bukan hanya kuantitas, investasi terus dijaga, peran investasi nasional bagi kesejahteraan rakyat akan semakin nyata.
Artikel ini di tulis oleh:
Endang Puji Astutik, Chelsea Margaretha Perangin-angin, Galuh Alysia Kinanti.
Sumber data: Kementerian Investasi/BKPM dan Badan Pusat Statistik (BPS), diakses November 2026.
