Kuota Film Korea: Proteksi Industri Butuh Tanggal Evaluasi
Tulisan dari Faiz Al Ahsan D Zikri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarCoba bayangkan pemerintah mewajibkan bioskop di negaramu menayangkan film lokal minimal 146 hari dalam setahun, suka tidak suka. Terdengar berlebihan? Itulah yang berlaku di Korea Selatan lewat sistem screen quota, kebijakan yang sering dipuji sebagai kunci kebangkitan film Korea, lalu dipangkas separuh demi perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.
Menurut saya, pelajaran terpentingnya bukan soal setuju atau tidak dengan kuota. Proteksi industri sebaiknya punya tolok ukur dan tanggal evaluasi yang jelas, bukan dipertahankan karena kebiasaan atau dicabut karena tekanan dagang.
Ketika Film Korea Nyaris Tenggelam
Sebelum dikenal sebagai raksasa konten global, film Korea pernah nyaris tenggelam. Dalam catatan diskusi Korea Foundation bersama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Desember 2025, pangsa film lokal Korea hanya 15,9 persen pada 1993, sementara bioskop disesaki film impor, terutama dari Hollywood.
Kuota layar sebenarnya sudah ada sejak pertengahan 1960-an, tapi lama berjalan nominal. Jumlah wajibnya ditetapkan 146 hari pada 1985 dan baru ditegakkan ketat sejak 1993. Setelah itu film Korea bangkit: pangsanya sekitar 50 persen pada 2001 dan hampir 60 persen pada 2005.
Dicabut di Meja Perundingan
Kesuksesan ini justru jadi bahan tawar-menawar. Amerika Serikat menuntut kuota dikurangi sebelum mau memulai perundingan perdagangan bebas. Pada 26 Januari 2006, Menteri Keuangan Han Duck-soo mengumumkan kuota dipangkas dari 146 menjadi 73 hari mulai Juli 2006. Pemerintah beralasan film Korea sudah kompetitif, dengan pangsa sekitar 50 persen dalam lima tahun terakhir. Tapi waktunya ditentukan oleh meja perundingan, bukan oleh evaluasi kebijakan.
Para sineas melawan dengan aksi siang-malam selama 146 hari, tapi rencana itu jalan terus. Sebagai kompensasi, pemerintah mengumumkan dana pengembangan film sekitar 400 miliar won, atau kira-kira 400 juta dolar AS saat itu, untuk lima tahun ke depan.
Benarkah Kuota yang Menyelamatkan?
Pendukung kuota menyebut aturan ini memberi kesempatan tayang yang stabil bagi kreator lokal. Tapi studi ekonom Patrick Messerlin dan Jimmyn Parc pada 2014 menemukan korelasinya lemah. Penonton film Korea tetap rendah sekitar satu dekade setelah kuota 146 hari ditetapkan, dan jumlah film Korea terus bertambah setelah kuota dipangkas. Menurut mereka, yang lebih menentukan adalah persaingan, ketika perusahaan Korea membenahi diri dengan menggabungkan pembiayaan, produksi, bioskop, dan distribusi.
Studi itu hanya satu sisi perdebatan, dan datanya berhenti di 2013. Tapi cukup untuk satu poin: kebijakan yang manfaatnya sulit diukur tidak boleh berjalan tanpa tanggal evaluasi. Apalagi setelah proteksinya dipangkas, konten Korea malah melesat. Parasite memenangi Palme d'Or pada 2019 dan Oscar Film Terbaik pada 2020 sebagai film berbahasa non-Inggris pertama yang meraihnya.
Yang Sementara Sering Jadi Permanen
Proteksi juga jarang dicabut kalau tidak ada yang memaksa. Menurut studi yang sama, pungutan tiket bioskop di Prancis, yang dibuat pada 1948 untuk beberapa tahun saja, masih ada sampai sekarang. Korea meniru skemanya lewat pungutan 3 persen dari harga tiket sejak 2007. Rencananya berakhir Desember 2014, tapi diperpanjang sampai 2021.
Usul Saya: Tolok Ukur, Tanggal Evaluasi, dan Jalan Kembali
Setiap proteksi industri mestinya lahir bersama tiga hal: tolok ukur yang bisa diukur seperti pangsa pasar atau jumlah produksi, tanggal evaluasi yang terbuka, dan jalan kembali kalau industrinya terpukul. Gagasan terakhir bukan hal baru. Mantan Menteri Kebudayaan Korea, Lee Chang-dong, pernah mengajukan syarat agar kuota bisa dipulihkan kalau industri film menunjukkan tanda kontraksi serius.
Ancamannya juga terus berubah. Pada 2025, bioskop Korea terpukul streaming, dan itu menjadi tahun pertama sejak pandemi tanpa satu pun film Korea menembus 10 juta penonton. Pada 2026, The King's Warden mencatat pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk film Korea, tapi pemerintah tetap membentuk komite untuk membahas jendela tayang antara bioskop dan platform streaming. Kuota hari tayang tidak dirancang untuk ancaman seperti itu.
Pertanyaan yang sama berlaku di Indonesia, dari kewajiban pasok dalam negeri minyak goreng sampai batas harga minimum US$100 untuk barang impor lintas negara. Jadi lain kali kamu dengar ada industri yang "perlu dilindungi", mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan "sampai kapan", tapi "siapa yang mengukur hasilnya, dan kapan hasilnya dibuka ke publik".