Life After KPK

Depan gedung baru KPK (Foto: Jihad Akbar/kumparan)

Masyarakat sudah maklum bagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka selanjutnya akan disebut narapidana, mengingat selama ini KPK selaku berhasil membuktikan sangkaannya di pengadilan. Tapi bagaimana dengan orang-orang di dalam KPK yang kemudian keluar dari lembaga tersebut? Apa yang terjadi pada mereka?

Saya akan menceritakan beberapa perjalanan karir eks-KPK. Cerita disusun berdasarkan abjad, bukan dari pangkat mereka selama di KPK apalagi pascaKPK.

1. Budi Santoso

Mas Budi yang biasa dipanggil Busan adalah bagian Indonesia Memanggil (IM) I yang masuk ke KPK pada 2005. Pada saat itulah KPK pertama kali menerima para fresh graduate. Busan dengan 37 orang rekannya mendapat pelatihan selama 9 bulan di akademi kepolisian (akpol) agar dapat menjadi penyelidik dan penyidik. Namun, nyatanya KPK baru mengangkat penyidik independen yaitu mereka yang berasal dari KPK pada masa 2011-2012, saat kepemimpinan KPK jilid III. Peringkat pertama angkatan itu bahkan dikirim pelatihan ke FBI.

Cita-cita awal KPK saat itu memang ingin mencontoh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dengan sistem kerja kedeputian penindakan dan pencegahan bekerja bersama. Artinya, bila terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, maka penindakan dan pencegahan sama-sama masuk dengan porsi masing-masing.

Penindakan mencari bukti-bukti tindak pidana, sedangkan pencegahan untuk memperbaiki sistem di dalam badan pemerintahan yang kena OTT sehingga modus kejahatan serupa dapat dicegah pada masa yang akan datang. Sayangnya hal itu belum terjadi hingga saat ini, sehingga modus kejahatan pun berulang seperti 4 OTT yang baru-baru ini terjadi.

Busan memutuskan untuk keluar dari KPK dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris pimpinan (sespim) untuk Plt pimpinan ketika KPK mengalami gonjang-ganjing pada 2015 lalu. Ia pun menjadi fraud examiner di salah satu big four accounting firms di Indonesia.

Jabatannya adalah senior manager yang membawahi 39 orang (hampir sama dengan jumlah angkatan IM I fresh graduate). Untuk menjadi fraud examiner yang memiliki sertifikat, Busan harus mengikuti kursus dan ujian khusus mengenai materi hukum dan akuntasi yang rumit dan berbahasa Inggris.

Apa saja pekerjaannya? Hampir sama dengan pekerjaan penyidik/penyelidik di KPK, bedanya mereka melayani permintaan perusahaan atas sejumlah dugaan kecurangan di internal perusahaan tersebut. Laporan bisa diajukan lewat whistleblowing system dalam perusahaan itu atau permintaan langsung komisaris mengenai direktur perusahaan yang dicurigai, atau bahkan permintaan perusahaan investasi yang ingin menanamkan modalnya ke suatu perusahaan tertentu.

Saat ini, ia menangani dugaan kecurangan oleh seorang direktur keuangan perusahaan besar. Tim Busan setidaknya harus meneliti 240 ribu transaksi keuangan dan lebih dari 40 ribu email yang terkait. Namun berbeda dengan investigasi KPK yang masih manual, tim Busan menggunakan aplikasi bernilai 1 juta dolar AS, sehingga dapat langsung menemukan pola dalam transaksi keuangan dan email tersebut dengan cepat melalui algoritma komputer.

Tidak berhenti dengan aplikasi, Busan juga harus melakukan interogasi terhadap saksi-saksi terkait. Persis seperti di KPK. Anak-anak buahnya yang kebanyakan fresh graduate belum paham mengenai teknik interogasi, maka Busanlah yang harus membimbing anak buahnya atau turun tangan langsung.

Ia juga kerap diundang sebagai ahli oleh aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan terkait dengan kejahatan keuangan. Salah satu modus canggih yang dilakukan adalah menggunakan fake invoice untuk membobol fasilitas kredit bank. Tapi menurut Busan modus-modus seperti itu mungkin belum masuk dalam prioritas KPK karena kewenangan KPK adalah untuk penyelenggara negara dan lumayan banyak bergantung pada hasil sadapan, sedangkan apa yang ia dan timnya kerjakan lebih menyasar kepada para pemberi suap. Penyebabnya, banyak kliennya adalah perusahaan multinasional asing yang terikat UU antipenyuapan di negara mereka.

Ya, sejauh ini Busan lumayan kerasan dengan pekerjaannya yang memang sesuai dengan background-nya sebagai sarjana hukum dengan jam kerja yang lebih fleksibel dibanding saat berada di KPK.

