Dasco dan Peta Politik Wakil Presiden

Wakil Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN) & Advokat
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Erlan Nopri SH MHum tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Nama Sufmi Dasco Ahmad semakin menguat sebagai salah satu figur yang diperhitungkan dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Dasco yang menjabat Ketua Harian DP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI memiliki modal politik yang kuat dan relevan dalam konfigurasi pengisian jabatan Wapres. Kedekatan dan loyalitas politiknya kepada Presiden Prabowo Subianto, pengalaman panjang dalam dinamika parlemen, serta kemampuan membangun komunikasi lintas partai menjadi sejumlah faktor yang memperkuat posisi Dasco.
Menguatnya nama Dasco bukan sebatas dinamika pencalonan personal. Fenomena ini juga mencerminkan kebutuhan politik pemerintahan terhadap figur yang mampu menjaga stabilitas kekuasaan, memperkuat koordinasi antarlembaga negara, sekaligus memastikan keberlanjutan agenda pemerintahan.
Dalam perspektif ilmu politik, kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan konsep political capital atau modal politik. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, modal politik adalah bentuk sumber daya sosial yang diperoleh melalui jaringan, kepercayaan, pengakuan, dan kemampuan seseorang mengakumulasi dukungan dalam suatu arena kekuasaan.
Dalam konteks Dasco, modal politik tersebut terlihat dari posisinya di Partai Gerindra sebagai Ketua Harian, relasi politik dengan Presiden Prabowo, pengalaman kelembagaan di DPR RI, serta kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dan kelompok masyarakat sipil.
Kemampuan membangun komunikasi lintas partai dan mengorkestrasi hubungan parlemen dengan pemerintah merupakan keunggulan yang penting. Dalam pemerintahan dengan konfigurasi koalisi besar, stabilitas tidak cukup hanya dibangun melalui kesamaan visi politik, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola perbedaan kepentingan di antara para elite dan kekuatan pendukung pemerintah.
Disinilah Dasco memiliki karakter politik yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga konsolidasi politik selama tiga tahun ke depan.
Modal Politik & Kebutuhan Kepemimpinan
Kebutuhan Presiden Prabowo dalam menentukan figur pendamping bukan hanya mencari seseorang untuk mengisi jabatan konstitusional Wakil Presiden. Lebih dari itu, diperlukan figur yang memahami karakter kepemimpinan Presiden, arah kebijakan pemerintahan, serta dinamika politik yang berkembang di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Dasco di parlemen menjadi keunggulan tersendiri. Ia memiliki pemahaman mengenai mekanisme pengambilan keputusan politik, relasi antarkekuatan partai, serta proses membangun kesepahaman di antara berbagai kepentingan politik.
Dalam studi pemerintahan, baik itu presidensial ataupun parlementer, dikenal teori manajemen koalisi yang mengatakan bahwa keberlangsungan pemerintahan koalisi sangat dipengaruhi kemampuan pemimpin mengelola distribusi kepentingan, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik internal.
William Riker dalam karyanya The Theory of Political Coalitions (1962) menjelaskan bahwa pembentukan koalisi merupakan bagian dari kalkulasi strategis aktor-aktor politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam praktiknya, koalisi tidak otomatis solid hanya karena memiliki kesamaan kepentingan awal. Diperlukan komunikasi, negosiasi, dan pengelolaan hubungan politik secara berkelanjutan.
Di sinilah relevansi pengalaman Dasco. Kemampuannya menjembatani komunikasi antarkekuatan politik dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi friksi internal pemerintahan sekaligus memperkuat efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Artinya, posisi Wakil Presiden idealnya tidak hanya dipandang sebagai jabatan pendamping Presiden, lebih dari itu sebagai bagian dari arsitektur stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Aspek lain yang membuat Dasco kuat adalah kedekatan politik dan loyalitasnya kepada Prabowo. Dalam sistem pemerintahan presidensial, relasi kepercayaan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan faktor penting dalam memastikan keselarasan kepemimpinan.
Richard Neustadt dalam Presidential Power and the Modern Presidents (1960) menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan presiden tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan kerja, memperoleh dukungan, dan memengaruhi aktor-aktor politik.
Perspektif tersebut relevan untuk membaca kebutuhan Presiden Prabowo terhadap seorang Wakil Presiden. Figur pendamping yang memiliki kesamaan orientasi politik, memahami pola komunikasi Presiden, dan mampu menerjemahkan agenda strategis ke dalam koordinasi kelembagaan akan memberikan nilai tambah bagi pemerintahan.
