Gajah yang Sebenarnya di Prabowo, Bukan di PSI
Peneliti dan konsultan politik di Politika Researc and Consulting.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Nurul Fatta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBagi sebagian orang, putusan MK menyisakan pertanyaan: ada atau tidakkah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Bagi sebagian lainnya, yang lebih menarik adalah seberapa jauh elite politik, terutama partai pengusung dan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, bersedia pasang badan untuknya.
Soal ijazah, saya meyakini perdebatannya tidak akan pernah selesai, apalagi bila dikait-kaitkan menyangkut perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri. Itu perdebatan yang nyaris tanpa ujung dan terlalu normatif untuk dijadikan fokus diskusi. Yang jauh lebih menarik adalah ke mana pertarungan narasi sedang diarahkan saat ini. Mulai dari bagaimana peta koalisi menunjukkan sikapnya, dan siapa yang kini memegang supreme power, yakni kendali tertinggi yang menentukan arah dan nasib para pemain lain.
Jujur saja, fakta hukum persidangan dari putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran itu, saya meyakini langsung menguji ketahanan mental politik putra sulung Presiden Jokowi itu. apakah ia akan dibela atau dibiarkan berdiri sendirian. Dengan putusan tersebut, partai-partai pengusung semestinya tampil sebagai pembela. Faktanya tidak demikian. Mayoritas partai koalisi memberi pernyataan normatif, tidak terlalu agresif, sementara yang lain memilih berdiri memantau situasi dari tepi-tepi arena saja.
Meski kita tahu beberapa elite partai politik memberikan pernyataan. Mulai dari Ketua Fraksi PKB Gus Khozin, Waketum PAN Viva Yoga, dan Sekjen Demokrat Herman Khaeron sama-sama beralasan masih mempelajari putusan. Semuanya normatif. Bahkan ketika ada anggota PKB yang mendorong tindak lanjut, fraksi dan kelembagaan PKB mengklarifikasi dan menegaskan belum mengambil sikap resmi apa pun.
Berbeda dengan Golkar yang sedang membela tipis-tipis. Misal, Zulfikar menyatakan putusan MK tidak bisa dijadikan dasar pemakzulan karena amarnya berbunyi "permohonan tidak diterima." Namun itu pernyataan pribadi. Di sisi lain, Doli Kurnia, anggota komisi II tiba-tiba memberikan pernyataan bahwa pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan pasal selundupan. Kalau kita baca di pasal tersebut tercatat syarat bukti kelulusan itu dikecualikan bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri. Artinya ini kan pasal yang dibuat seolah-olah untuk meloloskan Gibran. Internal Golkar nampaknya masih ragu-ragu dalam menunjukkan keberpihakan. Mau membela Mas Gibran tidak enak sama pak Prabowo karena bagian dari partai koalisi, mau terang-terangan membiarkan Mas Gibran, sepertinya gak enak sama Pak Jokowi. Bagaimana pun prestasi Golkar pada Pemilu 2024 tidak lepas dari sosok Joko Widodo. Tentu utang budi atas keuntungan elektoral yang mereka dapatkan pada Pemilu 2024 membuat mereka segan sama Pak Jokowi.
PKS meskipun duduk dalam satu meja makan partai koalisi, tetapi memberikan sikap yang beda arah. Melalui Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Mulyanto, PKS justru mendesak DPR menindaklanjuti putusan MK secara tuntas dan transparan. Saya melihatnya tampak masih ada residu hubungan yang kurang harmonis antara PKS dan Jokowi, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga dua periode PKS bertahan sebagai oposisi saat Jokowi menjadi presiden. Dalam tafsiran saya, saat ini sebenarnya PKS mau dengan Prabowonya saja, tetapi tak mau berdampingan dengan keluarga Jokowi, yakni Mas Gibran yang menjabat sebagai Wapres. Seolah-olah bagi PKS, berhadap-hadapan dengan Jokowi adalah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya sejak dulu saat menjadi oposisi sudah sering melontarkan kalimatu adlin, menyampaikan kebenaran dengan lantang.
Sedangkan Gerindra, posisinya meredam situasi. Sebagai ketua geng itu posisi yang bijak. Juru bicaranya meminta perdebatan dihentikan karena permohonan sudah ditolak MK. Jadi wajar kalau Gerindra, sebagai pemilik gerbong utama koalisi, bersuara demikian agar konflik tidak terlalu kasatmata. Tapi jangan lupa, Rocky Gerung yang baru saja dilantik jadi watimpres, yang bisa kita katakan orang istana, justru tidak ditegur setelah meminta Gibran untuk mundur.
NasDem sendiri memposisikan diri sebagai anak bawang yang berprinsip air di daun talas. Meskipun sempat ada anggotanya yang mendorong pemakzulan, tetapi Bendahara Umum mengklarifikasi bahwa kabar itu hoaks. NasDem memilih diam. Gelagatnya sudah jelas, mereka tidak ingin menjadi pemantik bola liar menuju pemakzulan atau hak angket. Sebagai partai koalisi yang tak mendapat satu kursi menteri pun di kabinet Prabowo-Gibran, NasDem seperti anak bawang saja, karena tidak punya pijakan kuat, sehingga ke mana arus paling deras mengalir, ke sanalah mereka ikut hanyut, bagai air di daun talas. Kira-kira begitu.
PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non-koalisi, kader-kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya. Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK. Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi-petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto.
Dari yang saya petakan di atas, kesimpulannya jelas, baik partai pengusung, partai koalisi, maupun non-koalisi, tidak ada yang secara tegas membela Mas Gibran. Standing position mereka tampaknya berpihak pada Prabowo, dengan logika sederhana saja, jika Gibran digoyang, pemerintahan Prabowo ikut goyang.
Karena itu, sikap netral, yakni tidak membela Gibran sekaligus tidak menindaklanjuti putusan MK, dapat kita raba-raba sebagai upaya membangun tembok-tembok pembatas bagi Prabowo dari gelombang politik yang mungkin datang tiba-tiba suatu saat. Tentu bisa saja sebagian partai diam karena kalkulasi sendiri atau menunggu arah angin dihembuskan. Kalau angin menuju pemakzulan, tampaknya semua partai juga mengarah ke sana. Tetapi ketika hampir semuanya diam dengan nada yang seragam, kok rasa-rasanya sulit kita dibaca sebagai kebetulan.
Akibatnya, posisi partai hari ini terbelah. Ada yang terang-terangan meninggalkan Gibran sebagai representasi Jokowi, ada pula yang tipis-tipis mulai menggeser tempat duduknya menjauh dari Jokowi.
Lalu siapa yang membela? Selama persidangan hingga putusan ditetapkan, hanya relawan Jokowi dan sebuah partai yang sedang berusaha menjadi partai besar. Siapa lagi kalau bukan PSI. Partai Gajah inilah yang die hard membela Gibran, sementara yang lain mundur alon-alon.
Dari semua yang saya sampaikan, saya sampai pada kesimpulan bahwa supreme power saat ini berada di tangan Prabowo. Prabowolah yang memegang sarung pelindung sekaligus mata penghancur, bisa menaungi, bisa pula menghunus.
Ibarat keris Empu Gandring, dulu keris itu penuh dalam genggaman Jokowi dan mudah ditusukkan ke berbagai arah, kepada lawan politik maupun partai yang menentangnya. Kini keris itu telah berpindah ke tangan Prabowo dan siap dihunuskan ke mana saja. Namun dalam kisahnya, keris ini tak pernah setia pada satu tuan, keris itu dikutuk menelan korban dari tangan ke tangan, dari pembuatnya sendiri hingga Ken Arok. Artinya yang dapat kita pahami adalah bagi siapa pun yang memegangnya, bahwa kuasa yang bertumpu pada kemampuan menghunus selalu menyimpan risiko, dan pemegang keris harus waspada agar bilahnya tidak berbalik arah. Meskipun di awal-awal pemerintahan Prabowo, keris itu beberapa kali menghunus pemegang sendiri selama masa transisi.
Bagi PSI Jokowi bagaikan dewa penyelamat untuk melenggang ke senayan dalam mimpinya. Lihat gelagat PSI. Hampir semua kadernya bersuara membela Gibran. Ya memang harus begitu perannya. Tapi memang betul sejak Jokowi terlibat di dalamnya, partai ini terus membusungkan dada. Termasuk dalam pembelaan Gibran ini. Tanpa mereka sadari, partai berlogo gajah itu masih berupa gajah yang belum tumbuh. Hanya saja tubuhnya dibesar-besarkan, tapi tenaganya belum sesuai. Besar pasak daripada tiang, gaya melampaui kekuatan. Sebab gajah yang sebenarnya hari ini adalah Prabowo Subianto.
Episentrum politik saat ini adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Faktanya:
Jokowi sudah bukan presiden.
Jokowi punya partai, tetapi partai itu masih tersengal-sengal berusaha tumbuh.
Jokowi punya anak yang menjadi wapres, tetapi sang anak tampak mulai ditinggalkan pasukannya.
Sekali macam-macam, mata penghancur itu tinggal dihunuskan oleh Prabowo.
Selain itu juga ada sikap Jokowi soal dukungan Prabowo-Gibran dua periode juga berbeda antara dulu dan kini. Dulu ia kerap mengarahkan relawan mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Belakangan, jawabannya berubah, kata Jokowi “Pemilu 2029 masih lama.” Jawaban itu tidak salah, tetapi tak setegas dahulu, seperti layar yang mulai diputar mengikuti arah angin.
Akhirnya setelah itu muncul dukungan Prabowo dua periode dari partai-partai besar parlemen, mulai Golkar, PAN, Gerindra, PKB. Perlu dicatat, dukungan ini tertuju pada Prabowo, belum tentu pada paket Prabowo-Gibran. Bila komitmen itu terwujud dan bertahan hingga 2029, maka yang menentukan siapa pendamping Prabowo kelak adalah Prabowo sendiri, bukan lagi keluarga Solo. Pada titik itulah selesai sudah drama persilatan politik keluarga Solo.