Konten dari Pengguna

Remiliterisasi Jepang dan Respon atas Ancaman Keamanan di Asia Pasifik

Fasha Catur

Fasha Catur

Mahasiswa S1 Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Fasha Catur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Jepang diantara dua negara adidaya, menggambarkan posisi dilematis yang dihadapi Jepang untuk menjaga keamanan strategis di kawasan. (Sumber: gettyimages)
zoom-in-whitePerbesar
Jepang diantara dua negara adidaya, menggambarkan posisi dilematis yang dihadapi Jepang untuk menjaga keamanan strategis di kawasan. (Sumber: gettyimages)

Pada tanggal 3 Mei 2025, sebuah helikopter milik China Coast Guard terbang di atas zona udara Pulau Senkaku, Jepang. Secara resmi, sebetulnya Tiongkok menyebut gugusan pulau yang sama sebagai Diaoyu. Insiden yang terjadi ditengah melonjaknya ketegangan di wilayah Laut Asia Timur dan Laut China Selatan ini, menempatkan hubungan diplomatik antara Jepang dengan Tiongkok ke arah berbahaya, sejauh ini hubungan diantara keduanya memang tidak pernah baik-baik saja. Sengketa di wilayah yang menjadi akses strategis menuju laut Pasifik telah mengemuka sejak 1945. Tidak hanya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan pun memiliki klaim serupa di wilayah ini, hanya saja, secara kapabilitas Taiwan tidak memiliki kemampuan untuk mendemonstrasikan kekuatan militer di Senkaku/Diaoyu. Selain itu, Taiwan secara geopolitik memang tidak dipandang sebagai ancaman potensial bagi Jepang, lain halnya dengan Tiongkok yang kerap meningkatkan eskalasi dan menunjukkan sikap yang bermusuhan terhadap Jepang.

Insiden yang terjadi di Pulau Senkaku/Diaoyu, adalah salah satu dari sekian banyaknya potensi konflik di Asia Timur. Dibalik pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan, ditandai dengan munculnya Jepang, Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan sebagai pemain penting dalam industri manufaktur, terdapat kemungkinan eskalasi untuk pecahnya konflik terbuka di masa mendatang. Bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan besar dunia, diiringi dengan pembangunan kekuatan militer yang berpotensi menyaingi Amerika Serikat, memaksa Jepang untuk bertindak secara aktif dalam menyusun ulang kekuatan militer, demi terjaganya keseimbangan kekuatan di kawasan. Variabel lain yang menyeret Jepang untuk secara aktif menjaga kedaulatan wilayahnya adalah ancaman serangan nuklir dari Korea Utara, setelah beberapa kali negeri yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut melancarkan uji coba nuklir ke wilayah laut Jepang.

Declan Hayes pada tahun 2001, menulis dengan gamblang betapa terancamnya Jepang di kawasan. Buku yang berjudul Japan the Toothless Tiger, menjelaskan variabel-variabel penting mengenai kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh Jepang. Profesor yang berfokus kepada kajian terkait Jepang tersebut menggambarkan bagaimana klaim Tiongkok terhadap wilayah-wilayah strategis di kawasan, ditambah lagi dengan ancaman nuklir dari Korea Utara, mau tidak mau menekan Jepang untuk meningkatkan anggaran militer dan memproyeksikan kekuatan untuk bersikap lebih aktif di kawasan. Selama ini Jepang sangat bergantung kepada kehadiran pangkalan militer AS di wilayahnya untuk menjaga keamanan Jepang. Akan tetapi, garansi dari AS tidak dapat dipastikan, konteks yang dibahas oleh Hayes menjadi semakin relevan untuk masa kini, dengan bergesernya kebijakan luar negeri AS di bawah pimpinan Trump yang menunjukkan keengganan komitmen dari negeri Paman Sam untuk tetap menjamin keamanan Jepang.

