Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Konten dari Pengguna
Menilik Persamaan Aksi Demo 11 April 2022 dan 18 Mei 1998
12 April 2022 16:03 WIB
Tulisan dari Farhatina Nur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Meskipun sudah hampir 77 tahun Indonesia merdeka, upaya menegakkan keadilan masih terus disuarakan. Sebagai bangsa yang demokratis, suara rakyat seharusnya menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan.
Sebelumnya, hak kebebasan berpendapat pernah diredam hingga sampai puncaknya, yaitu pada tanggal 18 Mei 1998. Dengan situasi pergolakan masa orde baru yang bertahan hampir 32 tahun, rakyat merasa kecewa terhadap pemerintahan Soeharto. Sebagai dampaknya, para mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
ADVERTISEMENT
Terdapat beberapa tuntutan mahasiswa yang mengakibatkan mundurnya Soeharto sebagai presiden, seperti mengadili Soeharto dan para pengikutnya, melaksanakan amandemen UUD 1945, menghapus dwifungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, serta menghapus praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Ketika reformasi sudah berhasil menggantikan masa orde baru, tidak serta-merta semua kebijakan pemerintah menjadi pro rakyat. Jika ditinjau keadaannya sekarang, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga tidak terlepas dari pro dan kontra. Mulai dengan adanya isu pembangunan ibu kota negara baru, penundaan pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 7 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan. Selain itu, harga bahan pokok yang melambung tinggi terutama minyak goreng juga turut mendasari aksi demonstrasi pada tanggal 11 April 2022 ini.
ADVERTISEMENT
Aksi demonstrasi yang terjadi pada 18 Mei 1998 dan 11 April 2022, meskipun dengan situasi yang sangat berbeda ternyata memiliki persamaan, di antaranya adalah sebagai berikut.
Terjadi pengerahan massa ke Gedung DPR RI di Senayan
Awalnya, rencana aksi 11 April 2022 akan digelar di kawasan Istana Negara tetapi menurut Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, terjadi pemindahan karena menurutnya yang mengawal berjalannya konstitusi adalah DPR.
Konstitusi berjalan tidak sesuai dengan UUD RI 1945
Aksi Mei 1998 menuntut adanya amandemen terhadap UUD RI 1945 untuk membatasi masa jabatan presiden. Tetapi pada saat ini, ketika sudah dilakukan amandemen justru tercetus isu untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakilnya menjadi tiga periode.
ADVERTISEMENT
Turut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi
Pada tahun 1996-1998 terjadi krisis finansial yang melanda kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara sehingga berdampak pada meningkatnya inflasi dan pengangguran di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi kelangkaan dan peningkatan harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, gas elpiji, serta BBM. Hal tersebut belum termasuk permainan para mafia di dalamnya sehingga diharapkan pemerintah tegas dalam penanganan kasus ini.
Pada aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 tentu saja sangat berbeda dengan aksi Mei 1998. Aksi tersebut jauh lebih tertib, tidak anarkis, tetapi tetap dengan bebas menyuarakan aspirasi yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia.
Sumber:
Kementerian Hukum dan HAM RI. 2009. Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT