Indoktrinasi Pendidikan pada Masa Orde Lama

Sumber : Dokumen Pribadi

Pendidikan Masa Orde Lama

Pendidikan di Indonesia mulai digaungkan dan dilaksanakan sejak lahirnya Politik Etis. Politik Etis lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu, sejak sebelum merdeka pun Indonesia sudah memiliki kaum terpelajar yang berpendidikan. Namun, pendidikan sebelum kemerdekaan merupakan pendidikan berdasarkan aturan penjajah atau Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu. Tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan pada masa itu. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi rakyat Belanda dan beberapa rakyat Indonesia dengan golongan yang cukup tinggi atau bangsawan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kemerdekaan, semua bidang kehidupan bangsa Indonesia memiliki kendali pada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian setelah merdeka, Bangsa Indonesia mulai menentukan arah kehidupannya sendiri. Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki cita-cita yang tercantum dalam UUD 1945. Pendidikan merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Terjadi transisi bidang pendidikan yang semula masih dalam aturan pemerintah Hindia Belanda, menjadi aturan Pemerintah Indonesia. Transisi ini menyebabkan adanya perubahan dalam landasan filosofi pendidikan, sistem pendidikan, tujuan pendidikan, dan peluang pendidikan bagi rakyat Indonesia.

Pancasila Dasar Pendidikan

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan landasan utama pendidikan di Indonesia. Adanya banyak perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan tidak menggoyangkan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Undang- Undang yang berlaku dari tahun 1950 hingga 1966 pun kerap berganti, namun Pancasila masih tegak kukuh sebagai dasar falsafah negara. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak jauh dari campur tangan politik pemerintah. Kebijakan bidang pendidikan pada masa itu dinilai sebagai produk politik pemerintah. Pendidikan masa orde lama berfokus pada pengaturan pendidikan nasional. Pendidikan ditujukan untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Kurikulum Sejarah Masa Orde Lama

Pelaksanaan pendidikan sejarah di Indonesia tidak lepas dari adanya kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pada masanya. Kurikulum merupakan produk pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah. Kurikulum pendidikan sejarah mengalami berbagai penyesuaian dengan keadaan pada masa itu. Karena itulah lahir indoktrinasi dalam pendidikan sejarah. Indoktrinasi dengan tujuan legitimasi kekuasaan tersebut memiliki efek yang cukup besar. Sejarah dijadikan sebagai media mendoktrin para pelajar mengenai kekuasaan yang mana seharusnya, pendidikan sejarah menjadi media untuk mengenal dan memahami lebih dalam mengenai Indonesia. Berikut kurikulum yang berlaku di Indonesia pada masa orde lama :

1) Kurikulum 1947

Kurikulum pertama di Indonesia yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini hadir sebagai bentuk pembaharuan dari kurikulum Belanda yang berlaku di Indonesia sebelumnya. Sejarah dinilai sebagai mata pelajaran yang strategis untuk menumbuhkan kesadaran bela negara. Namun, prioritas utama dalam pendidikan kurikulum ini yaitu pendidikan karakter dan penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme.

2) Kurikulum 1952

Kemudian pada tahun 1952, Kurikulum 1947 mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini disebut Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah berorientasi ke pendidikan nasional. Pada pelaksanaan kurikulum ini, mata pelajaran sejarah termasuk ke dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tujuan pembelajaran sejarah pada masa ini yaitu merubah keadaan masyarakat Indonesia untuk lebih mengenali dan bangga akan budaya yang dimiliki Indonesia dari sebuah keadaan masyarakat yang terbodohi oleh ajaran pro kolonialisme dan Eropasentris. Materi yang dibahas pada pembelajaran sejarah di kurikulum ini tidak jauh dari sejarah Indonesia yang membangun semangat nasionalisme dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.

3) Kurikulum 1964

Kurikulum 1952 kembali disempurnakan di tahun 1964. . Kurikulum ini hadir sebagai kurikulum terakhir pada masa orde lama atau akhir kekuasaan pemerintahan dibawah Presiden Soekarno. Pada pelaksanaan kurikulum ini, mata pelajaran sejarah termasuk dalam bidang pengetahuan atau intelegensi. Sudah mulai terlihat indoktrinasi pendidikan nasional pada materi pembelajaran yang ditujukan selaras dengan kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Soekarno. Materi tersebut selaras dengan Manipol/USDEK. Tujuan pembelajaran sejarah pada masa itu pun tidak jauh dari Manipol/USDEK dengan membentuk pribadi pancasila.