Latihan bersama Malabar 2014 yang diikuti oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Jepang dan India, berlokasi di Laut Timur Okinawa. (Sumber: gettyimages)

Video dokumenter Deutsche Welle yang berjudul Farewell to Pacifism: Japan is Rearming, menunjukkan bahwa Jepang sedang bergerak ke arah remiliterisasi dan mulai berupaya mengamandemen konstitusi anti perang-nya, yang ditetapkan setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Dokumenter yang dirilis pada Januari 2025 ini mendeskripsikan bagaimana dilema yang sedang dihadapi oleh Jepang untuk memproyeksikan kekuatan militernya ke arah yang lebih mumpuni. Rakyat Jepang, khususnya warga Hiroshima dan Nagasaki masih memiliki trauma mendalam akibat serangan nuklir dari Amerika Serikat, sebagai hasil dari bergeraknya Jepang ke arah agresi militer dan upaya meraih hegemoni dalam geopolitik di kawasan. Protes yang dilancarkan oleh warga Kepulauan Okinawa, tempat bagi pangkalan militer AS, semakin memperlihatkan keengganan warga Jepang untuk meninggalkan posisi pasif dalam geopolitik kawasan.

Meskipun terdapat pertentangan di internal, terkait pembangunan kembali kekuatan militer Jepang, situasi terkini setelah penerobosan ruang udara yang terjadi kesekian kalinya di Pulau Senkaku/Diaoyu, menegaskan bahwa remiliterisasi adalah sebuah keharusan. Kepentingan ekonomi Jepang akan semakin terancam, apabila mereka tidak dapat mencegah Tiongkok untuk meraih dominasi di kawasan. Sengketa di Laut Asia Timur dan Laut China Selatan, mengancam jalur perdagangan Jepang, 70% dari suplai minyak dunia melewati Laut China Selatan. Apabila Tiongkok berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan tersebut, entah melalui klaim atas wilayah atau penggunaan pengaruhnya terhadap akses jalur perdagangan, maka posisi Jepang akan semakin terjepit.

Letupan perang besar yang terjadi di Asia-Pasifik pada awal dekade 1940-an, dipantik oleh embargo Amerika Serikat atas suplai minyak dan bahan mentah untuk Jepang, yang menjadi urat nadi dari kebutuhan industri manufaktur Jepang. Kondisi ini tentunya menjadi suatu faktor yang sulit dihindari oleh Jepang untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keamanan di kawasan. Potensi hengkangnya AS di kawasan dan meningkatnya tekanan kepada Jepang, memberikan kesempatan bagi negeri matahari terbit untuk mendemonstrasikan kepemimpinan regional, dengan menjaga aliansi yang terdiri dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Filipina untuk membentuk first line of defense atau "garis pertama pertahanan", melalui gugus kepulauan yang melingkar dari wilayah keempat negara dalam mencegah jatuhnya posisi strategis ke tangan Tiongkok.

Helikopter MH-53 Sea Stallion milik Japanese Maritime Self Defense Force (JMSDF) atau Angkatan Laut Bela Diri Jepang yang sedang mendarat di USS Denver, kapal milik US Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat. (Sumber: gettyimages)

Secara kekuatan, militer Jepang tidak dapat diremehkan dan menjadi salah satu dari top 10 kekuatan militer di dunia. Akan tetapi ini belum cukup untuk membendung Tiongkok yang di masa depan dapat menjadi kekuatan dominan pengganti Amerika Serikat. Ditambah dengan ancaman yang datang dari nuklir Korea Utara ataupun eksistensi Rusia sebagai pemain penting di kawasan Asia-Pasifik. Saat ini Jepang memiliki potensi besar untuk remiliterisasi dengan kemampuan industri pertahanan yang mumpuni ataupun suplai persenjataan dan teknologi tingkat tinggi dari Amerika Serikat serta negara-negara Barat. Kapal selam kelas Soryu, kapal induk kelas Izumo dan pesawat tempur ATD X Shinshin, adalah sekian dari banyaknya produk alutsista buatan Jepang yang dapat membantu Jepang dalam meningkatkan kekuatan militernya. Masa depan keamanan di kawasan Asia-Pasifik akan ditentukan serta bergantung kepada kemitraan regional dan keseimbangan kekuatan di kawasan.