Dua Tahun Prabowo: Pembenahan Pendidikan dari Revitalisasi hingga Digitalisasi

Sumber : Generated by AI

Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, buku pelajaran, atau angka kelulusan. Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, dan kemampuan Indonesia menghadapi perubahan global. Karena itu, pembenahan pendidikan perlu dimulai dari persoalan mendasar: apakah sekolah memiliki fasilitas yang layak, apakah guru memperoleh dukungan yang memadai, dan apakah setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang berkualitas?

Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agenda pembenahan pendidikan bergerak melalui sejumlah program, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan perhatian terhadap guru, hingga perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Berbagai inisiatif tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan pendidikan tidak hanya diarahkan pada satu aspek, tetapi menyentuh infrastruktur, teknologi, dan kesempatan belajar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan, sebagaimana diberitakan Metro TV pada 12 Oktober 2026, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pembenahan pendidikan. Ia menyoroti revitalisasi sekolah, digitalisasi, kesejahteraan guru, serta kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Catatan mengenai hambatan birokrasi dan anggaran juga menjadi pengingat bahwa kebijakan yang baik perlu didukung pelaksanaan yang konsisten.

Tantangannya sekarang adalah memastikan agenda tersebut berjalan berkelanjutan. Sebab, keberhasilan pembenahan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan peserta didik di seluruh Indonesia.

Revitalisasi Sekolah, Membenahi Fondasi Pendidikan

Salah satu langkah penting dalam agenda pendidikan pemerintahan Prabowo adalah revitalisasi satuan pendidikan. Program ini menyentuh kebutuhan mendasar yang sering kali luput dari perdebatan tentang kualitas pendidikan: bangunan sekolah yang rusak, ruang belajar yang tidak memadai, dan fasilitas pendukung yang belum memenuhi kebutuhan siswa.

Sekolah yang aman dan nyaman merupakan prasyarat bagi proses belajar yang efektif. Sulit mengharapkan peserta didik berkonsentrasi secara optimal apabila ruang kelas tidak layak, fasilitas sanitasi terbatas, atau sarana belajar tidak tersedia dengan baik. Karena itu, pembangunan kualitas pendidikan harus dimulai dengan memastikan lingkungan belajar memenuhi kebutuhan dasar.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa program revitalisasi pada 2025 telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Angka tersebut menggambarkan skala intervensi pemerintah dalam memperbaiki sarana pendidikan. Pemerintah juga menyampaikan bahwa revitalisasi dan digitalisasi mulai membawa perubahan berupa ruang belajar yang lebih nyaman serta fasilitas yang lebih layak.

Capaian tersebut patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan nasional. Namun, pekerjaan belum selesai hanya dengan memperbaiki bangunan. Revitalisasi perlu diikuti pemeliharaan fasilitas, penyediaan sarana pendukung, serta pengawasan kualitas pekerjaan agar anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat jangka panjang.

Dengan demikian, revitalisasi bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Ia merupakan investasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan peserta didik.

Digitalisasi Pendidikan, Membuka Akses Belajar Lebih Luas

Selain infrastruktur, pemerintahan Prabowo mendorong digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP). Kebijakan ini relevan dengan kebutuhan pendidikan pada era ketika teknologi telah mengubah cara manusia memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi.

Melalui perangkat digital, guru dapat menyajikan materi dalam bentuk visual, video, simulasi, dan latihan interaktif. Siswa pun memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar mendengarkan penjelasan. Jika dimanfaatkan secara tepat, teknologi dapat membantu guru menjelaskan materi yang abstrak dan mendorong peserta didik belajar dengan cara yang lebih beragam.

Pada November 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan bahwa lebih dari 173 ribu sekolah telah menerima dan memanfaatkan IFP. Program digitalisasi tersebut menyasar 288.865 sekolah dan dilengkapi dengan pengembangan sumber belajar digital serta pelatihan guru. Pemerintah juga mengembangkan Rumah Pendidikan sebagai portal terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan dan materi pembelajaran.

Langkah ini menunjukkan upaya memperluas akses terhadap teknologi pembelajaran. Artinya, digitalisasi tidak semestinya dipahami hanya sebagai pengadaan perangkat, tetapi sebagai upaya memperluas sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan guru dan siswa.

Meski demikian, teknologi tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Perangkat digital baru akan bernilai ketika digunakan secara produktif, ditopang konektivitas yang memadai, dan disertai kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Oleh sebab itu, keberhasilan digitalisasi harus diukur dari kualitas penggunaannya, bukan hanya jumlah perangkat yang didistribusikan.

Guru Menjadi Kunci Transformasi Pendidikan

Di balik sekolah yang layak dan perangkat digital yang canggih, terdapat faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan: guru. Teknologi dapat membantu menyampaikan materi, tetapi guru tetap berperan penting dalam membangun pemahaman, membimbing karakter, dan mengenali kebutuhan belajar setiap anak.

Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, dan pengembangan kompetensi guru perlu berjalan beriringan. Guru yang memperoleh dukungan memadai memiliki ruang lebih besar untuk berfokus pada pembelajaran. Sebaliknya, tuntutan peningkatan kualitas akan sulit dicapai apabila persoalan kesejahteraan dan beban administratif tidak ditangani secara serius.

