Kritik Sejarawan Jill Lepore Terhadap Dominasi Teknologi Atas Demokrasi
PerbesarPergeseran kekuasaan dari negara demokratis ke tangan korporasi teknologi global kini berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Sejarawan terkemuka dari Universitas Harvard dan penulis tetap The New Yorker, Jill Lepore, memperingatkan bahwa industri teknologi modern secara perlahan namun pasti mulai menggantikan fungsi-fungsi dasar pemerintah demokratis. Fenomena ini ia sebut sebagai ancaman nyata yang mengarah pada lahirnya artificial state atau negara artifisial, sebuah era di mana kehidupan manusia diatur oleh algoritma dan mesin tanpa adanya konsensus dari masyarakat yang diperintah.
Melalui buku terbarunya yang bertajuk The Rise and Fall of the Artificial State, Lepore mengupas bagaimana para pemimpin Silicon Valley kerap salah membaca literatur fiksi ilmiah (science fiction). Alih-alih melihat kisah-kisah distopia klasik tersebut sebagai peringatan moral, tokoh-tokoh berpengaruh seperti Elon Musk dan Sam Altman justru menjadikannya sebagai cetak biru panduan untuk membangun masa depan teknologi yang mereka kuasai secara absolut.
Ancaman Negara Artifisial dan Kudeta Fungsi Pemerintah oleh Korporasi
Lepore menegaskan bahwa posisinya bukanlah seorang penentang teknologi (anti-technologist). Fokus kritiknya murni tertuju pada bagaimana korporasi swasta raksasa secara bertahap mengambil alih fungsi-fungsi konstitusional yang seharusnya dipegang oleh negara. Menurutnya, transformasi ini terjadi secara perlahan dan sebagian besar tanpa disadari, di mana inovasi teknologi awalnya diadopsi oleh pemerintah dengan tujuan efisiensi, kecepatan, dan penghematan biaya. Namun, dalam dua dekade terakhir, proses ini berubah menjadi pengambilalihan peran negara secara sengaja oleh para wirausahawan teknologi yang ingin melampaui batas-batas kedaulatan nasional.
Sejarah mencatat bahwa janji manis pembebasan lewat teknologi personal komputer pertama kali digaungkan secara masif pada kampanye iklan Macintosh milik Apple di tahun 1984 yang mengadopsi tema novel legendaris George Orwell. Kampanye tersebut menggambarkan komputer personal sebagai alat pembebasan individu dari totalitarianisme mesin raksasa IBM. Namun, beberapa dekade kemudian, utopia tersebut bergeser menjadi realitas yang menggelikan sekaligus berbahaya. Lepore mencontohkan langkah Facebook yang mendirikan dewan pengawas menyerupai Mahkamah Agung untuk mengatasi kritik, perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) Anthropic yang merekrut filsuf moral untuk merumuskan konstitusi mandiri, hingga pernyataan Sam Altman yang menyebut bahwa presiden dari kalangan AI bukanlah ide yang buruk.
Pernyataan-pernyataan tersebut, menurut Lepore, mencerminkan delusi para pemimpin teknologi yang mengadopsi struktur negara tanpa memiliki pemahaman filosofi politik yang matang. Ia menggarisbawahi kutipan penting tentang bagaimana korporasi Silicon Valley saat ini memegang kendali yang terlalu besar tanpa adanya pertanggungjawaban publik. “Saya tidak anti-teknologi,” tegas Lepore. Namun, ia menambahkan, “Keberatan saya adalah cara-cara di mana korporasi swasta semakin mengambil alih fungsi-fungsi negara. Tidak ada satu pun dari kita yang memberikan persetujuan atas hal tersebut.”
Distorsi Ruang Publik Digital dan Mitos Demokrasi Twitter
Salah satu contoh paling nyata dari kegagalan janji demokrasi teknologi adalah klaim bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai ruang sidang publik digital atau town hall modern. Lepore menyoroti sejarah platform Twitter, yang kini berganti nama menjadi X, yang pada awalnya diciptakan murni sebagai media berbagi pesan kasual tanpa misi besar untuk menyelamatkan peradaban manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, para politisi mulai memanfaatkan platform tersebut untuk memperluas jangkauan politik mereka, yang pada akhirnya memaksa perusahaan mengemas platformnya sebagai pusat demokrasi digital baru.
Klaim bahwa media sosial merepresentasikan suara publik secara objektif disebut Lepore sebagai gagasan yang tidak masuk akal. Faktanya, pada masa kejayaannya, mayoritas opini politik di Twitter hanya disuarakan oleh sebagian kecil pengguna yang sangat aktif dan berhaluan ekstrem. Akibatnya, platform ini berubah menjadi mesin distorsi informasi yang memberikan data buruk kepada para pembuat kebijakan mengenai kondisi riil konstituen mereka. Lepore merangkum situasi ini dengan menyatakan bahwa manipulasi narasi ruang publik ini telah merusak fondasi demokrasi tanpa disadari oleh para penggunanya.
Salah Tafsir Fiksi Ilmiah Sebagai Panduan Masa Depan
Lebih jauh lagi, Lepore mengkritik cara para taipan teknologi Silicon Valley, khususnya Elon Musk, dalam mengonsumsi karya fiksi ilmiah klasik. Narasi-narasi fiksi ilmiah dari abad ke-19 hingga abad ke-20 sebenarnya ditulis sebagai fabel peringatan moral (parable) tentang bahaya industrialisasi dan mesin yang melampaui kapasitas kemanusiaan hingga akhirnya memperbudak penciptanya. Namun, para pemimpin teknologi ini justru salah membaca karya-karya tersebut dan menggunakannya sebagai cetak biru ambisius untuk mendirikan dinasti bisnis mereka.
Sebagai contoh, fabel klasik tahun 1909 karya E.M. Forster berjudul The Machine Stops menggambarkan masa depan distopia di mana manusia hidup terisolasi di dalam kamar-kamar kecil dan menyembah mesin yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka, sebelum akhirnya mesin tersebut berhenti bekerja dan meruntuhkan peradaban. Alih-alih belajar dari potensi keruntuhan tersebut, para pemimpin Silicon Valley justru terus mendorong pembangunan infrastruktur fisik seperti data center skala raksasa yang membutuhkan konsumsi energi dan air dalam jumlah masif, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekologi bumi.
Lepore berargumen bahwa model pembangunan negara artifisial ini ditakdirkan untuk runtuh karena ia mengabaikan keterbatasan dunia nyata dan mengeksploitasi sumber daya alam demi menjalankan sistem digitalnya. Baginya, satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan dominasi ini adalah dengan mengembalikan fungsi pengambilan keputusan kepada masyarakat yang diperintah secara demokratis. Sejarah menunjukkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu membutuhkan regulasi ketat, seperti halnya aturan lalu lintas yang lahir setelah kehadiran mobil, guna memastikan inovasi tersebut tetap berjalan di bawah korporidor hukum dan kepentingan kemanusiaan.