PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah Solusi Sementara atau Langkah Strategis?

"Gambar 1. Penumpang Antre Masuk Pesawat. (Sumber: Penulis)"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi akan ditanggung sebagian oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendukung industri penerbangan yang menghadapi tantangan akibat kenaikan harga tiket.

Mekanisme Kebijakan

Secara umum, harga tiket pesawat mencakup PPN sebesar 11%. Dengan kebijakan ini, 6% dari PPN tersebut akan ditanggung oleh pemerintah, sementara 5% tetap menjadi tanggungan penumpang. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket dalam periode 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan masa penerbangan antara 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Selain itu, maskapai penerbangan diwajibkan untuk membuat faktur pajak dan melaporkan transaksi tiket yang mendapatkan insentif ini kepada pemerintah paling lambat 30 Juni 2025.

Dampak dan Tantangan

Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan manfaat nyata, terutama bagi mereka yang akan melakukan perjalanan mudik. Dengan adanya insentif ini, harga tiket pesawat dapat menjadi lebih terjangkau di tengah lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang atau hanya sekadar langkah sementara? Mengingat insentif ini berlaku dalam periode terbatas, setelah masa kebijakan berakhir, harga tiket berpotensi kembali meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ini lebih bersifat sebagai stimulus sementara dibandingkan sebagai solusi permanen.

Dari sisi industri penerbangan, insentif ini berpotensi meningkatkan jumlah penumpang. Meskipun demikian, tantangan utama seperti harga bahan bakar pesawat (avtur) yang tinggi, pajak bandara, serta biaya operasional lainnya tetap menjadi faktor yang memengaruhi harga tiket secara keseluruhan.

Perlunya Solusi Jangka Panjang

Agar harga tiket pesawat tetap terjangkau dalam jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pengendalian harga avtur, pemberian subsidi yang lebih luas, serta peningkatan infrastruktur transportasi darat sebagai alternatif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam jangka pendek, namun perlu disertai dengan solusi berkelanjutan agar masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi udara yang terjangkau, tidak hanya saat momentum Lebaran, tetapi sepanjang tahun.