Konten dari Pengguna

Ikhwan Ahada: Pimpinan Harus Semangat dalam Kinerja Ikhlas Hingga Tuntas

DIKDASMENPNFDIY
Informasi terkini dari Majelis Dikdasmen dan PNF D.I. Yogyakarta
28 Juni 2023 5:24 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari DIKDASMENPNFDIY tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ikhwan Ahada (kanan) dan Arif Jamali Mus (kiri) dalam Rakerpimwil (Foto: Beritakemajuan)
zoom-in-whitePerbesar
Ikhwan Ahada (kanan) dan Arif Jamali Mus (kiri) dalam Rakerpimwil (Foto: Beritakemajuan)
ADVERTISEMENT
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) pada Sabtu – Ahad, (24-25/6) menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Rakerpimwil) bertempat di Gedung BBPPMV Seni & Budaya DIY.
ADVERTISEMENT
Hadir secara langsung 13 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Pengurus Majelis & Lembaga tingkat wilayah. Rakerpimwil ini merupakan lanjutan dari rangkaian musyawarah wilayah, peneguhan ideologi, rapat kerja majelis dan lembaga.
Ikhwan Ahada selaku Ketua PWM DIY pada pidatonya menyampaikan agar seluruh majelis dan lembaga di PWM DIY dapat bekerja secara profesional, modern dan berkemajuan. “Semua lini harus menggerakkan perangkat dakwah amar makruf nahi mungkar yang kita miliki, dengan semangat kinerja ikhlas, cerdas, kerja keras, berkualitas dan tuntas,” jelasnya.
Maksud dari Pimpinan harus bekerja secara ikhlas adalah memurnikan niat kepada Allah, juga kerja cerdas tidak semata mata hanya menggunakan pendekatan bayani saja, melainkan dengan kekuatan science dan ilmu pengetahuan lainya menjadi pendamping dalam mendekati permasalahan. “Sedangkan kerja keras, semua pimpinan harus penuh dengan semangat dalam bekerja, berkualitas dalam menghasilkan solusi dan kerja tuntas bahwa semua program harus selesai,” tegas Ikhwan Ahada.
ADVERTISEMENT
Sementara Sekretaris PWM DIY, Arif Jamali Muis menjelaskan bahwa masing-masing majelis harus mewujudkan program yang inovatif, unggul sekaligus menjawab tantangan dan kebutuhan umat dan masyarakat luas.
“Semua program yang telah di susun dalam pelaksanaan nantinya akan di lakukan pengawasan dan evaluasi melalui perangkat pencapaian KPI (Key Performance Indikator). Sehingga perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar majelis atau lembaga bahkan harus membangun jejaring dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya,” ujar Arif Jamali. (guf)