Tekan Angka Stunting, Pemkot Cirebon akan Aktifkan Kolaborasi Pentahelix

Ilustrasi stunting.(Foto: shutterstock)

Ciremaitoday.com, Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon Jawa Barat berupaya untuk menekan angka stunting. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Kota Cirebon memiliki prevalensi sebesar 30,6 persen. Sementara, Pemerintah menargetkan dapat menurunkan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan, untuk menekan angka stunting yang angkanya kini sudah diketahui perlu berbagai upaya yang tidak biasa dan berbagai sumber daya yang terlibat untuk menurunkan prevalensi sesuai dengan target nasional.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi Pentahelix.

“Percepatan penurunan stunting merupakan kerja kolaborasi unsur pentahelix, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media. Sudah menjadi kewajaran dan keharusan agar semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di Kota Cirebon,” katanya, Senin (24/102022).

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno mengatakan, audit kasus stunting saat ini masih pada tahap progres internal.

Ia menjelaskan, diseminasi audit kasus stunting ini adalah kegiatan yang berkontribusi positif terhadap upaya penurunan jumlah stunting.

“Hasil kajian tim pakar dan tim teknis sudah dirumuskan dalam bentuk rencana tindak lanjut, kemudian disinergikan melalui kerja bersama,” pungkasnya.

Dalam audit tersebut, ada 14 anak yang menjadi sampel untuk dilakukan skrining dan pendampingan oleh tim teknis dan tim pakar. Sedangkan keluarga dan pihak kelurahan menjadi wakil untuk pendampingan kondisi yang ril.

“Anak yang menjadi sampel itu merupakan warga dari lima kecamatan dan empat kelurahan. Mereka dipilih oleh tim teknis karena dinilai perlu penanganan intensif dari tim pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, gizi, dan lainnya,” ungkapnya.

Setelah dari tim pakar, lanjut Budi, akan ada peninjauan lapangan, kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut dari tim pakar.

“Ini berkaitan dengan psikologis, kesiapan keluarga untuk memiliki anak, kesehatan dan faktor pola asuh,” pungkasnya.(Juan)