Menolak Terjebak Rutinitas Agustusan: Apa Artinya 'Merdeka' Saat Ini?
Tulisan dari Damri Hasibuan (Uda) tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap bulan Agustus, wajah Indonesia berubah semarak oleh kibaran bendera, umbul-umbul, dan keriuhan lomba rakyat yang dirayakan secara kolosal penuh antusiasme. Namun, di balik pesta tahunan tersebut, terselip pertanyaan mendasar tentang apakah selebrasi fisik ini mencerminkan kemerdekaan yang sejati atau sekadar sarana pelarian sejenak dari himpitan beban hidup sehari-hari.
Kemerdekaan sejatinya bukanlah objek statis yang berhenti saat diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, melainkan sebuah proyek sosial-politik yang dinamis dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat perlu melampaui rutinitas seremonial tersebut untuk berani mempertanyakan kembali makna 'merdeka' yang relevan dan substantif di era saat ini.
Pembelajaran dari 1945: Kemerdekaan sebagai Aksi Kolektif Nyata
Pasca-Proklamasi 1945, kedaulatan Indonesia berada dalam situasi rentan akibat ancaman kembalinya Sekutu dan NICA (Belanda). Pembacaan teks deklarasi oleh Sukarno-Hatta hanyalah pintu masuk, sebab kemerdekaan tidak cukup hanya diproklamirkan, melainkan harus dipertahankan lewat perjuangan fisik dan konsolidasi total seluruh elemen bangsa.
Keberhasilan perlawanan rakyat pada era Revolusi Fisik (1945–1949) dapat dijelaskan melalui teori gerakan sosial yang dikaji oleh Jafar Ahmad (2022). Keberhasilan ini ditopang oleh tiga pilar utama: momentum politik yang menyatukan lintas kelompok demi musuh bersama, mobilisasi sumber daya melalui jaringan akar rumput seperti pesantren dan laskar rakyat, serta pembingkaian (framing) moral-kultural dari figur berotoritas moral tinggi yang mengubah pembelaan negara menjadi kewajiban sakral.
Sinergi dari ketiga pilar tersebut berhasil mengubah selembar kertas Proklamasi menjadi energi kolosal rakyat untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah, jiwa, dan masa depan bangsa. Refleksi sejarah ini menyisakan pertanyaan penting bagi era modern. Jika rakyat 1945 berkorban demi menghalau penjajahan fisik, apa yang menjadi "musuh bersama" dan "tujuan kolektif" kita dalam mengisi kemerdekaan saat ini?
Reorientasi Makna 'Merdeka' di Era Modern
Apabila ukuran kemerdekaan di abad ke-20 adalah hengkangnya serdadu asing dan berkibarnya bendera nasional, maka ukuran kemerdekaan di abad ke-21 memerlukan kriteria yang jauh lebih substantif. Kita harus melompati definisi merdeka secara fisik menuju pengujian kedaulatan secara struktural. Ada tiga pilar utama yang menjadi indikator apakah sebuah bangsa benar-benar telah merdeka di era kontemporer:
1. Kedaulatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Apakah seorang warga negara dapat dikatakan merdeka jika ia masih harus bergelut dengan rasa cemas saban hari hanya untuk memenuhi kebutuhan piring nasinya? Merdeka di era modern pertama-tama harus diukur dari pembebasan rakyat dari jeratan ketimpangan ekonomi yang ekstrem, kerentanan kerja, dan biaya hidup yang tak terjangkau.
Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan lapangan kerja yang bermartabat masih menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit, maka gagasan 'kemerdekaan' baru menyentuh permukaan. Rakyat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural dan utang pinjaman online demi bertahan hidup sesungguhnya sedang mengalami bentuk penjajahan baru. Penjajahan ekonomi yang merenggut martabat kemanusiaan mereka.
