Fenomena Threads: Netizen Makin Melek Pajak dan Anti Hoaks
ASN Kementerian Keuangan
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Fadhlansyah Nasution tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDiskusi kebijakan fiskal di media sosial kini tak lagi sekadar ajang keluhan, melainkan ruang adu argumen yang kritis, sehat, dan berbasis data.
Jika kita memutar waktu beberapa tahun ke belakang, kata "pajak" di media sosial ibarat pemantik api. Begitu sebuah kebijakan fiskal dilempar ke ruang publik, kolom komentar seketika dipenuhi sumpah serapah, keluhan, dan asumsi negatif yang sering kali tak berdasar. Namun, belakangan ini, ada angin segar yang berhembus dari sebuah platform microblogging: Threads.
Di tengah hiruk-pikuk linimasa, wacana perpajakan menemukan bentuk diskursus barunya. Alih-alih sekadar menjadi tempat ngedumel, Threads perlahan berevolusi menjadi ruang dialektika yang mencerahkan.
Transformasi Edukasi Pajak di Threads
Ada pergeseran budaya diskusi yang sangat menarik untuk diamati. Jika dulu respons terhadap isu perpajakan selalu sumir dan defensif, kini bermunculan akun-akun anonim maupun verified yang dengan sukarela mengambil peran sebagai "penengah." Mereka bukan pegawai otoritas pajak, melainkan warga biasa—akuntan, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga pelaku usaha—yang tergerak untuk memberikan edukasi. Mereka menyederhanakan jargon birokrasi menjadi bahasa tongkrongan yang mudah dicerna.
Netizen Kritis Lawan Hoaks Pajak Kontrakan
Bukti nyatanya terlihat jelas pada isu "pajak kontrakan" yang sempat ramai. Media daring kerap menggunakan judul clickbait yang seolah menarasikan bahwa penyewa kos atau keluarga muda yang baru sanggup ngontrak rumah akan dipalak pajak.
Dulu, narasi semacam ini pasti langsung ditelan mentah-mentah. Sekarang? Netizen Threads langsung pasang badan melakukan fact-checking mandiri. Di kolom balasan, mereka meluruskan misinformasi tersebut dengan cerdas. Mereka menjelaskan bahwa yang disasar Coretax bukanlah si penyewa, melainkan penghasilan si juragan kontrakan atau pemilik aset yang selama ini kerap alpa menyetor PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Publik mulai sadar bahwa kebijakan ini justru bentuk keadilan sosial yang sesungguhnya.
Literasi Pajak Gen Z hingga Alpha Menuju Indonesia Emas
Fenomena ini adalah sinyal positif yang luar biasa. Literasi pajak (tax literacy) tidak lagi dipaksakan dari atas ke bawah (top-down), melainkan tumbuh secara organik dari akar rumput. Motor penggeraknya adalah Gen Z dan Milenial yang kian melek finansial. Mereka paham bahwa APBN yang sehat berbanding lurus dengan fasilitas publik yang memadai.
Lebih jauh, ruang diskusi digital yang sehat ini akan menjadi warisan berharga bagi Generasi Alpha. Sebagai digital natives murni, Gen Alpha tumbuh dengan mengobservasi ekosistem media sosial. Jika mereka terbiasa melihat pajak didiskusikan secara logis dan rasional, bukan hal yang mustahil jika kepatuhan pajak di masa depan akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Inilah pondasi riil yang kita butuhkan untuk menyongsong Visi Indonesia Emas 2045: sebuah bangsa yang mandiri dengan tulang punggung kemandirian fiskal.
Momentum Emas DJP Tampil Lebih Humanis
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tren organik di Threads ini adalah momentum emas. Kepercayaan publik sedang memupuk dirinya sendiri. DJP harus hadir merawat momentum ini dengan terjun langsung ke ruang-ruang publik digital.
Caranya? Tinggalkan gaya komunikasi birokratis yang kaku dan berjarak. Mulailah berdialog dengan gaya bahasa yang setara, transparan, dan membumi. Ketika masyarakat sudah bersedia membuka pikiran dan meruntuhkan prasangka, otoritas harus menyambutnya dengan tangan terbuka dan telinga yang mau mendengar.