Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Dalam Pancasila

Sejarah Pancasila dan Pengertian Paradigma

1.1. Garuda pancasila sebagai dasar negara indonesia (sumber:https://www.pexels.com/id-id/pencarian/pancasila/)

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, di mana "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atauasas. Jadi, Pancasila adalah pedoman dan prinsip hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kelima sila tersebut berfungsi sebagai dasar filsafat negara, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. juga menjadi landasan moral dan etika yang membentuk perilaku serta keputusan politik, sosial, dan budaya dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terus dijaga dan dikembangkan agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman (Aini Shifana Savitri & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 167).Pendapat lain mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang bermamfaat untuk mengatur kehidupan segala aspek bidang kehidupan bangsa yang di dalamnya juga mengatur tatanan pendidikan di bangsa kita. Pancasila adalah dasar dari pendidikan nasional seperti yang sudah tercantum dalam UU No . 20 tahun 2003 Bab 2 tentang sistem pendidikan nasional, yang berbunyi : pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, pancasila bisa dikatakan salah satu dasar terpenting dalam pendidikan nasional di Indonesia. Pancasila adalah "warisan jenius" para pendiri bangsa, pancasila melambangkan kebenaran dari sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia (Nabila dkk., 2023, hlm. 2232).

2. Pancasila sebagai Landasan Kehidupan Bermasyarakat

Sila Pancasila saling berhubungan karena merupakan landasan sistem nilai suatu bangsa. Semua nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga nilai nilai tersebut saling berkaitan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung kerukunan, toleransi, dan solidaritas sosial. Berikut adalah beberapa cara Pancasila berperan dalam membentuk pola hidup masyarakat :

A. Mengajarkan Toleransi Beragama

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa pengaruh dari orang lain, serta berkewajiban untuk menaati perintah dan menjauhi larangan agama atau kepercayaannya. Namun, di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap sila ini masih kurang, terlihat dari banyaknya orang yang tidak menjalankan kewajiban beribadah atau melanggar larangan agama atau kepercayaan mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan perlu diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat.

B. Mendorong Solidaritas dan Kemanusiaan

Sila kedua, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," mengandung makna bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, ras, atau kelompok. Sila ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan,solidaritas, kasih sayang antar sesama, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia adalah negara yang sangat menghargai hak asasi manusia, hukum, serta moral. Sila kedua ini diperlukan untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan.

C. Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," merupakan prinsip ketiga yang menjadi dasar negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai dan prinsip hidup berdampingan. Sebagai negara multikultural yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan budaya, persatuan dan kesatuan Indonesia harus selalu dijaga agar tidak terjadi perpecahan.

D. Memupuk Sikap Demokratis dan Musyawarah

Sila keempat, "Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan sesamanya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, biasanya muncul rasa persatuan dan saling menghormati demi tujuan dan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan pentingnya nilai-nilai kerakyatan dalam Pancasila. Nilai kerakyatan mencerminkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui musyawarah dan kesepakatan yang dicapai oleh lembaga perwakilan rakyat. Sila keempat ini mengandung makna bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil adalah hasil musyawarah bersama dan dilaksanakan untuk kepentingan negara. Penerapan nilai-nilai sila keempat dapat dilihat dalam proses demokrasi saat pemilu di Indonesia, di mana demokrasi harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan dan kebaikan bersama.

E. Mewujudkan Keadilan Sosial

Sila kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan bentuk keadilan yang nyata, sebagaimana diungkapkan dalam Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945. Keadilan sosial tercapai ketika setiap orang dapat menjalankan hak-haknya dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Sila ini menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup dalam keadilan dan kesejahteraan serta menghormati hak-hak orang lain. Namun, banyak terjadi penyimpangan terhadap prinsip ini, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Contohnya, diskriminasi sering terjadi di rumah sakit, di mana pasien miskin sering diperlakukan dengan kurang hormat dibandingkan pasien kaya yang mendapatkan perlakuan istimewa. Meski ada penyimpangan, pengamalan sila kelima dapat dilihat melalui upaya mengutamakan keadilan dan mendorong kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Mayta Vannesa Putri, t.t.).

Secara keseluruhan, Pancasila menanamkan nilai-nilai luhur yang memperkuat kerukunan, toleransi, dan solidaritas social, hingga memupuk sikap demokratis melalui musyawarah dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan sistem nilai bangsa Indonesia yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Pancasila juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun ada penyimpangan dalam penerapannya, seperti diskriminasi dan ketidakadilan, penguatan nilai-nilai Pancasila tetap diperlukan agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

3. Pancasila sebagai Paradigma Hidup Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai Paradigma Hidup Berbangsa dan Bernegara memiliki makna bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Sebagai falsafah dasar negara, pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai landasan nilai dan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa poin yang menjelaskan Pancasila sebagai paradigma hidup berbangsa dan bernegara:

A. Landasan Ideologis Negara

Pancasila sebagai pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan dalam setiap aspek kehidupan bernegara, seperti keadilan sosial, persatuan bangsa, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai landasan ideologis, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga membentuk kerangka moral dan etika dalam pengambilan kebijakan. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan cita-cita nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, distribusi kekayaan yang adil, serta upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga berperan dalam menjaga stabilitas negara dan menghindarkan pemerintah dari kecenderungan otoritarianisme atau tirani mayoritas. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis, setiap kebijakan yang diambil diharapkan mencerminkan kehendak rakyat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar konsep ideologis, tetapi juga landasan dinamis yang terus relevan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Mayta Vannesa Putri, t.t.).