Digitalisasi juga perlu diikuti peningkatan kompetensi pedagogis. Guru tidak cukup hanya mampu mengoperasikan perangkat, tetapi perlu memahami kapan teknologi digunakan, bagaimana materi disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan bagaimana hasil pembelajaran dievaluasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang menyatukan berbagai komponen. Infrastruktur, teknologi, anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keberhasilan program pendidikan bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan seluruh komponen tersebut dalam satu sistem yang saling mendukung.

Dengan demikian, investasi pada guru bukan program tambahan, melainkan bagian inti dari transformasi pendidikan.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, Memperluas Kesempatan

Pembenahan pendidikan juga perlu menjawab persoalan ketimpangan kesempatan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi tantangan yang berbeda dari anak-anak yang tumbuh dengan dukungan ekonomi dan fasilitas belajar yang memadai. Pada saat yang sama, peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini membawa misi sosial penting: memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Sementara itu, Sekolah Garuda dirancang untuk mendukung peserta didik berpotensi akademik tinggi agar dapat mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan pendidikan tingkat global. Pemerintah juga merencanakan pengembangan sekolah unggul baru dan transformasi sekolah yang telah ada.

Kedua program tersebut memiliki sasaran berbeda, tetapi dapat ditempatkan dalam tujuan yang sama, yakni memperluas kesempatan belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Sekolah Rakyat menekankan akses dan dukungan bagi kelompok rentan, sedangkan Sekolah Garuda berorientasi pada pengembangan potensi akademik.

Agar manfaatnya semakin luas, pelaksanaan kedua program perlu menjamin seleksi yang transparan, dukungan pembelajaran yang berkualitas, dan pemerataan kesempatan antardaerah. Pendidikan yang inklusif bukan berarti semua siswa harus memperoleh layanan yang identik, melainkan setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai agar mampu berkembang.

Mengubah Program Menjadi Hasil yang Terukur

Berbagai inisiatif pendidikan tersebut perlu dilihat dalam konteks tantangan kualitas pembelajaran Indonesia. Hasil PISA 2022 dari OECD menunjukkan bahwa hanya 18 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun mencapai kompetensi minimum Level 2 dalam matematika, 25 persen dalam membaca, dan 34 persen dalam sains. Data ini merupakan gambaran kondisi pada 2022, sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai hasil kebijakan pemerintahan Prabowo secara langsung. Namun, angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan struktural yang perlu diatasi.

Di sinilah agenda pembenahan pendidikan perlu memasuki tahap berikutnya: memastikan program menghasilkan perubahan yang terukur. Revitalisasi harus dinilai berdasarkan kelayakan fasilitas setelah diperbaiki. Digitalisasi perlu dievaluasi berdasarkan pemanfaatan perangkat dan perkembangan kemampuan siswa. Program peningkatan kesejahteraan guru harus diikuti penguatan kualitas pengajaran. Sementara itu, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda perlu dinilai berdasarkan akses, mutu layanan, dan perkembangan peserta didiknya.

Evaluasi tersebut bukan bentuk keraguan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan bagian dari tata kelola yang baik. Pemerintah memerlukan data yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui capaian, hambatan, dan perbaikan yang dibutuhkan. Pengawasan yang kuat juga membantu memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi antarkementerian perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak terhambat birokrasi. Perencanaan anggaran, pengadaan, pembangunan, pelatihan, dan evaluasi harus terhubung dalam jadwal kerja yang jelas. Dengan begitu, program tidak berhenti pada tahap peluncuran atau distribusi, tetapi terus berlanjut hingga manfaatnya dirasakan di ruang kelas.

Menjaga Momentum untuk Masa Depan Indonesia

Dua tahun pemerintahan Prabowo memberikan momentum untuk memperkuat fondasi pembenahan pendidikan melalui perbaikan sekolah, digitalisasi, perhatian terhadap guru, dan perluasan akses belajar. Berbagai program tersebut menawarkan jalur intervensi yang saling melengkapi: membangun lingkungan belajar yang layak, memperkaya metode pembelajaran, memperkuat tenaga pendidik, dan membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berbeda.

Agenda ini perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan dan keberanian memperbaiki pelaksanaan berdasarkan bukti. Tantangan pendidikan Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, kesinambungan program, evaluasi yang transparan, dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, serta masyarakat menjadi sangat penting.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembenahan pendidikan bukan semata-mata berapa banyak sekolah yang direnovasi atau perangkat digital yang dibagikan. Ukuran terpentingnya adalah apakah anak-anak Indonesia dapat belajar dengan lebih baik, apakah guru semakin mampu menjalankan perannya, dan apakah kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas semakin merata.

Jika revitalisasi, digitalisasi, penguatan guru, dan perluasan akses dijalankan secara konsisten, agenda pendidikan pemerintahan Prabowo berpeluang menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang Indonesia. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui ruang kelas yang layak, guru yang berdaya, dan generasi muda yang memiliki kesempatan untuk berkembang.