PKB soal Gibran Mau Mundur: Itu Kan Baru Niat, Mekanisme Politik di DPR Tetap Berjalan
PerbesarKapoksi Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan, niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak akan memengaruhi proses politik di DPR terkait rencana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Khozin mengatakan, pernyataan Gibran masih sebatas niat sehingga belum ada keputusan resmi yang dapat ditanggapi lebih jauh. Meski demikian, ia menghormati sikap apa pun yang diambil Gibran.
“Yang pertama kita menghormati apapun sikap yang diambil oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua, saya tanya balik, kalau orang berniat itu apanya yang mau dikomentari? Ini kan baru niat. Kita lebih baik fokus kepada hal-hal yang sudah pasti saja,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Khozin, DPR akan tetap menjalankan mekanisme politik yang sedang bergulir.
“Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insyaallah tetap berjalan,” ujarnya.
Khozin menegaskan, proses pengajuan HMP di DPR dan langkah hukum yang mungkin ditempuh Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dua mekanisme berbeda. Menurut dia, keduanya berada di ranah lembaga yang berbeda sehingga tidak saling memengaruhi.
“Tidak, tidak, tidak. Ini kan tidak saling terkait ya. Di sana lembaga eksekutif, di sini lembaga legislatif ya. Jadi apapun sikap yang diambil secara personal oleh Pak Wapres, kita sangat menghormati karena itu hak konstitusional yang melekat yang bisa ditempuh. Apakah masih akan memproses melalui PTUN atau yang lain. Tapi yang jelas mekanisme politik di DPR, hasil komunikasi secara intensif dari anggota yang terdiri dari delapan fraksi ini, ya terus bergerak, tetap berjalan,” jelas Khozin.
“Ya sekali lagi kita ulangi, di sana mekanisme hukum yang mau ditempuh, di sini ada mekanisme politik yang juga harus dijalankan. Ya kita fokus kepada hierarki mekanisme yang harus kita tempuh secara kelembagaan sesuai dengan undang-undang MD3 dan Konstitusi Pasal 20A terkait dengan hak menyatakan pendapat,” sambungnya.
Proses Pengajuan HMP Masih Berjalan
Khozin menyebut proses pengajuan HMP di DPR masih berlangsung. Komunikasi dengan anggota DPR dari sejumlah fraksi terus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan hak tersebut.
Ia sebelumnya menyampaikan bahwa proses tersebut akan segera memasuki tahapan berikutnya. Namun, jadwal pembahasannya dalam rapat paripurna masih bergantung pada kebijakan pimpinan DPR.
“Ongoing ya, proses. Saya kemarin sudah sampaikan coming soon, coming soon. itu artinya kan segera hadir. Ya bisa besok, bisa lusa. Paripurna terdekatlah, paripurna terdekat, mudah-mudahan,” katanya.
Khozin menjelaskan, pengajuan HMP harus mengikuti mekanisme konstitusional dan tata tertib DPR. Ia menyebut usulan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi.
Setelah memenuhi persyaratan, usulan harus disampaikan secara resmi melalui surat kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengagendakan pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pimpinan sebagai pengganti Bamus sebelum dibawa ke rapat paripurna.
“Apakah Paripurna besok, apakah Paripurna minggu depan, itu tergantung kebijakan pimpinan. Mekanisme itu tentunya harus ditempuh secara hierarki seperti itu,” ujarnya.
Khozin memastikan komunikasi antaranggota DPR lintas fraksi masih berlangsung. Ia juga menegaskan pengajuan HMP bukan merupakan sikap resmi fraksi, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota DPR.
Karena itu, anggota DPR dapat menggunakan hak tersebut secara perseorangan tanpa harus membawa nama fraksi masing-masing.
Terkait jumlah anggota PKB yang telah menandatangani usulan HMP, Khozin mengaku belum melakukan pengecekan terbaru. Namun, ia menyebut jumlah penandatangan dari masing-masing partai relatif tidak jauh berbeda.
Khozin mengatakan jumlah pasti anggota yang telah menandatangani usulan HMP akan disampaikan pada waktunya. Ia menjelaskan, komunikasi lintas fraksi dilakukan secara informal karena pengajuan hak tersebut merupakan hak masing-masing anggota DPR, bukan keputusan kelembagaan fraksi.
“Bahwa kemudian komunikasi itu lintas fraksi itu suatu keniscayaan, tapi tidak membawa atribusi kelembagaan fraksi. Karena yang tanda tangan pun itu cukup nama anggota, nomor anggota, dan tanda tangan, enggak perlu ini fraksi. Karena ini kan perorangan,” jelasnya.
Jumlah Penandatangan HMP Disebut Melampaui Syarat Minimum
Khozin menyebut jumlah anggota DPR yang mendukung pengajuan HMP masih terus bergerak dan berpotensi bertambah. Namun, menurut dia, jumlah penandatangan sudah melampaui syarat minimum 25 anggota dan berasal dari lebih dari dua fraksi.
“Kan saya bilang tadi, ini saya baru nyampe, belum update. Tapi kayaknya bertambah sih, terus bergerak ya. Terus bergerak karena ini kan ini panggilan nuranilah ya, ada urusan dengan intervensi, intimidasi, ancaman apapun, jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan. Seperti saya saat ini anggota Panja RUU Pemilu, Perdana hari ini kita juga kejar target juga harus segera dituntaskan dan beberapa agenda yang lainnya,” ungkapnya.
“Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi enggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. Enggak butuh banyak,” sambung dia.
Gibran merespons isu kencang soal pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Gibran mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkap Gibran.