Sepucuk Surat untuk Jokowi: Rekomendasi Kebijakan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UGM
Konten dari Pengguna
30 Juli 2022 22:01
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Dihasfian Dio Aryanta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Presiden Jokowi bahas solusi damai perang Rusia-Ukraina (Sumber: Setneg.go.id)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi bahas solusi damai perang Rusia-Ukraina (Sumber: Setneg.go.id)

Pemetaan Masalah

ADVERTISEMENT
Konflik Rusia-Ukraina saat ini tampak tengah menjadi momok pembicaraan terutama bagi kalangan pengamat politik global. Kondisinya saat ini yang dinilai memberi dampak banyak terhadap lanskap politik internasional membuat kasus konflik tersebut banyak digandrungi oleh para analis. Namun, cukup disayangkan bahwa banyak analisis yang beredar saat ini hanya berfokus pada tingkat elite-elite negara bersangkutan saja (misalnya seperti yang dapat dilihat pada tulisan Walt, 2022 dan juga McCoy, 2022).
ADVERTISEMENT
Padahal, isu yang menurut penulis terbilang krusial untuk dikaji justru terletak pada tingkat akar rumput. Merujuk pada pengamatan penulis, topik yang kerap para analis ini soroti adalah seputar sentimen yang ditunjukkan oleh elite negara satu kepada elite negara (musuh) lainnya. Contohnya, seperti ketika Biden, Zelensky, dan juga Putin saling berbalas sindiran atau bahkan ancaman melalui pidato resminya (Hodge, 2022; Renshaw & Badohal, 2022).
Menurut penulis, yang banyak dilupakan dalam sorotan para analis tadi adalah mengenai bagaimana masyarakat kelas bawah menjadi kelompok yang paling dirugikan akibat berlangsungnya konflik ini. Menurut perhitungan PBB, konflik Rusia-Ukraina ini telah menghasilkan fenomena ‘ledakan’ angka migran dari Ukraina sebanyak 8 juta jiwa (UNHCR, 2022).
Mayoritas dari migran itu adalah wanita dan anak-anak. Ini menjadi masalah karena jaminan keamanan mereka sangatlah rendah. Selain itu, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh kubu-kubu pihak bertikai juga sangatlah berdampak bagi masyarakat kelas bawah. Para ibu rumah tangga (IRT) di Rusia kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan buruh di AS kesulitan mencari bensin dengan harga murah (Dubovyk, 2022).
ADVERTISEMENT
Jika kita menelisik sedikit lebih jauh tentang akar permasalahan konflik saat ini, maka akan terdapat beberapa kata kunci yang dominan:
  1. Pertama, bahwa konflik berlangsung disebabkan oleh ambisi kekuasaan antara Rusia dengan AS, pendapat ini lumrah di kalangan realis (Walt, 2022).
  2. Kedua, terdapat konstruksi sejarah tentang kesamaan identitas antara Rusia, Ukraina, dan juga Belarusia sebagai sesama persemakmuran Kyivan Rus (Mankoff, 2022). Hal tersebut menyiratkan bahwa ketiga negara tersebut haruslah berada di bawah payung ideologi politik yang sama, dan maka dari itu, jika ada yang ‘berkhianat’ artinya dia sedang melanggar tradisi.
  3. Ketiga, bahwa konflik terjadi karena terdapat desakan geopolitik. Kontur bumi Ukraina yang minim pegunungan membuatnya menjadi salah satu negara yang cukup dijaga oleh Rusia, tujuannya tentu untuk menjaganya agar selalu menjadi wilayah buffer zone (Heywood, 2011).
  4. Keempat, menurut penulis, konflik terus tereskalasi karena kurang demokratisnya proses pengambilan kebijakan. Kebijakan yang cenderung mendukung sirkulasi perang adalah kebijakan yang tidak benar-benar dikehendaki rakyat, karena di sini rakyatlah yang diposisikan paling sengsara.
Model pohon konflik Rusia-Ukraina (Sumber: Dihasfian Dio Aryanta)
zoom-in-whitePerbesar
Model pohon konflik Rusia-Ukraina (Sumber: Dihasfian Dio Aryanta)

