Politik Anti-Baperan

Source: DPRD Provinsi Banten

Oleh Dede Rohana Putra, Anggota DPRD Provinsi Banten

Belum lama ini saya ditanya oleh sejumlah kolega, teman media dan relawan terkait dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilkada Kota Cilegon, yang sepertinya mengarah ke incumbent Bapak Helldy Agustian dan Saudaraku Alawi Mahmud. Saya melihat itu sebagai pertanyaan yang wajar, mengingat ada preseden sebelumnya dimana saya dipersepsikan oleh warga Kota Cilegon juga akan maju sebagai kandidat. Sebagaimana diketahui, sejak Maret 2024 penulis memang memiliki niat melanjutkan pengabdian politik sebagai Calon Walikota Cilegon.

Tujuannya ingin terus membantu masyarakat, khususnya di tempat kelahiran saya. Benar bahwa saat ini saya terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode kedua dengan suara yang cukup besar. Tetapi peluang di eksekutif juga layak diperjuangkan, karena merupakan eksekutor kebijakan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan kalkulasi tim kami, peluang untuk dapat berbicara banyak di Pilkada Kota Cilegon November nanti juga terbuka. Hal ini berdasarkan scientific approach, dimana sejumlah survei menempatkan nama penulis di jajaran atas bursa Cawali. Artinya keinginan ikut berkompetisi bukan hanya sekedar “asal maju”, melainkan ditopang oleh dua argumen di atas, dari perspektif idealis dan pragmatis.

Dua-duanya penting untuk dikedepankan, karena hanya dengan itu pertarungan politik di rejim pemilihan langsung dapat dimenangkan. Paling tidak, pengalaman bertarung di Pileg 2019 dan 2024 menjadi modal sosial dan politik bagi saya untuk mengukur setiap centimeter keputusan politik yang akan saya jalankan. Lalu bagaimana sikap saya setelah partai memutuskan mendukung calon lain?

Penguatan Party-ID

Pertama, sebagai anggota partai politik, penulis menegaskan bahwa keputusan partai merupakan sesuatu yang harus dihormati dan dilaksanakan. Pasalnya sebagaimana teori fungsi partai—dalam hal ini PAN—partai memiliki kewenangan dalam rekrutmen politik untuk mempersiapkan kepemimpinan, baik di internal organisasi, regional dan nasional. Proses (fungsi) ini guna menjamin kontinuitas partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Dengan demikian, tidak ada yang perlu dirisaukan dengan rekomendasi tersebut, karena setiap peristiwa politik merupakan suatu yang biasa-biasa saja. Itulah demokrasi, kita bisa menang di satu pemilihan, bisa pula kalah di lain waktu. Kita bisa didukung di saat tertentu, bisa juga harus mendukung di momen berikut. Intinya kita harus membiasakan menyikapi setiap perubahan politik dengan rasional, riang gembira, dan tidak baperan. Makanya itu penulis buktikan dengan menemui Pak Alawi, sesaat setelah mendengar keputusan partai.

Source: Kumparan

Lebih jauh, penulis menggarisbawahi bahwa kepentingan bangsa, negara dan partai, lebih utama daripada kepentingan pribadi. Tentu saja saya memiliki opsi-opsi alternatif—sebagaimana banyak dilakukan politisi lain—misalnya dengan “mencari perahu cadangan” di luar partai sendiri. Tetapi itu bukan pilihan terbaik, karena hanya berorientasi jangka pendek untuk kepentingan personal. Sementara dalam jangka panjang, cara-cara seperti itu akan memperlemah party ID yang kini juga belum terlembaga secara optimal dalam demokrasi kita.

Berkaca dari survei Poltracking Indonesia dua tahun lalu, preferensi dominan di balik orang memilih capres / cawapres (juga calon gubernur, bupati dan walikota) sebagian besar (51,4%) karena melihat figur. Sementara hanya 14,5% yang melihat partainya. Artinya, dominan karakteristik pemilih adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan figur, bukan pemilih yang berbasis partai / pemilih loyal.