B. Pemersatu Bangsa

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman, baik dalam hal agama, ras, suku, maupun adat istiadat. Keberagaman ini menjadikan Pancasila sebagai landasan yang mampu mempersatukan bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Effendi dalam Taniredja (2014), sejarah pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia telah menunjukkan bahwa Pancasila mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik antar golongan atau daerah. Perbedaan atau konflik sebesar apapun yang muncul pada akhirnya dapat diselesaikan ketika dikembalikan pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Bhineka Tunggal jIka memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai semboyan negara yang dibanggakan, Bhineka Tunggal Ika tercermin dalam lambang Garuda Pancasila. Bhineka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang diperkenalkan oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma, yang bermakna "berbeda-beda tetapi tetap satu". Baik Bhineka Tunggal Ika maupun Pancasila memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia, menjaga persatuan, mengurangi konflik kepentingan individu atau kelompok, dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

C. Sumber Nilai dalam Kehidupan Sosial

Pancasila menjadi sumber nilai utama yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara. Dalam kehidupan sosial, penerapan nilai-nilai ini terlihat dalam hubungan antarindividu yang saling menghormati dan peduli. Kerja sama di antara warga masyarakat dalam kegiatan seperti tolong-menolong, musyawarah, dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama menjadi cerminan konkret dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa.

Menurut Nurgiansah (2021b), nilai memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pembentuk pola pikir dan perilaku ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menumbuhkan semangat pada individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, nilai juga berperan sebagai alat pengawasan terhadap perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai mampu mendorong, membimbing, dan menekan individu untuk melakukan perbuatan baik, serta berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat (Sianturi & Dewi, 2021, hlm. 223).

D. Panduan dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga semua aspek kehidupan bernegara harus selalu didasarkan pada hukum positif. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan bernegara hanya bisa dijalankan jika ada dasar hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai penyaring yang harus dilewati oleh konsep dan sistem agar bisa diterapkan atau diwujudkan. Di sinilah pentingnya peran Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setiap aturan yang akan dijadikan hukum positif harus terlebih dahulu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan aturan yang bersifat hierarkis, di mana aturan yang lebih rendah.

E. Mewujudkan Keadilan Social

Thomas W. Simon menyatakan bahwa para ahli teori memiliki definisi yang beragam tentang keadilan (justice). Kaum libertarian mendefinisikan keadilan sebagai kebebasan (liberty), sementara kaum sosialis mendefinisikannya sebagai kesetaraan. Kelompok liberal menggabungkan kebebasan dan kesetaraan dalam definisi mereka, sedangkan kaum komunitarian memandang keadilan sebagai kebaikan umum (common good).

4. Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Modern

Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberadaannya serta penerapannya, tantangan-tantangan tersebut meliputi:

A. Tantangan Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi dunia di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan informasi. Globalisasi membawa dampak baik dan buruk bagi Indonesia. Dampak positifnya mencakup kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama internasional, pertukaran budaya, serta peluang pasar. Namun, dampak negatifnya termasuk persaingan ketat, dominasi negara maju, penyebaran ideologi asing, degradasi moral, serta hilangnya identitas nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia perlu bersaing secara sehat dan mandiri di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan. Selain itu, menjaga kerukunan dan toleransi antar warga dengan latar belakang yang beragam menjadi penting, sambil mengutamakan persatuan dan semangat kemanusiaan.

B. Tantangan Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis dengan menggunakan kekerasan terhadap sistem yang ada. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti agama, politik, sosial, dan budaya. Radikalisme bisa mengancam keutuhan dan keamanan Indonesia dengan memicu konflik, terorisme, separatisme, diskriminasi, intoleransi, serta anarkisme. Dalam menghadapi radikalisme, Indonesia harus menegakkan nilai-nilai Pancasila yang inklusif, moderat, demokratis, dan humanis. Indonesia perlu menolak segala bentuk radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi sebagai fondasi negara.

C. Tantangan Korupsi

Korupsi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan kepentingan umum. Korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi Indonesia, serta dapat menyebabkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, krisis moral, dan krisis kepemimpinan. Untuk mengatasi korupsi, Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai warga negara. Selain itu, memberantas korupsi secara tegas dan sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan penegak hukum juga penting (Blog UI An Nur Lampung – Home, t.t.).

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, berperan sangat penting dalam menjaga keanekaragaman dan persatuan bangsa. Sebagai landasan moral dan etika, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan,kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, berperan dalam memperkuat integrasi nasional, mendorong kerukunan, toleransi, serta solidaritas sosial. Meskipun Pancasila telah menjadi fondasi negara, tantangan seperti globalisasi, radikalisme, dan korupsi tetap menguji penerapannya di kehidupan modern. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Pancasila perlu terus dijaga, diterapkan, dan diajarkan kepada generasi muda sebagai landasan hidup yang dapat membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.