Vietnam "The Next China", Siapkah Menjadi Poros Ekonomi Baru Asia?

Bendera Vietnam, Credit: Oleksii Liskonih @iStock

Perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China membawa dampak signifikan bagi perekonomian global. Banyak perusahaan multinasional mempertimbangkan pemindahan basis produksi mereka untuk mengurangi risiko geopolitik dan tarif perdagangan yang meningkat setiap harinya. Pemindahan basis produksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok global. Sejumlah negara berkembang pun mulai mendapat sorotan sebagai tujuan alternatif Foreign Direct Investment.

Pada tahun 2013, muncul istilah "China Plus One", yaitu strategi bisnis di mana perusahaan yang sebelumnya hanya mengandalkan China sebagai basis produksi utama, menambah satu atau lebih negara lain dan menjadikannya lokasi sourcing tambahan. Strategi tersebut berjalan hingga saat ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap China di tengah ketidakpastian geopolitik. Beberapa negara, khususnya di Asia telah menjadi alternatif bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan outsourcing, antara lain: Vietnam, India, Thailand, Meksiko, dan Bangladesh.

Vietnam merupakan negara yang sering digadang-gadang sebagai "the next China". Ini dikarenakan Vietnam memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan negara alternatif lain. Lokasi Vietnam sangat strategis karena berbatasan langsung dengan China. Hal ini tentu akan memudahkan logistik dan jalannya rantai pasokan. Vietnam juga telah menandatangani lebih dari 18 perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang memberikan akses pasar bebas tarif ke banyak negara.

Sudah banyak perusahaan yang melakukan Foreign Direct Investment atau penanaman modal asing langsung di Vietnam. Contohnya adalah pendirian pabrik Samsung di provinsi Bac Ninh dan Thai Nguyen. Korea Selatan menginvestasikan sekitar US$1,8 miliar untuk pembangunan pabrik baru di Vietnam guna mengembangkan produksi layar OLED (organic light-emitting diode), yang dapat digunakan untuk layar televisi, monitor komputer dan peralatan elektronik lain. Perusahaan manufaktur Amerika Serikat juga telah melakukan outsourcing dari China ke Vietnam. Contohnya pabrik chip Intel di Ho Chi Minh yang menginvestasikan senilai lebih dari US$1,5 miliar.

Selain faktor yang sudah disebutkan, faktor tenaga kerja juga menjadi alasan negara-negara melakukan Foreign Direct Investment ke Vietnam sebagai alternatif China. Upah minimum Vietnam jauh lebih rendah daripada China, namun tenaga kerja muda disana masih melimpah. Hal ini tentu menarik bagi industri tekstil dan elektronik untuk mengembangkan bisnis mereka di Vietnam. Stabilitas politik yang relatif tinggi juga menjadi salah satu kelebihan Vietnam, ditambah dengan dukungan pemerintah yang menawarkan insentif fiskal dan kemudahan perizinan.

Namun, dibalik kelebihan yang sudah disebutkan, Vietnam memiliki sejumlah hambatan yang membuat negara tersebut dirasa belum siap menjadi "the next China". Vietnam masih sangat bergantung pada impor bahan baku komponen elektronik, mesin dan tekstil dari China. Ini membuat Vietnam rentan terhadap gangguan rantai pasok eksternal. Selain itu, sektor infrastruktur juga menjadi salah satu hambatan. Meskipun sudah banyak kemajuan, infrastruktur logistik Vietnam seperti jalan raya, pelabuhan dan kereta api belum sebanding dengan China. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap melambatnya rantai pasokan.

Upah minimum Vietnam memang rendah, namun keterampilan tenaga kerja belum memadai bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengetahuan teknologi tinggi. Tantangan domestik seperti birokrasi dan regulasi Vietnam masih kurang transparan sehingga investasi dapat terhambat dan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lokal maupun asing. Jika mempertimbangkan faktor di atas, masih banyak negara lain yang dirasa lebih menjanjikan sebagai alternatif Foreign Direct Investment.

Vietnam memang memiliki potensi besar untuk menggantikan China. Bahkan, Vietnam telah menjadi alternatif investasi pada sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur. Sayangnya, Vietnam masih menghadapi hambatan internal maupun eksternal yang membuatnya belum benar-benar bisa disebut "the next China". Jika pemerintah dapat mengatasi kekurangan yang ada seperti reformasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan penguatan regulasi, maka potensi Vietnam sebagai poros ekonomi baru Asia dapat menjadi nyata.