Kemenkeu Siap Caplok Saham KCIC Whoosh, Aturan Sedang Digodok
PerbesarKementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah bersiap mengambil alih kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
PSBI merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang 60 persen saham PT KCIC, sementara 40 persen dimiliki oleh konsorsium asal China.
Anggota konsorsium PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PTPN. Sementara konsorsium China yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Evita Manthovani, mengatakan pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengambilalihan saham tersebut.
"Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah Cq. Kementerian Keuangan," ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA, Jumat (9/10).
Evita menjelaskan Perpres tersebut juga akan menjadi landasan hukum bagi penyelesaian utang Whoosh dilaksanakan oleh Kemenkeu. Dia menjamin prosesnya dilakukan menyeluruh dan hati-hati.
"Prinsip yang kita usung disini ada dua yaitu pertama layanan Whoosh harus tetap berjalan dengan baik karena sudah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat atau layanan publik, kemudian kita juga menjaga kewajiban keuangan dari proyek ini harus dikelola secara terukur tanpa mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan," tutur Evita.
Dalam penyusunan Perpres, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, BP BUMN, dan BPI Danantara Indonesia. Perpres tersebut juga akan mengatur pembagian peran masing-masing pihak hak dan kewajiban yang melekat.
"Sehingga pada saat nanti proses pengalihan saham PSBI ini berjalan, akan dilanjutkan dengan pengelolaan yang baik, prudent, efektif terintegrasi akuntabel sesuai dengan ketentuan dan keberlanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung akan lebih berjalan dengan terjamin lagi," tandas Evita.
Sebelumnya, Danantara bersama Kemenkeu telah membahas rencana pengalihan saham konsorsium BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah. Dalam skema tersebut, saham BUMN di KCIC akan dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Pengalihan saham tersebut menjadi bagian dari penataan kepemilikan dan pembiayaan proyek Whoosh. Proses pengalihan sebelumnya ditargetkan dilakukan pada 15 September 2026 pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi. Namun, proses tersebut molor hingga kepemimpinan Suahasil Nazara.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan untuk mencari skema yang dapat menjaga keberlanjutan layanan Whoosh sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap fiskal.
“Whoosh ini terus dikaji. Tentu saja ini, kan, bagaimana kita, yang penting, kan, jangan sampai Whoosh ini berhenti. Service, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan. Kita minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa di-minimize,” kata Juda dalam Media Gathering di Rancamaya Bogor, Kamis (1/10).