Padahal sebelumnya dalam sejarah demokrasi kita, party ID telah menjadi faktor utama perilaku memilih dalam dinamika politik Indonesia. Pemilih cenderung mengindentikkan diri dengan partai, kemudian menentukan pilihan suaranya kepada kandidat yang diusung oleh partainya. Karakteristik pemilih seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh fakta historis yang panjang sehingga pemilih tersebut memiliki faktor kedekatan ideologis dengan salah satu partai.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu penguatan partai melalui dukungan terhadap keputusan organisasi. Dengan begitu, ini tidak saja memperkuat partai dalam jangka panjang, namun juga menghalangi munculnya fenomena calon asal populer namun kerap gagal. Atau juga men-tackle masuknya oligarki ke politik elektoral.

Siap Mendukung & Didukung

Kedua, diminta atau tidak oleh partai, penulis akan mengerahkan dukungan relawan ke calon yang ditetapkan partai, agar tujuan bersama dapat dimenangkan. Modal suara terbanyak penulis di Dapil 12 Provinsi Banten pada Pileg 2024 lalu tentu dapat dimaksimalkan untuk kemenangan Helldy-Alawy. Apalagi hubungan saya dengan kedua tokoh senior tersebut sangat dekat. Ditambah dukungan partai lain dan pengalaman beliau selama memimpin Cilegon yang lalu, saya kira kedua tokoh di atas berpotensi untuk meraih hasil maksimal.

Selain hasil Pileg lalu yang mendekati 40 ribu suara, nama penulis juga masih konsisten dalam radar lembaga survei terbaru. Sebagaimana survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) terkait kandidat Pilkada Kota Cilegon 2024, popularitas Helldy sekitar 86,8%. Sementara Dede Rohana Putra berada di kisaran 40,2%. Lalu dalam sisi akseptabilitas--tingkat penerimaan—oleh masyarakat Kota Cilegon, Helldy berada di angka 79,8% dan Dede Rohana Putra 37,8%. Itu artinya bila dukungan dari penulis dimaksimalkan untuk pasangan Helldy-Alawi, sangat mungkin berdampak besar bagi kemenangan pasangan tersebut.

Ketiga, ada keinginan personal penulis untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang jabatan. Lebih dari itu, sebagai politisi yang masih “muda” di politik praktis, penulis terdorong mengedepankan pendekatan nilai dalam politik. Bahwasanya dalam demokrasi—apalagi direct election—pilihan-pilihan rasional haruslah dikedepankan. Begitu pun dengan respon dari tiap politisi, seharusnya segaris dengan pendekatan rasional tersebut. Hanya dengan ini demokrasi kita akan semakin matang dan bermanfaat untuk rakyat. Politik nilai merupakan norma yang membuat demokrasi kita bermartabat.

Secara teori, politik berbasis nilai dimaknai sebagai pendekatan dalam menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, kejujuran, dan kesejahteraan umum dalam proses pengambilan keputusan politik. Politik berbasis nilai bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga memenuhi standar moral yang tinggi dan mempromosikan kebaikan bersama. Termasuk nilai untuk memperkuat demokrasi dan pendidikan politik untuk rakyat.

Nilai Demokrasi

Terdapat beberapa karakteristik dari politik berbasis nilai, diaantaranya, (a) keadilan sosial, yaitu sikap mengutamakan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. (b) transparansi dan akuntabilitas, melalui adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab dari para pemimpin terhadap tindakan mereka. (3) partisipasi publik, dilakukan dengan mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan.

Source: opportunitydesk

Berikutnya, (4) etika dan integritas, dengan menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan standar moral tinggi dalam kepemimpinan dan pemerintahan. (5) kesejahteraan umum, melalui pembuatan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan semua anggota masyarakat, bukan hanya kelompok atau individu tertentu. Terakhir (6) sustainability, yaitu memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan dan tindakan politik terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Politik berbasis nilai dapat dilihat dalam berbagai konteks, dari lokal hingga global, dan dapat mempengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pendekatan ini sering kali menuntut kompromi dan kerjasama antar pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama yang berlandaskan nilai-nilai yang disepakati bersama.

Politik berbasis nilai adalah pendekatan dalam menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, kejujuran, dan kesejahteraan umum dalam proses pengambilan keputusan politik. Politik berbasis nilai bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga memenuhi standar moral yang tinggi dan mempromosikan kebaikan bersama.

Maka dari itu, mari kita semua kawal hajatan demokrasi, Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kota Cilegon dengan sikap dewasa, rasional dan selalu berlandaskan pada politik berbasis nilai.***