Cashless Society di Kota Kecil: Kesenjangan Infrastruktur Digital

Pembayaran ponsel, ilustrasi vektor perbankan online yang nyaman dan cepat. Karya: Bastinda18/iStock

Narasi Indonesia menuju masyarakat tanpa uang tunai (cashless society) sering digambarkan sebagai keniscayaan yang tinggal menunggu waktu. Laporan Visa mencatat lebih dari 64 persen masyarakat Indonesia telah mengurangi penggunaan uang tunai, terutama pascapandemi Covid-19. Namun narasi optimis ini sering luput membedah satu realita penting: transformasi ini sangat tidak merata secara geografis, dan kota-kota kecil maupun wilayah pedesaan kerap menjadi pihak yang terlupakan dalam perbincangan besar soal digitalisasi pembayaran nasional.

Data yang Menunjukkan Ketimpangan Nyata

Riset yang menganalisis kesenjangan infrastruktur digital pedesaan Indonesia menggunakan data Indonesia Digital Society Index (IMDI) dari Kominfo mengungkap temuan yang cukup mengkhawatirkan: meski pilar infrastruktur (skor 57,09) dan keterampilan digital (skor 56,59) menunjukkan kemajuan, pilar pemberdayaan (skor 26,19) dan lapangan kerja (32,14) tetap jauh tertinggal secara signifikan. Kesenjangan skor antarpilar ini mengindikasikan rendahnya pemanfaatan riil infrastruktur digital yang sebenarnya sudah dibangun masyarakat pedesaan mungkin punya akses teknis, tapi belum tentu benar-benar memanfaatkannya secara ekonomi.

Persoalan infrastruktur dasar pun masih nyata: sempat tercatat lebih dari 12 ribu desa dan kelurahan di Indonesia belum tersentuh layanan internet sama sekali (blankspot). Meski angka ini terus membaik seiring perluasan jaringan, kesenjangan akses internet di wilayah-wilayah tertentu tetap menjadi penghalang mendasar bagi masyarakat untuk benar-benar berpartisipasi dalam ekosistem pembayaran digital yang terus berkembang di kota-kota besar.

Bukan Sekadar Soal Sinyal, Tapi Juga Literasi

Kesenjangan cashless society di kota kecil tidak hanya soal ketersediaan jaringan internet semata. Kajian akademik yang meninjau fenomena ini secara konsisten mengidentifikasi beberapa lapisan tantangan yang saling berkelindan: keterbatasan kepemilikan perangkat digital yang memadai, rendahnya literasi keuangan digital, serta preferensi masyarakat yang masih lebih nyaman menggunakan uang tunai karena sudah terbiasa sejak lama. Kelompok lansia dan masyarakat di wilayah terpencil disebut secara khusus sebagai kelompok yang paling kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembayaran digital ini.

Dampaknya bukan sekadar soal kenyamanan bertransaksi, melainkan menyentuh stabilitas sistem pembayaran secara lebih luas. Ketimpangan akses internet di berbagai wilayah membuat sebagian masyarakat tetap bergantung pada uang tunai, menciptakan kesenjangan dalam pemerataan sistem pembayaran nasional sebuah dinamika yang berpotensi memperlebar jarak ekonomi antara masyarakat kota besar yang sudah sepenuhnya cashless dengan masyarakat kota kecil yang masih setengah jalan bertransisi.

Konsekuensi Ekonomi bagi Kota Kecil

Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menciptakan konsekuensi ekonomi nyata. Riset soal digitalisasi ekonomi pedesaan mencatat bahwa akses internet yang memadai sebenarnya dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi berbasis digital, seperti pemasaran produk lokal lewat platform e-commerce atau penggunaan fintech untuk transaksi keuangan. Namun tanpa infrastruktur yang merata, pelaku usaha di kota kecil berisiko tertinggal dari kompetitor di kota besar yang sudah sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem pembayaran digital termasuk kehilangan potensi akses pembiayaan berbasis riwayat transaksi digital yang kini makin banyak dijadikan pertimbangan lembaga keuangan.

Upaya yang Sudah Dilakukan, Namun Belum Merata

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki program seperti Palapa Ring untuk meningkatkan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah terpencil, dilengkapi dorongan kebijakan seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan perluasan QRIS. Namun kajian akademik menyoroti bahwa program-program pemerataan yang ada masih kurang merata dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari pusat kebijakan menunjukkan gap antara kebijakan yang dirancang secara nasional dengan realitas eksekusi di lapangan yang sangat bervariasi antarwilayah.

Masalah yang Belum Terpecahkan

Berdasarkan tinjauan di atas, ada beberapa celah yang masih perlu dikaji lebih jauh:

1. Belum ada data yang secara spesifik memetakan kesenjangan adopsi cashless society antara kota kecil/menengah dengan kota besar di Indonesia secara granular, mengingat kebanyakan data yang tersedia masih membandingkan level nasional secara agregat

2. Minim evaluasi soal efektivitas program pemerataan infrastruktur seperti Palapa Ring dalam benar-benar mengubah perilaku transaksi masyarakat di daerah yang terlayani, dibanding sekadar mengukur ketersediaan sinyal semata

3. Belum jelas dampak jangka panjang kesenjangan ini terhadap daya saing ekonomi pelaku usaha di kota kecil, khususnya dalam mengakses pembiayaan berbasis data transaksi digital yang kini makin lazim dipakai lembaga keuangan sebagai salah satu indikator kelayakan kredit

Penutup

Narasi besar Indonesia menuju cashless society sering kali dibangun dari perspektif kota besar, sementara realita di kota kecil dan wilayah pedesaan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks bukan sekadar soal ketersediaan sinyal internet, melainkan juga literasi digital, kepemilikan perangkat, dan kesiapan ekonomi masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Selama kesenjangan antarpilar seperti yang ditunjukkan data IMDI infrastruktur yang membaik namun pemberdayaan yang tertinggal jauh belum ditangani secara terintegrasi, transformasi menuju masyarakat tanpa uang tunai akan terus menyisakan sebagian besar wilayah Indonesia di posisi tertinggal, meski secara nasional Indonesia diklaim terus bergerak maju menuju digitalisasi penuh.

Daftar Pustaka

BPMPP Universitas Medan Area. Fenomena Cashless Society: Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia di Tengah Ekonomi Digital, Mei 2026.

Jurnal UAI (JAISS). Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia, mengutip data Indonesia Digital Society Index (IMDI) 2023, Badan Pengembangan SDM Kominfo.

LPM Limas. Cashless Society dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia.

Kompasiana. Fenomena Cashless Society dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Sistem Pembayaran Nasional.

Kompasiana. 5 Hal yang Dibutuhkan untuk Mewujudkan Cashless Society, mengutip data Kemenkominfo dan APJII.