Dilema Perdagangan Karbon Solusi Palsu: Gerakan Mendesak Perlindungan Lingkungan

Sumber : https://www.pexels.com/id-id/foto/rambu-jalan-merah-dan-putih-berhenti-1411397/ (Foto: Wendelin Jacober)

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global saat ini dan Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas, memegang peran dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hutan tidak hanya berperan sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sebagai sumber kehidupan terutama bagi masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada ekosistem alami untuk kelangsungan hidup. Namun, kebijakan lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah, seperti perdagangan karbon menuai kritik juga penolakan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi lingkungan, termasuk Greenpeace Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek mendukung penuh penolakan Greenpeace terhadap perdagangan karbon, karena tidak akan menyelesaikan permasalahan deforestasi, justru berpotensi mengalihkan tanggung jawab perlindungan hutan kepada mekanisme pasar. Perdagangan karbon sering dipromosikan sebagai solusi mitigasi perubahan iklim, yang dianggap hanya menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi lingkungan. Mengamati konteks perlindungan hutan maupun keanekaragaman hayati dinilai tidak efektif karena memberikan ruang untuk membeli kredit karbon sebagai pengganti pengurangan emisi nyata, hal ini akan berdampak pada hutan yang seharusnya dilindungi.

Dalam pernyataan resmi tahun 2023, Greenpeace mengkritik proyek perdagangan karbon yang berada di Kalimantan dinilai tidak transparan dan mengabaikan partisipasi masyarakat adat. Penolakan terhadap perdagangan karbon tidak berdiri sendiri. Isu ini beririsan dengan berbagai gerakan sosial lain yang memperjuangkan perlindungan hutan, hak masyarakat adat, dan keadilan sosial. Interaksi yang dilakukan organisasi lingkungan dengan gerakan-gerakan memperkuat upaya kolektif dalam menolak skema yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibandingkan dengan masyarakat lokal dan lingkungan.

Selain itu, gerakan masyarakat adat atas hak tanah mereka, Greenpeace turut serta dalam advokasi hak masyarakat adat sering kali terdampak oleh proyek perdagangan karbon. Greenpeace berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam mendampingi hukum serta mendukung perlawanan komunitas lokal terhadap proyek yang tidak melibatkan mereka secara langsung. Penolakan kebijakan perdagangan karbon menjadi bagian gerakan sosial yang menuntut keadilan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat. Mereka berpendapat bahwa solusi nyata untuk krisis iklim seharusnya berfokus pada perlindungan hutan dan transisi energi terbarukan.