Opsi Kebijakan

Berdasarkan satu tulisan yang membahas mengenai transformasi konflik, setidaknya terdapat dua pendekatan yang bisa dieksplorasi guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina ini, dua diantaranya adalah pendekatan realis dan juga pendekatan berbasis komunikasi (Hampson, Crocker, & Aall, 2007). Pendekatan realis adalah pendekatan yang umumnya menampilkan metode kalkulasi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Dalam hal ini, Rusia dan Ukraina dilihat sebagai negara dengan kekuasaan yang terbatas. Jika kedua negara secara bersamaan mencapai keterbatasan tersebut, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan perang. Ketika kedua negara telah sampai pada titik tersebut, penyelesaian konflik dengan jalur damai perlahan akan mulai terbuka. Jalur yang biasanya digunakan oleh negara-negara bersengketa adalah negosiasi. Hal ini disebabkan karena negosiasi adalah metode yang minim intervensi luar atau dengan kata lain benar-benar mampu mempertemukan kepentingan murni kedua negara.
Dengan demikian, melalui pendekatan realis ini, Indonesia bisa mulai memainkan peran krusialnya di forum G20. Peran krusial yang dimaksud di sini adalah peran untuk mengonstruksikan bahwa negara-negara bersengketa telah mencapai keterbatasan atau kejenuhan perang. Indonesia pada masa presidensi G20-nya ini tentu secara langsung mendapat banyak perhatian dari dunia internasional.
ADVERTISEMENT
Dari situ, Indonesia bisa memanfaatkan fokus perhatian tersebut untuk mengampanyekan bahwa Rusia dan Ukraina telah sama-sama rugi atau bahkan sengsara akibat peperangan yang terjadi. Hal ini juga bisa dilakukan secara kolektif, yaitu dengan mengumpulkan negara-negara terdampak dan melakukan hal yang sama secara bersama – kampanye perdamaian. Tujuan dari aksi ini adalah supaya negara Rusia dan Ukraina sadar atau setidaknya terdesak untuk melakukan gencatan senjata, lalu terbuka untuk negosiasi. Setelah itu semua tercapai, Indonesia bisa mulai untuk memfasilitasi negosiasi.
Sementara itu, pendekatan berbasis komunikasi adalah pendekatan yang asumsi utamanya adalah bahwa penyelesaian konflik hanya bisa tercapai jika pihak-pihak di dalamnya dapat saling memahami satu sama lain. Komunikasi adalah kunci dari pendamaian di sini. Berbeda dengan pendekatan realis yang terbilang sebagai solusi jangka pendek karena hanya berfokus untuk mendeeskalasi konflik, pendekatan berbasis komunikasi justru bisa menjadi solusi jangka panjang karena pendekatan tersebut juga berfokus untuk menyelesaian masalah-masalah mendasar atau fundamental.
ADVERTISEMENT
Merujuk pada pendekatan berbasis komunikasi, Indonesia – melalui kerangka G20 – bisa melakukan langkah-langkah untuk membuka komunikasi di antara Rusia dan Ukraina. Namun, langkah-langkah yang dimaksud haruslah selaras dengan tujuan penyelesaian persoalan intinya. Dapat dilihat ulang melalui gambar di atas, permasalahan intinya antara lain: ambisi kuasa, konstruksi identitas, desakan geopolitik, serta minimnya demokrasi.
Setelah melihat ilustrasi gambar di atas, penulis bisa menyarankan agar Indonesia langsung mulai mencoba untuk mempertemukan korban-korban terdampak perang (migran, buruh, dan pihak lain dari kedua pihak berkonflik), ini dinamakan sebagai negosiasi akar rumput, biasanya dilakukan untuk memecahkan problematika demokrasi. Selain untuk menyelesaikan masalah demokrasi, solusi ini juga bisa menstimulasi terlahirnya ‘identitas baru’ di antara kedua bilah pihak berkonflik, yang mana identitas ini berpotensi menopang perdamaian jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Lalu, ketika sudah dipertemukan, perlu untuk mereka mencari gagasan atau jalan keluar secara mandiri, atau tanpa desakan gagasan dari pihak luar. Di sini, Indonesia sebagai mediator bertugas untuk mengarahkan negosiasi tersebut agar selalu kondusif sekaligus progresif ke arah perdamaian. Langkah selanjutnya, ketika telah ditemukan gagasan inti dari negosiasi akar rumput, penting untuk memfasilitasi elite kedua negara supaya bisa bernegosiasi. Mediator bertugas untuk mendorong secara halus agar negosiasi bisa berjalan selaras dengan keinginan rakyat (atau hasil gagasan negosiasi akar rumput).

Rincian Langkah

  1. Melalui privilese presidensi G20-nya, Indonesia bisa membentuk semacam ‘tim pendamaian’ yang akan terdiri dari negara-negara selatan – atau setidaknya komposisi negara selatan menjadi mayoritas – dan itu akan diawasi oleh organisasi non-pemerintahan (NGOs). Negara-negara selatan yang menjadi anggota tim sebisa mungkin adalah negara yang posisinya cukup dirugikan oleh adanya perang Rusia-Ukraina. Komposisi yang demikian itu disusun atas dasar pertimbangan adanya potensi kecurigaan dalam proses pendamaian jika misal kebanyakan anggota tim berasal dari negara barat.
  2. Indonesia sebagai pemimpin G20 sekaligus menjadi pemimpin dari tim pendamaian (seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 bagian rekomendasi) berhak untuk menyusun skema konsolidasi korban terdampak perang dari kedua belah pihak berkonflik – Rusia dan Ukraina. Skema tersebut selanjutnya di konsultasikan kepada anggota tim pendamaian lainnya beserta dengan tim pengawas yang terdiri dari NGOs. Eksekusi langsung dari skema tersebut akan banyak didominasi oleh NGOs. Hal ini bertujuan agar mencegah adanya kecurigaan intervensi asing. Namun, di sisi lain, negara-negara anggota tim pendamaian bertugas untuk mengkampanyekan aksi gencatan senjata, seperti yang telah direkomendasikan oleh pendekatan realis (lihat paragraf 1-2 bagian opsi kebijakan).
  3. Bersamaan dengan skema konsolidasi korban perang, tim pendamaian juga bisa mulai menyusun skema fasilitas negosiasi antara elite negara Rusia dengan Ukraina. Skema pendanaan fasilitas juga bisa mulai direncanakan, misal dengan mengajukan permintaan dukungan dari PBB.
ADVERTISEMENT

