Filter Kebijakan Pragmatis: Solusi Membasmi Inovasi ASN yang Kosong Substansi
Tulisan dari frendi hiranda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap tahun, ribuan aplikasi digital dan program baru diluncurkan oleh berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar terobosan tersebut hanyalah Inovasi ASN yang kosong substansi. Banyak program lahir semata-mata demi memenuhi kewajiban administratif, mendongkrak nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), atau sekadar mengejar trofi dalam berbagai ajang penghargaan pemerintah.
Ketika inovasi hanya dipandang sebagai gimmick atau instrumen pencitraan, birokrasi kita sebenarnya sedang membakar anggaran negara untuk memelihara "aplikasi zombi"—yakni sistem yang hidup di server, namun tidak pernah benar-benar digunakan oleh masyarakat.
Untuk menghentikan siklus pemborosan ini, pemerintah dituntut untuk berani menerapkan Filter Kebijakan Pragmatis di setiap lapis institusi. Evaluasi yang ketat ini bukan bertujuan untuk membunuh kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang pajak rakyat benar-benar dikonversi menjadi layanan yang berdampak nyata.
Mengatasi Sunk-Cost Fallacy di Tubuh Birokrasi
Banyak instansi pemerintah di Indonesia masih mengidap sunk-cost fallacy, yaitu keengganan untuk menghentikan program yang gagal karena telanjur menghabiskan banyak dana. Birokrasi kita seolah takut untuk mengakui bahwa sebuah inovasi tidak berjalan sesuai rencana. Padahal, kegagalan adalah hal yang lumrah dalam eksperimen kebijakan, asalkan ada mekanisme evaluasi yang berani untuk memotongnya.
Dalam hal ini, kita dapat menarik pelajaran penting dari tata kelola pemerintahan Singapura. Cinar et al. (2024) menyoroti bahwa Singapura secara historis mengadopsi pragmatisme sebagai retorika ideologis utama mereka untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas negara. Doktrin tata kelola mereka sangat jelas dan tidak terikat pada ego birokrasi maupun ideologi yang kaku.
Pemerintah Singapura menerapkan prinsip evaluasi yang sangat tegas: jika sebuah kebijakan atau program terbukti berhasil, maka hal itu akan dilanjutkan; namun jika tidak berhasil, program tersebut akan segera dibuang dan mereka akan mencoba solusi yang lain. Karakteristik perubahan institusional di sana digerakkan oleh pragmatisme dan adaptasi yang berkelanjutan. Pola pikir What Works Policy inilah yang menjadi esensi dasar dari Filter Kebijakan Pragmatis. Singapura membuktikan bahwa pemerintahan yang tangguh bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang paling cepat menghentikan kegagalannya sebelum membebani masyarakat.
Tiga Tahapan Matriks Evaluasi Kebijakan
Untuk mentransformasi budaya birokrasi kita, penerapan Filter Kebijakan Pragmatis harus dilembagakan secara formal dalam ekosistem manajemen kinerja ASN. Langkah ini tidak bisa hanya mengandalkan imbauan moral, melainkan harus berupa matriks evaluasi berjenjang yang memaksa pimpinan instansi untuk mengambil keputusan tegas. Berikut adalah tiga tahapan operasional untuk menyaring dan membasmi inovasi yang tidak berdampak:
Pertama, Audit Utilisasi dan Dampak (Kuartalan)
Setiap inovasi, baik berupa aplikasi layanan publik maupun penyederhanaan birokrasi, harus diaudit penggunaannya setiap tiga bulan. Metrik yang diukur bukanlah kelengkapan dokumen laporan, melainkan Active User Rate (tingkat pengguna aktif) dan efisiensi waktu layanan. Jika sebuah aplikasi inovasi daerah hanya diunduh oleh ASN di lingkungan instansi tersebut dan tidak pernah diakses oleh warga, maka inovasi tersebut masuk ke dalam zona merah.
Kedua, Mekanisme Decommissioning (Pencabutan Terstruktur)
Inilah tahap yang paling krusial sekaligus paling dihindari oleh birokrat kita: keberanian untuk "mematikan" inovasi. Melalui Filter Kebijakan Pragmatis, instansi diwajibkan memiliki aturan decommissioning atau penghentian program. Jika dalam dua kuartal berturut-turut sebuah Inovasi ASN berada di zona merah dan gagal menunjukkan perbaikan output, program tersebut harus segera dicabut. Pejabat yang berani mengusulkan penghentian inovasi gagal di unitnya tidak boleh dihukum, melainkan justru harus diapresiasi karena telah menyelamatkan keuangan instansi dari pemborosan biaya pemeliharaan (maintenance cost).
Ketiga, Konsolidasi dan Realokasi Anggaran
Langkah terakhir dari filter ini adalah memusatkan sumber daya. Anggaran yang berhasil diselamatkan dari penutupan puluhan inovasi tak berguna harus dialihkan untuk memperkuat satu atau dua program unggulan yang sudah terbukti berdampak luas. Lebih baik instansi pemerintahan hanya memiliki satu portal layanan terpadu yang benar-benar memecahkan masalah warga, daripada mengelola lima puluh aplikasi sporadis yang membingungkan.
Kesimpulan
Birokrasi masa depan tidak lagi membutuhkan daftar panjang inovasi artifisial yang hanya sedap dipandang di atas kertas presentasi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kecepatan eksekusi dan penyelesaian masalah. Dengan melembagakan Filter Kebijakan Pragmatis, pemerintah tidak hanya membersihkan ruang digital dari tumpukan sistem usang, tetapi juga mengembalikan kehormatan Inovasi ASN ke marwah aslinya, yakni melayani dan mempermudah hidup rakyat. Mari hentikan glorifikasi pada inovasi yang kosong substansi, dan mulailah berinvestasi pada apa yang benar-benar bekerja.