Kurikulum Merdeka: Implementasi Yang Buruk Berdampak Pada Masa Depan

illustrasi siswa sedang belajar di kelas menggunakan kurikulum merdeka (sumber : https://chatgpt.com/)

Kurikulum Merdeka, yang di perkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, menghadapi kritik serius terkait implementasinya yang dinilai kurang efektif dan tidak memadai. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai masalah yang dihadapi oleh Kurikulum Merdeka:

1. Kesulitan dalam Penguasaan Keterampilan Dasar

Banyak siswa, terutama siswa di tingkat SMP dan SMA, mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar Matematika, seperti operasi perkalian dan pembagian. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada proyek dan fleksibilitas dalam kurikulum mengabaikan penguasaan keterampilan dasar yang esensial.

2. Kurangnya Pemahaman Dasar tentang Komputer dan Literasi Digital

Di tengah era digital yang terus berkembang ini, kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan teknologi terutama komputer seharusnya menjadi prioritas dalam kurikulum pen

didikan. Sayangnya, Kurikulum Merdeka dinilai kurang memberikan perhatian pada literasi digital yang mendasar. Banyak siswa di tingkat SMA yang masih kesulitan dalam menjalankan atau mengoperasikan program komputer dasar, contohnya seperti Microsoft Office.

Kurikulum yang terlalu fokus pada proyek berbasis kreativitas dan fleksibilitas tanpa menyertakan pendidikan teknologi informasi yang memadai berpotensi membuat siswa tertinggal dalam penguasaan keterampilan digital. Padahal, di dunia kerja modern saat ini kemampuan dasar dalam Komputer dan teknologi yang lainnya sangat dibutuhkan.

3. Penghapusan Pekerjaan Rumah dan Ujian Nasional

Kurikulum Merdeka mengimplementasikan kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan yang selama ini dirasakan oleh siswa akibat beban akademis yang terlalu berat. Namun, dengan adanya kebijakan ini membuat perubahan yang cukup signifikan. Saat ini dengan ditiadakannya pekerjaan rumah (PR) siswa menjadi lebih malas dalam belajar, karena tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan tugas di luar jam sekolah. Ini berpengaruh pada kurangnya tanggung jawab dan rasa disiplin siswa dalam belajar.

Seiring dengan Penghapusan PR, Kurikulum Merdeka juga menghapuskan Ujian Nasional yang sebelumnya menjadi tolak ukur utama untuk menilai pencapaian akademis di akhir jenjang pendidikan. Dengan di hapusnya Ujian Nasional ini siswa menjadi lebih ringan dan tidak ada beban saat menjadi siswa kelas akhir. Pada akhirnya ini memicu rasa malas belajar dan ketidaksiapan untuk di jenjang berikutnya. Saat ini untuk lulus dari jenjang pendidikan hanya mengandalkan ujian dari pihak sekolah yang menyelenggarakannya.

4. Sistem Seleksi Masuk Sekolah yang Berdampak pada Kesempatan Siswa Berprestasi

Selain tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka, masalah pada sistem penerimaan siswa baru atau yang disebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menuai banyak kritik dan di nilai tidak adil. Salah satunya dalam sistem zonasi telah menuai banyak kritik dari masyrakat. Berikut adalah masalah pada Sistem Zonasi :

Mengabaikan Siswa Yang Berprestasi

Sistem zonasi membuat penerimaan siswa di sekolah negeri lebih banyak didasarkan pada jarak tempat tinggal daripada prestasi akademis. Siswa dengan nilai tinggi, namun bertempat tinggal jauh di zona yang di tentukan, tidak bisa masuk ke sekolah favorit nya. Ironis nya, siswa yang tempat tinggal dekat walaupun prestasi akademis nya buruk bisa lolos ke sekolah favoritnya daripada siswa yang bertempat tinggal jauh tapi prestasi akademis nya bagus. Hal seperti ini sangat mengecewakan bagi siswa dan orang tua yang telah berusaha keras demi prestasi akademis yang baik. Dan berujung mereka yang tidak diterima di sekolah favorit nya terpaksa melanjutkan di sekolah swasta.

Ketidakpastian dalam Penempatan

Kebijakan zonasi sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi orang tua dan siswa. Banyak dari mereka yang harus berpindah domisili atau bahkan menyewa alamat palsu demi bisa lolos dalam sistem zonasi ini. Ini menunjukkan bahwa sistem zonasi belum mampu menjamin pemerataan kualitas pendidikan yang sebenarnya.

Adapun yang dari mereka menghalalkan segala cara untuk bisa meloloskan siswa di sistem penerimaan siswa ini, salah satunya yaitu melakukan praktik kecurangan. Tidak sedikit laporan mengenai orang tua yang menghalalkan segala cara agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit nya, yaitu dengan menyogok uang kepada oknum tertentu.

Kesimpulan :

Implementasi Kurikulum Merdeka dan sistem seleksi siswa yang penuh dengan kelemahan ini berpotensi menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi tantangan dunia modern. Berharap untuk Pemerintahan yang baru di era sekarang ini segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, jika ini terus terjadi maka generasi muda Indonesia akan terus menghadapi masalah dalam pendidikan, karier, dan kehidupan sosial mereka di masa depan nanti.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya baik secara teori, tapi juga dapat diterapkan dengan adil dan efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan baru yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.

Dimas Arief Maryadi, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sistem Informasi Universitas Pamulang

Tugas Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila

Dosen Pengampu : Mawardi Nurullah, M.Pd