Donald Trump Kecam Uji Roket Baru Korea Utara

Donald Trump. (Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam uji roket terbaru Korea Utara akhir pekan lalu. Uji roket ini disebut sebagai kemajuan terbaru sistem persenjataan rudal Korut yang dikhawatirkan oleh negara-negara tetangga.

Dalam pernyataan singkatnya sebelum berangkat menuju Florida Minggu (19/3), Trump mengecam pemimpin Korut Kim Jong Un yang menurutnya telah bertindak "sangat, sangat buruk."

Uji roket Korut (Foto: Reuters/KCNA)

Komentar ini disampaikan Trump setelah Menteri Luar Negeri Rex Tillerson bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan ke Beijing pada Sabtu pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara berkomitmen bekerja sama untuk menekan Korut agar menghentikan program rudal nuklir mereka.

Diberitakan Reuters, uji coba roket Korut digelar pada Minggu di stasiun peluncuran Tongchang-ri. Kim Jong un dalam pernyataannya yang dikutip stasiun berita Korut, KCNA, mengatakan bahwa uji yang sukses itu adalah "kelahiran baru" industri roket mereka.

Pemimpin Korut Kim Jong Un (Foto: Reuters/KCNA)

Roket ini disebut sebagai kemajuan Korut dalam teknologi rudal jarak jauh. Kim Jong Un mengatakan, Korut sedikit lagi bisa meluncurkan rudal balistik antarbenua. Diprediksi, jarak tempuh rudal ini mampu menghantam pulau terluar Amerika Serikat.

Hal ini diamini oleh Korea Selatan. Dalam pernyataan Korsel pada Senin (20/3), uji roket ini menunjukkan kemajuan Korut yang pesat dalam mesin roket.

Pemimpin Korut Kim Jong Un (Foto: Reuters/KCNA)

"Melalui uji ini, diketahui bahwa fungsi mesin roket telah mengalami kemajuan yang berarti, tapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui peruntukan penggunaannya," kata Lee Jin-woo, wakil juru bicara menteri pertahanan Korea Selatan.

Korea Selatan dan Jepang adalah dua negara yang paling khawatir jika Korut mampu mengembangkan rudal antarbenua yang bisa dipasangkan hulu ledak nuklir. Korut tetap mengembangkan rudal dan nuklir mereka, tidak peduli resolusi berisi embargo dan sanksi dari PBB menghujani.