BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Silang Pendapat soal Data Kemiskinan

Ilustrasi BPS.

Ciremaitoday.com, Majalengka - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka dan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka silang pendapat mengenai data angka kemiskinan di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Masing-masing mengklaim kebenaran dengan data yang dimiliki, baik pihak BPS maupun Dinas Sosial.

BPS Kabupaten Majalengka menyebut, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1.37 persen pada tahun 2020 ini. Berbeda dengan Dinas Sosial Majalengka, bahwa pihaknya merilis angka kemiskinan justru turun 8.093 Kepala Keluarga (KK).

Kepala BPS Majalengka, Jerison Sumual melalui stafnya mengatakan, berdasarkan hasil survei ekonomi yang dikeluarkan per Maret 2020, tingkat kemiskinan di Majalengka mencapai 11.43 persen atau naik 1.37 persen dari sebelumnya pada 2019 hanya 10.06 persen.

"Pada 2019 di Majalengka ada sekitar 121.06 ribu jiwa penduduk miskin, dan naik menjadi 138.21 ribu jiwa pada tahun 2020. Itu berarti naik 1.37 persen," ungkapnya.

Dia mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan naik 0.2 persen dan indeks keparahan kemiskinan turun 0.3 persen. Dia juga menegaskan, jika angka yang dikeluarkan itu per jiwa bukan per KK.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Gandana Purwana melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Asikin, mengklaim, angka kemiskinan di Majalengka justru turun. Hal itu diketahuinya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Asikin menjelaskan, pada 2019 pihaknya memegang data kemiskinan sebanyak 145.198 KK. Sedangkan pada 2020 ini, data yang masuk yaitu 137.105 KK, artinya ada penurunan 8.093 KK.

“Sekarang di tahun 2020 ada perubahan data, ada penurunan, kemarin itu (tahun 2019, red) 145.198 KK sekarang (tahun 2020, red) sekitar 137.105 KK. DTKS ini dilakukan mulai dari desa sampai RT/RW, dan dimasukan dalam aplikasi SIKS-NG yang langsung diterima Kemensos RI," bebernya.

Selain itu, Asikin berharap, kedepan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka semakin menurun. Sebab masih banyak masyarakat Pra Sejahtera belum terdata di DTKS.

“Kalau sudah banyak masyarakat yang tadinya belum sejahtera menjadi sejahtera, nanti kita data lagi masyarakat yang belum sejahtera tapi belum masuk data DTKS,” pungkasnya.(*)