2. Dedie A Rachim

Bima Arya dan Dedie A Rachim (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Pak Dedie atau Pak Dar terakhir menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat (Ditkenmas) KPK. Secara personal, Pak Dedie adalah orang yang gampang bergaul dan seru diajak ngopi sambil ngobrol ngalor-ngidul.

Kalau sekarang, wajah Dedie hampir selalu menghiasi IG stories Wali Kota Bogor Bima Arya karena memang Dedie maju dalam pilkada 2018 sebagai Wakil Wali Kota Bogor dan mundur dari KPK pada Januari 2018 lalu. Dedie memang urang Bogor asli dan menghabiskan sekolah dasar dan menengahnya di Regina Pacis Bogor, sebelum akhirnya melanjutkan ke ITB dan berkarir di perusahaan swasta seperti Astra. Ia masuk ke KPK pada 2005 lewat IM I tapi dari seleksi pegawai yang sudah punya pengalaman.

Dalam IG stories teranyar Bima Arya pada 15 Februari 2018, tampak Bima dan Dedie ujan-ujanan menggunakan jas hujan transparan. Saat disenggol soal kegiatannya itu, Dedie seperti biasa berguyon "Seru loh ujan-ujanan, terakhir kelas III SMP".

Dedie yang tidak punya IG itu pun belakangan mulai akrab dengan foto dan wartawan, karena selain memang harus mulai memperkenalkan diri dengan konstituen. Dedie yang saat ini sibuk berkampanye masih sempat menggarap buku foto "Yang Tercecer di Kamar Gelap KPK" yang berisi foto-foto perjalanan KPK sejak awal berdirinya lembaga tersebut hingga hari ini. Buku foto itu rencananya akan dikeluarkan oleh Forum Alumni KPK yang berisi orang-orang yang pernah bekerja di KPK.

3. Johan Budi Sapto Pribowo

Johan Budi (Foto: Istimewa)

Siapa yang tidak kenal dengan Johan Budi SP? Jubir pertama dan satu-satunya KPK (yang lain hanya penerus jubir). Johan juga yang meletakkan landasan bagaimana KPK (dan pimpinan KPK) bersikap di depan media agar isu antikorupsi digarap bersama-sama satu bangsa Indonesia.

Setelah tidak lagi bertugas di KPK dan melewati masa-masa galau "mau kerja apa gue" selama 2 minggu setelah pimpinan jilid IV KPK dilantik, Johan menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi alias jubir presiden. Artinya pekerjaannya tidak beda jauh dengan pekerjaan sebelumnya di KPK.

Johan pun berkantor di kantor presiden Jakarta setiap hari (kalau tidak keluar kota atau ngambil rapor anak). Ia tetap meneruskan kebiasaan baik untuk datang ke kantor setiap pukul 7.00 WIB atau maksimal 7.30 WIB seperti saat di KPK. Bedanya, sekarang ia sudah punya supir pribadi dan mobil dengan nomor polisi RFS, ditambah dengan ponsel yang sudah dienkripsi oleh lembaga berwenang sehingga (semoga) bebas sadap.

Kebiasan pertama Johan di kantor pun tidak berbeda jauh seperti di KPK yaitu membaca berbagai media cetak dan online nasional untuk mengamati arah pemberitaan media sambil ngopi. Kebiasaan merokoknya ia tinggalkan karena susah mencari tempat merokok atau kena batuk, meski kadang masih tetap dilakukan apalagi kalau negara genting. Sambil ngopi dan browsing, ia bisa mendengarkan lagu dari YouTube sepuas hati, tidak seperti di KPK yang baru bisa membuka channel YouTube seusai jam kerja.

Selain mendampingi Presiden Jokowi bila diminta, Johan juga memberikan pelatihan ke berbagai humas di daerah, tugas pokoknya memang membangun mentalitas humas pemerintah yang bukan hanya menyampaikan apa yang enak didengar, tapi kebenaran tugas pemerintah itu sendiri. Johan dibantu oleh 2 orang staf yang juga pernah bekerja di KPK. Kemampuan Johan lain yang bertambah adalah kemampuannya berswafoto pada saat kunker Presiden.

4. KMS Roni

KMS Roni (Foto: YouTube)

Pak Roni adalah jaksa penuntut umum yang pernah bekerja di KPK dan menangani sejumlah perkara besar, seperti korupsi Century dan simulator SIM. Ia dengan bernas bertanya kepada Wapres Budiono, dan Sri Mulyani Indrawati mengenai kondisi keuangan Indonesia sehingga negara harus mengucurkan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Roni yang sudah berkarir 10 tahun di KPK pun harus kembali ke kejaksaan pada sekitar tahun 2015. Setelah ditugaskan sebentar di gedung bundar, ia mendapat penugasan baru di Komisi Yudisial yaitu sebagai Kepala Biro Pengawasan Hakim KY sejak 2017. Tugas Roni adalah menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, intinya tetap mencari penyelenggara negara yang bandel-bandel (kali ini khusus hakim).

