Pembangunan yang (Tak) Dirindukan

Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: HASIHOLAN SIAHAAN/Shutterstock

Pembangunan, konsep yang dikenal sebagai upaya tersusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering kali terasa semakin kabur dan kontradiktif.

Pandangan umum tentang pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk memudahkan kehidupan masyarakat, nampaknya semakin menjauh dari realitas, dan data-data menunjukkan hal ini.

Kasus yang mendominasi pemberitaan seperti konflik di Pulau Rempang menyoroti permasalahan mendasar dalam pembangunan. Investasi yang dijanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kenyataannya, justru merugikan masyarakat setempat.

Menurut data, kasus seperti ini bukanlah kejadian terisolasi. Oleh karena itu, pertanyaan muncul: Apakah tujuan sejati dari pembangunan ini?

Data yang tersedia menunjukkan ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Rilis dari Bank Indonesia 2022 mengenai pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya dan tertinggi di daerah di bagian timur Indonesia, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Sementara data dari laman databoks.id pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa daerah ini juga memiliki tingkat kedalaman kemiskinan penduduk tertinggi di Indonesia. Ini membingungkan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh pembangunan ekonomi.

Apakah pembangunan hanya tentang peningkatan PDB atau PDRB? Ataukah tujuannya lebih kepada pengumpulan kekayaan individu atau mendorong pertumbuhan perusahaan besar, tanpa memperhitungkan dampak pada tingkat ketimpangan?

Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah dua konsep saling terkait tetapi terpisah perlu diakui. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan oleh perbandingan PDB tahun ini dengan tahun sebelumnya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan itu merata dan terasa?

Terlalu sering, masyarakat terlena oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah, sementara indikator ketimpangan sosial seperti indeks Gini sering terabaikan.

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah Indonesia Timur semakin dalam, meskipun ada banyak pembangunan yang dilakukan di sana. Ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan pembangunan yang ada.

Selain itu, kita perlu melihat peran penting pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Sayangnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada banyak pemerintah provinsi (pemprov) yang belum punya rencana penanggulangan kemiskinan.

Mengutip databoks.id, per tahun anggaran 2021, BPK menemukan ada 23 pemprov yang belum menyusun/menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) pada 2021.

Kemudian 33 pemprov tidak menyusun/menetapkan Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Terakhir, 32 pemprov dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan

Keseriusan dalam mengurus masyarakat merupakan pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini apatis terhadap pemerintah merupakan hal lumrah karena dari banyak informasi masyarakat menyaksikan ketidakseriusan itu menjamur. Dengan slogan-slogan membangun malah merusak.

Saatnya kita memperbarui pandangan kita tentang pembangunan. Kampanye yang hanya menonjolkan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur kesuksesan harus digantikan dengan penekanan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan sejati bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kualitas hidup semua warga negara. Mari bersama-sama memastikan bahwa pembangunan benar-benar mensejahterakan masyarakat secara merata dan inklusif, seperti yang diharapkan oleh mereka.