Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
Konten dari Pengguna
Pajak Restoran Kota Palu: Potensi Penerimaan Pajak yang Lebih Besar
30 Januari 2025 13:53 WIB
·
waktu baca 7 menitTulisan dari Christania Hernita Natasha Mohammad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Bagaimana Pajak Daerah di Kota Palu?
Pajak daerah menjadi salah satu isu yang terus dibahas di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai bagian terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kota Palu yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan adanya perkembangan dari sisi ekonomi khususnya di bidang makanan dan minuman.
ADVERTISEMENT
Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif mendirikan usaha pada sektor kuliner. Fenomena ini tidak hanya didominasi oleh kalangan milenial tetapi juga banyak generasi Z yang kreatif dan inovatif mendirikan restoran, kafe, atau warung makan yang digemari banyak orang sehingga menjadi sorotan penting bagi pemerintah khususnya dalam menarik pajak.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan jumlah restoran di Kota Palu bertambah setiap tahunnya. Banyaknya tempat dengan berbagai gaya yang unik kini semakin terasa di tengah kota yang cukup padat penduduk. Dengan adanya perkembangan pasca bangkit dari bencana gempa bumi dan tsunami serta pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Palu menunjukkan dampak yang lebih positif.
Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2023 sebesar Rp31.975.334.103 mengindikasikan kinerja yang baik karena melebihi dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp25.000.000.000. Secara kasat mata, tingginya penerimaan ini mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam mendorong kontribusi pajak daerah. Namun, apakah dengan realisasi tersebut bisa diartikan pemerintah sudah optimal dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak restoran?
Potensi Penerimaan di Kota Palu
ADVERTISEMENT
Melihat perkembangan industri kuliner di Kota Palu tentunya memunculkan optimisme bagi pemerintah terkait adanya potensi yang lebih besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah. Meskipun realisasi pajak restoran telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini belum sepenuhnya menunjukkan potensi yang sebenarnya.
Jumlah realisasi tersebut hanya berkontribusi sebesar 2% dari total penerimaan pajak daerah di Sulawesi Tengah dan nilai tersebut tergolong kecil mengingat Kota Palu adalah pusat ibukota provinsi. Masih terdapat banyak peluang yang bisa ditarik lebih dalam baik dari sisi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengelola pajak maupun adanya kesadaran dari para pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengupayakan strategi untuk menggali potensi yang lebih optimal.
ADVERTISEMENT
Apa yang Menjadi Masalah?
Beberapa hal yang masih menjadi sorotan adalah masih banyaknya rumah makan seperti kafetaria, warung makan, kantin, depot, bar dan jasa boga atau katering yang belum memungut pajak restoran padahal termasuk objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak restoran. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah dijelaskan bahwa tarif pajak restoran sebesar 10% sehingga pelaku usaha wajib memungut bayaran dari konsumen sesuai tarif yang telah ditentukan. Tentunya, pajak yang telah dibayarkan tersebut ditujukan untuk membangun kota yang lebih maju.
Jika melihat Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, batasan yang menjadi syarat suatu industri kuliner dikenakan pajak restoran sebesar Rp2.000.000 per bulannya dari peredaran usaha yang diterima. Nilai ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kapan suatu restoran, kafe, warung, dan usaha makanan atau minuman lainnya dijadikan objek pajak. Secara perhitungan matematika, rata-rata omzet harian yang harus dipenuhi sebesar Rp67.000 dengan mengkalkulasikan nilai minimal 2 juta rupiah dibagi dengan 30 hari dalam satu bulan.
ADVERTISEMENT
Dengan menggunakan logika sederhana, nilai tersebut seharusnya sangat mudah dicapai oleh pelaku usaha. Bahkan dengan melihat antusias dari masyarakat Kota Palu, para pelaku usaha dapat menerima jumlah yang jauh dari batas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kontribusi yang dapat diberikan oleh industri kuliner bisa jauh lebih tinggi bagi penerimaan pajak daerah.
Besarnya pertumbuhan jumlah usaha kuliner di Kota Palu seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan dari pajak restoran. Meskipun memiliki potensi yang tinggi, masih banyak kendala atau tantangan yang menghambat optimalisasi pendapatan dari pajak restoran. Misalnya, dari sisi pelaku usaha memiliki kepatuhan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kepatuhan terjadi pada seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya pada level pajak pusat seperti pajak Penghasilan (PPh) tetapi juga pada tingkat daerah. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya baik itu daftar, hitung, bayar, atau lapor (DHBL). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait pentingnya perpajakan bagi pembangunan daerah sehingga adanya pajak identik dengan beban dan cenderung untuk dihindari.
ADVERTISEMENT
Di samping itu, masih kurangnya edukasi mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Pemerintah perlu untuk memberikan sosialisasi atau pengarahan agar masyarakat memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran pajak. Sebagai akibatnya, isu kepatuhan akan secara perlahan akan berkurang dan memberikan dampak positif bagi penerimaan. Di sisi lain, sistem pengawasan yang belum optimal memperlambat penggalian potensi pajak restoran.