Saat bertemu dengan Roni di suatu acara, ia tampak lebih segar dibanding saat sudah di KPK dengan tetap membubuhkan sapaan "dek" di setiap kalimatnya. Pembicaraan pun masih berkisar soal pemberantasan korupsi meski sudah ganti lembaga

5. Roni Dwi Susanto

Ada satu lagi Roni di KPK dan juga sudah hijrah lembaga, yaitu Roni Dwi Susanto. Roni tadinya adalah Direktur Litbang KPK dan hanya berkarir di KPK sekitar 2 tahun, ia pun kembali ke tempat asalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2015. Dari posisi Direktur, ia "loncat" menjadi Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas dan selanjutnya pada 2017 lalu menjadi Inspektur Utama Bappenas.

Sehingga, pekerjaan Roni saat ini pun tidak jauh-jauh dari pekerjaan KPK, yaitu untuk memastikan adanya rencana jangka panjang maupun payung hukum yang mewadahi strategi nasional pemberantasan korupsi. Rencana itu biasanya dibahas di Kantor Staf Presiden (KSP) dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, semoga saja isi rapatnya tidak hanya membahas wacana. Roni yang tinggal di Bogor ini mungkin bisa memberikan masukan untuk wali kota dan wakil wali kota Bogor terpilih nantinya.

6. Yudi Kristiana

Yudi Kristiana (Foto: YouTube)

Yudi Kristiana juga adalah mantan jaksa penuntut umum yang sempat bekerja di KPK pada 2011-2015 alias satu kali masa kerja pegawai negeri yang diperbantukan. Yudi pernah menangani sejumlah kasus yang menyorot perhatian publik, seperti Anas Urbaningrum, OC Kaligis, hingga Patrice Rio Capella. Ciri lain Yudi yang belum ditemukan di jaksa-jaksa KPK lainnya adalah narasi yang ia sampaikan dalam dakwaan, eksepsi, maupun tuntutan yang menggunakan peribahasa atau kisah-kisah pewayangan.

Yudi pada akhir 2015 dipindahkan menjadi Kepala Bidang Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Balitbang Kejaksaan Agung yang berkantor di Ragunan. Selanjutnya, pada 2016 ia pindah tugas menjadi salah satu kepala bagian di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, sehingga berkantor di gedung bundar.

Yudi yang kerap dipanggil "Pak Doktor" oleh para koleganya di KPK ini pun masih aktif mengajar setiap akhir pekan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan sedang mempersiapkan pengajuan gelar profesor di Universitas Diponegoro.

Apa modal Yudi mengajukan diri? Tak lain adalah tingginya jam mengajar dan juga buku-buku yang sudah ia tulis. Setelah tidak di KPK setidaknya ia sudah menulis 5 buku antara lain, Sayonara KPK, Praperadilan terhadap KPK Perspektif hukum Progresif, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Perjuangan KPK Melawan Praperadilan.

Kok mengenai KPK semua? Belum move on gitu? "Ya ini kan bukan tentang di mana saya ditempatkan mbak, tapi soal ilmu yang saya senangi" kata Yudi menjawab pertanyaan saya. Buku-buku itu memang sebagian besar adalah hasil kerjanya di KPK menangani berbagai perkara, baik yang sudah selesai maupun yang (menurutnya) belum selesai, seperti kasus mantan Ketua BPK Hadi Poernomo karena mentah di tingkat praperadilan.

KPK pun belum melanjutkan kasus tersebut. Yudi juga masih kerap mendapat tugas untuk berbicara soal korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Namun tampilan Yudi setelah dari KPK pun tampak lebih kurus, mungkin hal itu karena Yudi rutin puasa Senin dan Kamis. Menurut Yudi, makan adalah salah satu bentuk hawa nafsu manusia dan adalah baik untuk mencoba mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kalau lapar dan ingin berbuka puasa, ia tinggal memesan soto bening di kantin Kejagung atau berjalan sekitar 200 meter untuk menemukan gultik (gulai tikungan) di pojok dekat SMA 70 Bulungan. Ya, hidup yang (mungkin) lebih santai dibanding saat di KPK.

Tidak lupa ada promosi soal buku foto yang akan luncur entah kapan, soal beberapa momen tak terlupakan di KPK, ini sedikit potongan covernya