BGN Tutup 455 SPPG Tak Penuhi SLHS, Dapur 3T Diprioritaskan September
PerbesarBadan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Setelah pembenahan tata kelola, BGN akan memprioritaskan aktivasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September.
Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat pembahasan perbaikan tata kelola MBG bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Gedung Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
455 SPPG Ditutup karena Tak Penuhi SLHS
Zulkifli awalnya menyampaikan terdapat SPPG yang tidak memenuhi syarat SLHS sehingga harus ditutup permanen.
“Dan ada yang sudah tidak memenuhi syarat ya Pak ya? Tidak memenuhi syarat langsung di-permanen tutup, empat ratus lima puluh lima ya?” kata Zulkifli.
Sudaryono kemudian mengklarifikasi bahwa 455 SPPG tersebut merupakan penutupan terbaru. Sebelumnya, BGN telah menutup 833 SPPG.
“Jadi Pak Menko, 455 itu yang baru yang tidak memenuhi syarat SLHS, sebelumnya saya sudah tutup delapan ratus tiga puluh tiga.”
Sudaryono mengatakan angka 455 merupakan hasil pembaruan data. Sebelumnya, ia sempat menyampaikan jumlah 504 SPPG, tetapi sebagian dapur kemudian memenuhi persyaratan SLHS sehingga jumlah penutupan diperbarui menjadi 455 SPPG.
"Memang ke media kemarin saya sempat sampaikan lima ratus empat, tapi ternyata setelah kami mungkinkan 504 itu ada, ada yang kemudian memenuhi syarat SLHS itu kami kurangi. Jadi yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu," jelasnya.
BGN Benahi Tata Kelola Sebelum Buka Dapur Baru
Sudaryono mengatakan BGN akan membenahi tata kelola dapur yang sudah beroperasi sebelum mengeluarkan aturan baru untuk membuka atau mengaktifkan dapur MBG.
"Kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PAN-RB-nya beres, dengan BKKBN beres Pak," kata Sudaryono.
Setelah pembenahan selesai, BGN akan menerbitkan aturan baru yang mengatur pembukaan atau aktivasi dapur di wilayah 3T maupun wilayah lain yang masih membutuhkan layanan MBG.
"Nah baru fix oke insyaallah di 31 Agustus ini data di dikdasmen juga masuk, masuk semua fix baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lainnya yang memang masih banyak sekolah-sekolah anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," ungkapnya.
Sudaryono menargetkan pembenahan aturan selesai sebelum dapur baru kembali diaktifkan. Proses aktivasi akan dilakukan setelah aturan yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain dalam program MBG selesai.
"Jadi kami izinkan nanti ini nanti di September, Oktober, ini kemudian kita kalau sudah jelas peraturannya fix dari kementerian keuangan dan KL-KL lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua Pak Menko, jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tutur dia.
Papua dan Wilayah 3T Jadi Prioritas
Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas dalam pembukaan kembali dapur MBG. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insyaallah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas," jelas Sudaryono.
Selain wilayah 3T, BGN akan mengaktivasi dapur di daerah lain yang masih memiliki sekolah dan penerima manfaat yang belum mendapatkan MBG.
Sudaryono mengatakan permintaan dari sekolah, siswa, dan orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan BGN.
"Kemudian nanti pelan-pelan. Dan termasuk jangan hanya 3T, bahkan di, di luar di banyak daerah itu ada sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan MBG. Padahal dia sudah ada yang kirim surat ke saya, kepala sekolahnya, ada siswanya, orang tuanya kirim surat ke saya, kirim email ke saya, WA ke saya, telepon saya. Nah ini semua kita terima, kemudian kita aktivasi juga daerah-daerah yang memang membutuhkan tadi, 3T itu prioritas. Dan juga banyak yang tidak 3T tapi juga membutuhkan itu juga kami akan buka," katanya.
2.700 Dapur 3T Sudah Dibangun
Sudaryono mengungkapkan sekitar 2.700 dapur di wilayah 3T telah selesai dibangun. BGN akan memilah dapur tersebut untuk menentukan mana yang dapat diaktivasi terlebih dahulu.
"Berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang sudah artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian yang kami pilah di daerah yang tadi Papua, seluruh pulau Papua itu, Maluku, Maluku Utara mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, 800-an kalau nggak salah itu nanti pelan-pelan kita buka," ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, aktivasi dapur tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bangunan. BGN juga akan memastikan penerima manfaat, pembayaran, insentif, serta pelaksanaan SOP sebelum dapur dibuka.
"Karena kami ingin memastikan bahwa begini, buka itu kan nggak hanya buka 'Oke kau masak' nggak. Tapi memastikan bahwa dibuka penerima manfaatnya jelas, bayarannya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dijalankan," jelasnya.
BGN juga akan mempertimbangkan tingkat kemahalan di wilayah tertentu, termasuk Papua, sebelum menentukan pembukaan dapur MBG.
"Terus kemudian ada tingkat, tingkat kemahalan, kalau di Papua kan daerah, ada tingkat kemahalan. Nah itu kami pertimbangkan semua," tutur Sudaryono.
BGN Siapkan Sensor Keamanan Makanan
Selain penataan dapur dan perluasan layanan, BGN menyiapkan inovasi untuk mendukung keamanan pangan MBG. Salah satunya alat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang masih dalam tahap pengembangan prototipe.
Sudaryono mengatakan BGN telah meminta tim penemu alat tersebut mempercepat pengembangan agar dapat diproduksi secara massal.
"Yang dari BRIN itu kami challenge kemarin kalau nggak salah eh beberapa hari yang lalu waktu presentasi ke saya, mereka butuh, itu butuh beberapa waktu itu untuk supaya prototipe, tadi kan yang disampaikan prototipe, itu bagaimana caranya supaya bisa diproduksi massal," kata Sudaryono.
Ia menjelaskan alat tersebut menggunakan sensor yang menangkap uap untuk kemudian dianalisis secara kimia. Inovasi tersebut diharapkan membantu proses pemeriksaan makanan MBG.
"Itu kan sensor ini semua, sensor uap. Jadi uapnya itu kemudian di-catch kimianya, kemudian dianalisis. Dan itu satu inovasi yang baik ya. Kita ingin, aku udah challenge ke beliau-beliau yang penemu itu ya kita pengennya sih ikan sepat ikan gabus ya kan, pengennya makin cepat makin bagus," jelas dia.
BGN berharap pengembangan alat tersebut dapat dipercepat sehingga inovasi untuk mendukung keamanan makanan MBG dapat segera dimanfaatkan.