Dasco memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai kader Gerindra yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dinamika politik nasional, Dasco jelas memiliki kesamaan ideologis dan politik dengan Prabowo.
Kesamaan basis politik juga berpotensi mengurangi kompetisi kepentingan antarelite di tingkat eksekutif. Hal ini penting agar tidak muncul persoalan dualisme kepemimpinan atau apa yang dalam wacana politik kerap disebut sebagai fenomena dua matahari kembar.
Namun, loyalitas tentu tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan ruang bagi perbedaan pandangan. Wakil Presiden tetap harus mampu memberikan pertimbangan strategis, menyampaikan evaluasi, dan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara bertanggung jawab. Loyalitas yang produktif justru merupakan kesetiaan terhadap agenda negara dan keberhasilan pemerintahan, bukan sekadar kepatuhan personal.
Komuniktor yang Merangkul
Kemampuan komunikasi merupakan salah satu sumber kekuatan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki legitimasi formal dan dukungan partai politik, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik serta menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
Kelemahan komunikasi kelembagaan pemerintahan hari ini (protokol komunikasi publik) juga menjadi catatan kritis, seperti bersifat afirmatif, buntutisme, tidak kreatif dan tidak faham mendinamisir suara istana.
Konsep political communication menjelaskan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan proses membangun persepsi, legitimasi, dukungan, dan hubungan antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat.
Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi politik dengan berbagai aktor, baik di lingkungan parlemen, partai politik, pemerintah, maupun kelompok masyarakat sipil. Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan kekuatan sosial di luar pemerintahan.
Penerimaan dari sejumlah elemen politik, baik partai koalisi, legislator lintas partai, kekuatan nonkoalisi, maupun kelompok relawan yang selama ini berada dalam orbit dukungan pemerintahan Prabowo-Gibran, menunjukkan adanya ruang politik penerimaan yang lebih luas kepada Dasco.
Dalam perspektif elite accommodation, kemampuan mengakomodasi dan mempertemukan kepentingan berbagai elite menjadi salah satu prasyarat penting bagi stabilitas politik. Pemerintahan yang efektif bukan pemerintahan yang menghilangkan perbedaan, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola perbedaan tersebut menjadi kesepakatan politik yang produktif.
Kemampuan inilah yang dapat di bawah oleh Dasco apabila dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Presiden.
Instrumen Konsolidasi Nasional
Pengisian jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan mampu menjalankan agenda pembangunan secara konsisten agar program-program kerakyatan yang digariskan dalam “asta cita” dapat tereksekusi dengan baik.
Perbedaan program politik dan visi misi partai koalisi maupun diluar koalisi dalam rencana kerja strategis memiliki berbagai persepsi yang cenderung kompetitif hanya untuk kepentingan jabatan an sich akan menimbulkan instabilitas, memanfaatkan situasi demi keinginan mengocok jabatan-jabatan strategis sampai pada menggoreng isu-isu caracter assasination dengan tujuan akhir mendekonstruksi Pilpres yang dianggap gagal hanya karena urusan mundurnya Gibran. Mereka hanya punya satu prinsip, hanya dari orang/kelompok merekalah negeri ini akan selamat, diluar itu Presiden akan sulit mengatasi keadaan.
Tantangan pemerintahan ke depan tidak ringan. Mulai dari penguatan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan membutuhkan koordinasi politik dan kelembagaan yang kuat.
Dalam konteks itu, Wakil Presiden tidak cukup hanya menjadi simbol representasi politik. Ia harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, penghubung antarlembaga, sekaligus bagian dari solusi atas berbagai persoalan pemerintahan.
Dasco mempunyai sejumlah kualifikasi politik yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Pengalaman parlemen, kedekatan dengan Presiden Prabowo, loyalitas politik, kemampuan komunikasi lintas partai, serta kapasitas mengelola dinamika koalisi merupakan modal utama untuk menjalankan itu semua.
Tentu, menguatnya nama Dasco dalam radar calon Wakil Presiden belum dengan sendirinya berarti keputusan politik telah ditetapkan. Proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, pertimbangan Presiden, serta dinamika politik nasional.
Namun, dari perspektif efektivitas pemerintahan, Dasco menawarkan kombinasi antara kepercayaan politik, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan konsolidasi. Kombinasi inilah yang membuat namanya layak diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai pengisian kursi Wakil Presiden.
Sebagai pengingat bersama bahwa ukuran utama seorang Wakil Presiden bukan sekadar popularitas atau besarnya dukungan politik, lebih dari itu, diharapkan mampu membantu Presiden menjalankan mandat konstitusi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan negara bekerja lebih efektif untuk kepentingan rakyat.