Indoktrinasi Pendidikan

Pendidikan sejarah merupakan salah satu hal penting yang harus disampaikan di sekolah. Dalam hal ini sejarah berperan sebagai aktor utama bagi siswa untuk memahami bagaimana bangsanya lahir, berjuang, dan berkembang hingga kini. Hal tersebut yang menyebabkan pendidikan sejarah dinilai memiliki tujuan untuk membangun karakter bangsa. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih mengadopsi sistem pendididikan Belanda dan Jepang. Sehingga sumber pembelajaran yang dipakai saat itu merupakan buku berbahasa Belanda yang telah diterjemahkan. Hal ini tentu memberikan pengaruh besar pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana Sejarah Indonesia disampaikan kepada peserta didik namun pembelajaran berdasar pada sumber dari buku berbahasa Belanda. Penulisan sejarah tidak jauh dari perspektif atau sudut pandang yang mana hal ini juga terjadi pada buku sejarah yang digunakan sebagai sumber pembelajaran pada masa itu. Karena buku sumber pembelajaran merupakan buku yang diciptakan oleh orang Belanda tentu dalam penulisan sejarah menggunakan sudut pandang orang Belanda, atau dapat disebut Eropasentris. Penulisan sejarah Eropasentris ini merupakan penulisan dengan menghadirkan sejarah dari sudut pandang orang Barat yang mana pada masa itu orang Barat merupakan penjajah. Sehingga pada buku tersebut, Belanda ditulis seakan-akan sebagai pemeran utama dalam sebuah peristiwa sejarah. Tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan pembelajaran yang digaungkan pada masa itu yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme. Karena secara sederhana, bagaimana peserta didik dapat tergerak semangat nasionalismenya dengan menggunakan buku Belanda sebagai sumber belajar yang mana pada buku tersebut Indonesia digambarkan sebagai wilayah terjajah. Kemudian, Indonesia secara resmi baru memiliki undang undang yang mengatur tentang pendidikan nasional pada tahun 1950. Sehingga pelaksanaan pendidikan pasca kemerdekaan belum terpaku pada peraturan resmi. Terlepas dari hal itu, pendidikan di Indonesia tetap berorientasi pada penanaman nasionalisme bangsa. Upaya penanaman nasionalisme ini sangat membutuhkan perjuangan karena pada masa itu Indonesia tidak terlepas begitu saja dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Dalam arti bangsa Belanda masih berupaya untuk masuk ke Indonesia dan mengacaukan negara yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kurikulum 1947 yang merupakan kurikulum pertama di Indonesia, mata pelajaran sejarah diposisikan sebagai mata pelajaran yang dinilai dapat membalik situasi dan kondisi masyarakat yang semula menggunakan sistem feodal menjadi sebuah sistem demokratis.

Indoktrinasi merupakan sebuah upaya yang berdasar pada sebuah nilai untuk menanamkan konsep, sikap, perilaku, dan cara berpikir tertentu. Indoktrinasi pendidikan diartikan sebagai upaya indoktrinasi yang disampaikan melalui proses pendidikan. Sederhananya, indoktrinasi pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai. Pada masa orde lama, indoktrinasi dilakukan untuk menanamkan nilai pancasila dan Manipol/USDEK. Hal ini dilakukan dengan tujuan melahirkan rakyat Indonesia yang memiliki individu berjiwa Pancasila dan memiliki semangat nasionalisme.

Pendidikan sebagai sarana politisasi khususnya pada mata pelajaran sejarah diawali sejak munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam hal ini Soekarno mengeluarkan berbagai kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. Era ini dikenal dengan era indoktrinasi pendidikan nasional. Indoktrinasi pendidikan diartikan bahwa pendidikan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan orde lama dengan penanaman nilai-nilai. TAP MPRS No II/MPRS/1960 hadir sebagai ketetapan yang memperkuat upaya indoktrinasi. Pada ketetapan MPRS tersebut, Pancasila dan Manipol merupakan mata pelajaran yang wajib di sekolah berbagai jenjang, mulai dari sekolah tingkat rendah hingga perguruan tinggi. Pada tahun 1964 pendidikan di Indonesia berorientasi pada pembentukan manusia pancasila dan Manipol/USDEK (Manifesto Politik Undang Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil, makmur, materiil, dam spiritual. Materi pembelajaran sejarah diambil dari pidato Soekarno sebagai Presiden yang merupakan indoktrinasi dengan pengarahan sistem pendidikan nasional pada pembentukan tenaga ahli pembangunan yang memenuhi syarat sebagai masyarakat sosialis Indonesia.