Pengawasan yang dilakukan baik terhadap pembayaran dan pelaporan pajak oleh restoran masih cukup lemah. Dalam beberapa kasus, praktik penghindaran pajak masih sering terjadi. Hal ini sangat memungkinkan adanya penurunan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah sehingga pemerintah juga perlu membenahi diri.
Apa yang Dilakukan Pemerintah Kota Palu?
Pemerintah terus berupaya dalam merespon adanya kendala dan tantangan yang dihadapi. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Palu telah melakukan beberapa langkah seperti sosialisasi pajak restoran kepada pelaku usaha restoran, kafe, dan warung makan. Dalam aksinya, Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid turun langsung dalam memberikan pengetahuan terkait kewajiban pajak. Pendekatan ini tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tetapi juga menunjukkan kepedulian pemerintah dalam menarik pajak sebagai bagian dari usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun kota.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah berupaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk penarikan pajak restoran sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Namun, mengapa hasil yang dicapai belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap potensi pajak yang lebih besar?
Beberapa kritik terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas yaitu implementasi yang kurang konsisten. Masih ditemukan para pelaku usaha yang tidak dikenai sanksi meskipun tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa tempat makan hanya mendapatkan teguran dari pemerintah sehingga belum adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Kemudian, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya merata. Pengarahan terkait perpajakan belum menjangkau seluruh pelaku usaha terutama yang masih berskala kecil. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban pajak yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
Simpulan
Mengacu pada beberapa pendapat dan kritik di atas, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pemerintah adalah dengan melakukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Misalnya dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi seperti sosial media, mengadakan seminar kepada UMKM untuk menjelaskan prosedur perpajakan secara sederhana, ataupun melakukan kunjungan secara merata untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Selanjutnya, memperkuat sanksi bagi mereka yang tidak patuh sehingga dapat memberikan efek jera. Ditambah lagi dengan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan pelaku usaha telah menjalankan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan.
Penting juga bagi pemerintah untuk memberikan transparansi terkait penggunaan pajak yang selama ini dibayarkan oleh para wajib pajak. Misalnya dengan publikasi laporan keuangan dan menjelaskan secara detail kontribusi atau alokasi dana dari hasil pajak tersebut. Selain itu, bisa juga dengan memperbanyak fasilitas yang bisa secara langsung dirasakan dan digunakan oleh masyarakat. Hal itu akan membuat pelaku usaha lebih termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal dan bisa terus mendorong pembangunan ekonomi di Kota Palu.
ADVERTISEMENT
Referensi
Andilala. (2024, January 11). Pemkot Palu sosialisasi penerapan pajak restoran 10 persen ke pelaku usaha. Antara News Palu; ANTARA Sulteng. https://sulteng.antaranews.com/berita/297429/pemkot-palu-sosialisasi-penerapan-pajak-restoran-10-persen-ke-pelaku-usaha
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah 2023 Audited. 25.-CaLK-2023-audited.pdf
Dioptimalkan Pemkot Tahun 2024, Pajak Makan dan Minum Sudah Diatur UU Sejak Tahun 2009 – Pemerintah Kota Palu. (2024, February 21). Palukota.go.id. https://palukota.go.id/dioptimalkan-pemkot-tahun-2024-pajak-makan-dan-minum-sudah-diatur-uu-sejak-tahun-2009/
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FileSulawesi. (2024, February 2). Wali Kota Palu Tinjau Langsung Tempat Usaha, Penerapan Pajak Restoran 10 Persen - FileSulawesi.com. FileSulawesi.com. https://filesulawesi.com/2024/02/02/wali-kota-palu-tinjau-langsung-tempat-usaha-penerapan-pajak-restoran-10-persen/
Mandak, A., Kambey, A. O., & Tuegeh, O. (2022). Analisis Potensi Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Sebagai Upaya Peningkatan PAD Kota Palu Pasca Bencana. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 3(2), 325–333. https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.3379
ADVERTISEMENT
Pemantauan Wali Kota Bersama SEKDA Mengenai Edukasi Pajak dan Retribusi – Pemerintah Kota Palu. (2024, February 2). Palukota.go.id. https://palukota.go.id/pemantauan-wali-kota-bersama-sekda-mengenai-edukasi-pajak-dan-retribusi/
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rahayu, D., Sirajudin, S., & Yusuf, D. (2022). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(2), 96–102. https://doi.org/10.56338/jks.v5i2.2233
Redaksi Harian Mercusuar. (2022, July). Perhotelan dan Restoran Sumbang Pajak Terbesar - HARIAN MERCUSUAR. HARIAN MERCUSUAR. https://mercusuar.web.id/bisnis/perhotelan-dan-restoran-sumbang-pajak-terbesar/
Taswin KP. (2024, February 2). Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemkot Palu Sosialisasikan Pajak Restoran 10 Persen - Klik Pendidikan. Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemkot Palu Sosialisasikan Pajak Restoran 10 Persen - Klik Pendidikan; Klik Pendidikan. https://www.klikpendidikan.id/news/35811753634/optimalkan-pendapatan-daerah-pemkot-palu-sosialisasikan-pajak-restoran-10-persen
ADVERTISEMENT