2. Kedaulatan Ekologis dan Ruang Hidup
Di tengah ancaman krisis iklim global dan eksploitasi alam yang masif, makna kemerdekaan harus diperluas hingga mencakup dimensi ekologis. Kemerdekaan hakiki berarti jaminan bahwa masyarakat adat, petani, nelayan, dan warga kota memiliki hak atas ruang hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Ketika hutan-hutan adat digusur demi proyek ekstraktif, sumber air bersih dicemari limbah industri, dan ruang hidup pesisir tenggelam akibat kerusakan lingkungan, di manakah letak kemerdekaan bagi warga yang terdampak? Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu mengelola kekayaan alamnya secara bijaksana untuk kesejahteraan generasi hari ini tanpa mengorbankan hak hidup generasi mendatang.
3. Kedaulatan Berpikir dan Kebebasan Berpendapat
Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa dikatakan merdeka jika warga negaranya memelihara rasa takut dalam memikirkan dan menyuarakan kebenaran. Kemerdekaan sipil—yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan ruang aman untuk bersuara kritis terhadap kebijakan publik—adalah oksigen bagi keberlangsungan demokrasi.
Ketika kritik terhadap penguasa dibalas dengan kriminalisasi, persekusi digital, atau pembatasan ruang sipil, maka substansi kemerdekaan sedang mengalami pengerotan. Kemerdekaan yang sejati justru diuji dari sejauh mana negara mampu menjamin rasa aman bagi warga negaranya yang paling kritis sekalipun untuk menyampaikan aspirasi tanpa bayang-bayang ketakutan.
Bahaya "Sedasi Agustusan"
Jika kita menguji kondisi masyarakat kita hari ini dengan ketiga pilar kedaulatan di atas, kita akan menemukan jurang yang masih menganga lebar antara cita-cita Proklamasi dan realita lapangan. Di sinilah letak marabahaya dari perayaan Agustusan yang rutin dan berlebihan tanpa refleksi kritis.
Perayaan yang berfokus penuh pada simbol-simbol fisik—perlombaan, panggung hiburan, dan umbul-umbul—rawan bertransformasi menjadi semacam sedative atau obat penenang sosial. Ia berisiko menjadi "anestesi" yang membius kesadaran kolektif kita, membuat kita merasa seolah-olah semuanya sudah baik-baik saja hanya karena kita masih bisa tertawa bersama saat menyaksikan lomba balap karung dan berbagai perlombaan lainnya.
Pesta rakyat Agustusan tidak boleh digunakan oleh para pemangku kebijakan sebagai tabir asap untuk menutupi berbagai persoalan ketidakadilan, korupsi struktural, dan rusaknya tata kelola pemerintahan. Kita harus menolak menjadikan Agustusan sekadar ritus pelarian dari realita yang menghimpit. Merayakan kemerdekaan tidak boleh mengaburkan kewajiban kita untuk menagih janji-janji kemerdekaan yang belum ditunaikan oleh pemerintah.
Menagih Janji Kedaulatan Hakiki
Menolak terjebak dalam rutinitas Agustusan bukan berarti menghapus tradisi perayaan di masyarakat, sebab kemeriahan tersebut merupakan bukti kebersamaan dan kecintaan terhadap Republik. Namun, kecintaan sejati tidak ditunjukkan melalui kepatuhan buta, melainkan lewat keberanian untuk merawat dan memperbaiki bangsa.
Ruh Agustusan perlu dikembalikan dari sekadar pesta seremonial menjadi ruang evaluasi publik nasional untuk mengukur penegakan hukum, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sebagaimana pejuang 1945 mengonsolidasi sumber daya melawan penjajah, generasi saat ini dipanggil untuk melawan bentuk ketidakadilan baru seperti ketimpangan sosial, korupsi, kerusakan ekologis, dan kemunduran demokrasi.
Merdeka di era modern adalah keberanian untuk tidak diam melihat ketidakadilan, berpikir kritis, serta memastikan kekayaan bangsa dikelola demi kemakmuran rakyat. Kemeriahan perlombaan tetap layak dinikmati, tetapi saat pesta usai, api kritis tidak boleh padam karena kemerdekaan bukanlah warisan mati tahun 1945, melainkan amanat hidup yang harus terus diperjuangkan.