Harga Minyak Selangit, Kok APBN Kita Malit? Cek Faktanya Sini!

Kenaikan Harga Minyak tak Membuat Penerimaan Melejit. Ilustrasi: Freepik

Pernahkah Anda berdiri di depan SPBU, menatap angka di pompa bensin yang terus merayap naik, lalu menghela napas panjang? Di media, beritanya bombastis: "Harga Minyak Dunia Meroket Akibat Konflik Global!" Logika sederhana kita pun bermain. Indonesia kan punya minyak. Kalau harganya mahal, harusnya negara kita untung besar dong? Harusnya kantong negara—si APBN itu—jadi gendut, dan rakyat kecipratan makmur.

Tapi, kenyataannya justru bikin dahi berkerut. Ibarat melihat tetangga panen durian, tapi kita yang diundang makan malah disuruh patungan beli piring. Ada misteri besar di sini. Mengapa saat harga emas hitam itu terbang tinggi, kas negara kita justru terlihat kembang kempis menahan beban?

Mari kita bongkar misteri ini pelan-pelan, tanpa istilah langit yang bikin pusing, tapi dengan realita yang ada di depan mata kita setiap hari.

Selamat Tinggal Status 'Net Exporter', Halo 'Net Importer'!

Ini adalah pil pahit yang harus kita telan bersama. Kita masih sering terbuai dengan kejayaan masa lalu, era '70-an atau '80-an, saat Indonesia menjadi anggota elite OPEC. Dulu, setiap dolar kenaikan harga minyak dunia adalah tumpukan rupiah instan bagi kas negara. Itu dulu.

Realita hari ini? Sejak tahun 2004, Indonesia resmi menyandang status sebagai net importer minyak. Artinya, jumlah minyak yang kita sedot dari bumi pertiwi sudah tidak cukup untuk memenuhi syahwat konsumsi kendaraan kita yang semakin membludak. Kita membeli lebih banyak minyak dari luar negeri daripada yang bisa kita jual.

Jadi, bayangkan jika Anda adalah seorang penjual gorengan, tapi tepungnya harus impor. Saat harga gorengan naik karena tepungnya mahal, Anda memang pegang uang lebih banyak dari pembeli, tapi uang itu langsung habis—bahkan kurang—untuk kulakan tepung lagi. Itulah posisi APBN kita saat ini. Kenaikan harga minyak adalah kabar buruk bagi dompet negara, bukan tumpukan rezeki prompong.

Beban Subsidi yang Mencekik Leher APBN Kita

Inilah alasan utama mengapa kantong negara tak ikut gendut. Pemerintah, melalui APBN, bertindak sebagai 'baper' alias bemper perasa bagi rakyatnya. Saat harga minyak dunia melambung, pemerintah tidak tega—atau lebih tepatnya tidak berani—membiarkan harga BBM di SPBU naik setinggi langit mengikuti harga keekonomiannya.

Solusinya? Subsidi dan kompensasi energi yang angkanya bikin geleng-geleng kepala. Hingga triwulan I 2026, data menunjukkan realisasi belanja subsidi energi dan kompensasi sudah tembus di angka ratusan triliun rupiah. Angka ini terus membengkak seiring dengan tingginya harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah.

Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan di pelosok, atau meningkatkan fasilitas kesehatan, harus "dibakar" di jalan raya untuk menjaga harga bensin tetap terjangkau. Kenaikan harga minyak justru menjadi lonceng kematian bagi keleluasaan fiskal kita. Negara harus nomok, dan kantong yang tadinya diharapkan gendut, malah harus dikuras habis untuk membayar selisih harga.

Ketika PNBP Migas Tak Lagi Sakti Mandraguna

Dalam struktur pendapatan negara, ada yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Migas. Secara logika lama, harga minyak naik, PNBP ini harusnya melonjak. Namun, ada paradoks yang terjadi belakangan ini.

Kenaikan harga minyak dunia ternyata tidak serta merta mendongkrak PNBP migas kita secara signifikan. Mengapa? Ada beberapa faktor. Pertama, lifting (produksi) minyak kita yang terus menurun dari tahun ke tahun karena sumur-sumur yang sudah tua.

Kedua, sistem bagi hasil yang kompleks dan adanya faktor kurs. Terkadang, kenaikan harga minyak dalam dolar "termakan" oleh pelemahan rupiah, sehingga saat dikonversi ke mata uang kita, untungnya tak seberapa. Plus, ada biaya-biaya operasional (cost recovery) yang juga ikut naik saat harga energi melambung. Jadi, harapan PNBP migas menjadi penyelamat kas negara di tengah tingginya harga minyak adalah sebuah ekspektasi yang sering kali meleset.

Solusi Jangka Panjang: Pajak dan Kemandirian Energi

Lalu, apakah kita harus pasrah? Tentu tidak. Solusinya ada dua, dan keduanya membutuhkan gotong royong kita semua. Pertama, kita harus semakin sadar bahwa tulang punggung APBN kita bukan lagi minyak, melainkan pajak.

Ketika penerimaan dari sektor SDA goyah, pajaklah yang menjaga negara ini tetap berdiri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap belanja kita, Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha kita, itulah yang kini menjadi tumpuan utama. Reformasi perpajakan yang tengah berjalan, termasuk implementasi Coretax System, bertujuan untuk membuat pengumpulan pajak lebih adil, efisien, dan humanis. Dengan pajak yang kuat, negara punya modal untuk membiayai subsidi yang tepat sasaran tanpa harus mengorbankan pembangunan lainnya.

Kedua, kita harus segera lepas dari ketergantungan pada energi fosil. Transisi ke energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Semakin cepat kita mandiri secara energi—baik melalui tenaga surya, angin, panas bumi, atau bioenergi—semakin kebal APBN kita dari guncangan harga minyak global. Kita tidak bisa lagi menggantungkan nasib dompet negara pada sesuatu yang harganya ditentukan di London atau New York.

Menyongsong Era Baru yang Lebih Kuat

Misteri kantong negara yang tak ikut gendut saat harga minyak meroket sejatinya adalah sebuah teka-teki yang jawabannya sudah jelas: kita sudah bukan negara minyak lagi. Era Petrodolar di Indonesia sudah usai.

Namun, saya melihat ini bukan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebuah kesempatan emas. Kondisi ini memaksa kita untuk menjadi bangsa yang lebih mandiri dan kreatif. Ini adalah momentum bagi kita untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik, mempercepat transisi energi, dan membangun sistem perpajakan yang modern dan berkeadilan.

Saya optimis, dengan kesadaran kolektif untuk beralih ke energi bersih dan kepatuhan pajak yang semakin tinggi, kita tengah membangun fondasi APBN yang jauh lebih sehat dan tahan banting. Kita sedang bergerak menuju era di mana kemakmuran Indonesia tidak lagi ditentukan oleh gejolak harga emas hitam di pasar dunia, melainkan oleh keringat, inovasi, dan gotong royong seluruh rakyatnya. Di sanalah, kantong negara akan benar-benar gendut, dan manfaatnya akan dirasakan oleh setiap anak bangsa. Mari kita wujudkan bersama!