Bagaimana Peran Evaluasi Kebijakan Publik?

Evaluasi kebijakan adalah pemahaman yang tepat waktu tentang dampak kebijakan dari kebijakan di bawah yurisdiksi masing-masing lembaga administratif, yang memberikan informasi penting untuk melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan dan kebijakan secara akurat.

Apa itu evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah bagian dari serangkaian praktik yang diarahkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintah ini termasuk pemantauan, tinjauan pengeluaran, dan manajemen kinerja. Tidak hanya praktik-praktik ini saling melengkapi, tetapi evaluasi kebijakan juga memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam memberikan bukti yang kredibel untuk berbagai upaya manajemen publik, seperti pemantauan atau penganggaran kinerja.

Memahami pentingnya evaluasi kebijakan publik | Foto: Unsplash

Negara menghadapi beberapa tantangan untuk mendorong evaluasi kebijakan lintas pemerintahan seperti terbatasnya penggunaan hasil evaluasi dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya strategi evaluasi kebijakan yang mengedepankan pendekatan pemerintah secara menyeluruh, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (kapasitas dan kapabilitas) dan kurangnya pendekatan terpadu untuk manajemen bukti, termasuk data.

Pendekatan sistemik, yang mengandalkan unsur-unsur yang saling mendukung dalam hal pelembagaan, kualitas dan penggunaan kemungkinan besar akan memastikan adopsi evaluasi secara metodologis dan sistematis sepanjang siklus kebijakan, dan penggunaan temuan oleh pembuat keputusan.

Mengapa evaluasi kebijakan itu penting?

Pemerintah harus menunjukkan bahwa keputusan dan kebijakan mereka diinformasikan oleh bukti, bahwa mereka menetapkan harapan yang realistis tentang berbagai pilihan kebijakan, dan membelanjakan sumber daya publik secara memadai. Dengan demikian, evaluasi kebijakan memiliki peran penting untuk memastikan tujuan tersebut serta menghindari kegagalan kebijakan (Howlett, 2019) . Dengan mengevaluasi kinerja dan hasil, pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah kebijakan yang mendasari dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang kelayakan melanjutkan kebijakan atau memulai yang baru.

Secara bersamaan, evaluasi kebijakan berpotensi meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan transparansi, serta memberikan legitimasi untuk penggunaan dana dan sumber daya publik karena memberikan informasi kepada warga negara dan pemangku kepentingan lainnya apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sumber daya keuangan yang dialokasikan, membuahkan hasil yang diharapkan

Apa peran khusus dari evaluasi kebijakan di sektor publik?

Evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai “penilaian yang terstruktur dan objektif dari inisiatif kebijakan atau reformasi yang sedang berlangsung atau yang telah diselesaikan, desain, implementasi, dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan serta nilai atau signifikansi suatu kebijakan”

Pentingnya Evaluasi Kebijakan di Sektor Publik | Foto: Unsplash

Namun, ada kurangnya kesadaran dari para praktisi dan pemangku kepentingan tentang berbagai praktik yang dikembangkan untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah memenuhi tujuan yang diharapkan (pemantauan, tinjauan pengeluaran, atau manajemen kinerja), dan bagaimana mereka berbeda satu sama lain atau mendukung/melengkapi masing-masing. lainnya. Misalnya, sementara dalam beberapa kasus, evaluasi kebijakan dapat mendekati audit kinerja, kedua praktik ini masih berbeda secara mendasar sebagai disiplin profesional.

Inilah sebabnya mengapa penting untuk membedakan antara pemantauan dan evaluasi. Pemantauan berusaha untuk memeriksa kemajuan terhadap target yang direncanakan dan dapat didefinisikan sebagai pelaporan formal bukti untuk menunjukkan bahwa sumber daya dihabiskan secara memadai, keluaran berhasil disampaikan dan pencapaian tercapai

Sumber data potensial apa yang digunakan untuk evaluasi kebijakan publik?

Melakukan evaluasi kualitas memerlukan data yang berkualitas, yang dapat berasal dari berbagai sumber:

1. Data statistik

Umumnya digunakan dalam penelitian, sesuai dengan data sensus atau lebih umum lagi dengan informasi tentang populasi tertentu yang dikumpulkan melalui survei nasional atau internasional.

2. Data administratif

Data ini umumnya dikumpulkan melalui sistem administrasi yang dikelola oleh departemen atau kementerian pemerintah, dan biasanya menyangkut seluruh rangkaian individu, komunitas, dan bisnis yang terkait dengan kebijakan tertentu. Misalnya, itu termasuk data perumahan dan catatan pajak.

3. Data besar/ Big Data

Sebagian besar diambil dari berbagai sumber seperti masukan warga dan sektor swasta, data besar paling sering digital dan terus-menerus dihasilkan. Ini memiliki keuntungan datang dalam volume dan variasi yang lebih besar.

4. Data evaluasi

Data ini dikumpulkan untuk tujuan evaluasi. Ini dapat berupa kuesioner kualitatif, pengamatan di tempat, kelompok fokus, atau data eksperimen. Lihat lebih jauh ke bawah untuk deskripsi metode evaluasi dampak untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Menggabungkan berbagai sumber data juga berpotensi membuka wawasan yang relevan untuk evaluasi kebijakan. Menerapkan teknik analisis data besar pada data pengadaan publik dapat berkontribusi untuk menciptakan evaluasi yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih relevan.

Bagaimana Pemerintah Melakukan Evaluasi Kebijakan Publik?

Evaluasi kebijakan mengevaluasi kriteria yang berbeda, sehingga ada beberapa hal yang harus dilihat oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan antara lain :

a. Relevansi

Sejauh mana tujuan yang diharapkan publik apakah sesuai dengan kebutuhan dan masalah sedang dihadapi masyarakat

b. Efektivitas

Sejauh mana kebijakan/intervensi publik menghasilkan efek dan perubahan yang teramati? Sejauh mana efek yang diamati sesuai dengan tujuan sehingga diharapkan dapat mengetahui kebijakan yang sesuai atau lebih efektif dari kebijakan sebelumnya.

c. Efisiensi

Apakah biaya yang terlibat dapat dibenarkan, mengingat perubahan dan efek yang dicapai dari kebijakan sebelumnya.

d. Keberlanjutan

Apakah kebijakan/intervensi publik memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat dimasa yang akan datang atau justru merugikan masyarakat.

e. Dampak

Apa efek yang dihasilkan oleh suatu intervensi dari pemerintah memiliki dampak positif atau negatif. Selain itu, pemerintah harus melihat efek jangka panjang primer dan sekunder yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Dengan mengevaluasi kinerja dan hasil, pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah kebijakan yang mendasari dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang kelayakan melanjutkan kebijakan atau memulai yang baru. Harapan dengan dilakukan evaluasi kebijakan pemerintah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seberapa besar dampak yang yang akan timbul dengan adanya kebijakan yang dibuat.