Implementasi

Dalam rangka membentuk tim pendamaian, pemerintah Indonesia bisa secara langsung mengundang negara-negara calon anggota, begitu juga untuk NGOs sebagai calon tim pengawas. Kriteria yang direkomendasikan untuk negara-negara calon anggota tim pendamaian antara lain: termasuk negara selatan, terdampak negatif oleh adanya perang Rusia-Ukraina, serta memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Rusia dan juga Ukraina.
Sementara untuk NGOs, kriteria yang direkomendasikan adalah: berkapasitas untuk menangani isu kemanusiaan, netral atau tidak secara gamblang memihak kepentingan negara barat ataupun negara timur, memiliki kantor atau setidaknya partisipan di wilayah konflik.
Tentang skema konsolidasi korban perang, penting bagi Indonesia selaku penyusun skema agar mempertimbangkan isu-isu keamanan diri korban. Selain itu, saran dan kritik dari negara anggota tim pendamaian ataupun dari tim pengawas juga harus dipertimbangkan. Lalu, untuk perkara kampanye aksi gencatan senjata, Indonesia perlu untuk bekerja sama dengan berbagai institusi yang kredibel guna mengumpulkan data kekerasan langsung maupun struktural akibat konflik yang terjadi di Ukraina ini.
ADVERTISEMENT
Terakhir, mengenai skema fasilitas negosiasi antara elite negara berkonflik, perencanaan tempat sekaligus bahasan harus disusun secara matang. Penyusunan bahasan negosiasi juga harus bertaut dengan hasil negosiasi akar rumput yang mana telah dilaksanakan sebelumnya.
Jadi, secara garis besar, dapat dipahami bahwa konflik Rusia-Ukraina tidaklah terlepas dari isu politik kekuasaan, isu identitas, isu geopolitik, dan isu demokrasi. Maka dari itu, penulis merasa akan sangat penting untuk juga menyelesaikan isu-isu fundamental tersebut, alih-alih hanya menyelesaikan konflik di permukaan saja.
Hal ini dilakukan agar perdamaian bisa berlangsung secara jangka panjang. Beberapa rekomendasi kebijakan dari penulis telah dipaparkan di atas. Rekomendasi kebijakan tersebut diantaranya adalah: membentuk tim pendamaian yang terdiri dari negara selatan, lalu juga diawasi oleh NGOs; menyusun skema konsolidasi korban perang yang berasal dari kedua belah pihak, diikuti dengan kampanye aksi gencatan senjata; terakhir, menyusun skema fasilitas negosiasi antara elite Rusia-Ukraina.
ADVERTISEMENT
Referensi
Dubovyk, Y. (2022, Maret 14). Ukrainian leftist criticizes Western war drive with Russia: US is using Ukraine as ‘cannon fodder’. Retrieved from Multipolarista.com: https://multipolarista.com/2022/03/14/ukrainian-leftist-war-russia-us/
Fisher, S., Abdi, D. I., Matovic, V., Williams, S., Smith, R., Williams, S., . . . Mathews, D. (2000). Working with Conflict 2: Skills and Strategies for Action. Bloomsbury Academic.
Hampson, F. O., Crocker, C. A., & Aall, P. R. (2007). Negotiation and international conflict. In C. Webel, & J. Galtung, Handbook of Peace and Conflict Studies (pp. 35-50). Routledge.
Heywood, A. (2011). Global Politics. Palgrave Macmillan.
Hodge, N. (2022, Februari 8). Putin's use of crude language reveals a lot about his worldview. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2022/02/08/europe/putin-coarse-remarks-ukraine-intl/index.html
ADVERTISEMENT
Mankoff, J. (2022, April 22). Russia’s War in Ukraine: Identity, History, and Conflict. Retrieved from CSIS.org: https://www.csis.org/analysis/russias-war-ukraine-identity-history-and-conflict
McCoy, A. W. (2022, Maret 11). The Geopolitics of The Ukraine War. Retrieved from NationOfChange.org: https://www.nationofchange.org/2022/03/11/the-geopolitics-of-the-ukraine-war/
Renshaw, J., & Badohal, K. (2022, Maret 27). Biden says Putin 'cannot remain in power' in fiery speech on Ukraine war. Retrieved from Reuters.com: https://www.reuters.com/world/europe/biden-call-free-world-stand-against-putin-poland-speech-2022-03-26/
UNHCR. (2022, Juni 21). Operational Data Portal: Ukraine Refugee Situation. Retrieved from UNHCR.org: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted
Walt, S. M. (2022, April 13). The Ukraine War Doesn’t Change Everything. Retrieved from ForeignPolicy.com: https://foreignpolicy.com/2022/04/13/ukraine-war-realism-great-powers-unipolarity/
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020