Fresh Graduate Diminta Berpengalaman: Lalu Siapa yang Memberi Mereka Kesempatan?
Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pamulang
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Pini Fitriani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda paradoks unik yang sering kali menghantui para lulusan baru (fresh graduate) di Indonesia: baru menuntaskan studi, tetapi langsung dituntut memiliki pengalaman kerja.
Di berbagai portal lowongan kerja, kualifikasi posisi entry-level sering kali tampak mengintimidasi. Perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja sekian tahun, penguasaan alat teknis yang spesifik, hingga kemampuan beradaptasi tanpa perlu banyak bimbingan. Pertanyaannya sederhana: jika pintu awal saja selalu terkunci bagi pemula, dari mana mereka bisa mengetuk dan mendapatkan pengalaman pertama tersebut?
Kondisi ini bukanlah sebatas keluhan di media sosial, melainkan gambaran dari tantangan riil ketenagakerjaan kita. Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang, dengan 147,67 juta di antaranya telah terserap di berbagai sektor. Kendati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,68 persen, hambatan bagi kelompok muda relatif masih membentang lebar. Jika menilik publikasi BPS berbasis Sakernas Agustus 2025, TPT penduduk usia 15 - 24 tahun bertengger di angka 16,89 persen. Bahkan, kelompok usia muda ini menyumbang lebih dari separuh tepatnya 51,51 persen dari total penganggur nasional. Angka ini memang tidak seluruhnya diisi oleh fresh graduate perguruan tinggi, namun cukup menjadi cermin betapa terjalnya transisi dari bangku pendidikan menuju bangku kerja.
Lantas siapa yang salah?
Menimpakan seluruh kesalahan kepada para lulusan tentu tidak adil. Ijazah dan gelar akademik memang bukan jaminan otomatis bahwa seseorang langsung siap pakai di industri. Dunia profesional membutuhkan kombinasi hard skill dan soft skill seperti pemecahan masalah kompleks, komunikasi lintas tim, hingga pemahaman dinamika proyek yang tidak selalu terfasilitasi secara utuh dalam ruang kuliah. Namun, menyederhanakan masalah dengan retorika "lulusan baru harus rajin mengasah keterampilan" juga bukan jalan keluar yang tuntas. Persoalannya kerap terletak pada ketersediaan ruang untuk memulai. Akses terhadap pengalaman pertama itu krusial, tetapi kesempatan untuk mendapatkannya justru makin terbatas.
Sektor swasta dan pemberi kerja perlu meninjau kembali persoalan ini dari kacamata perencanaan sumber daya manusia (human capital planning). Rekrutmen semestinya bukan sekadar perburuan kandidat yang siap menghasilkan profit hari ini, melainkan strategi jangka panjang. Jika seluruh industri hanya mau menerima tenaga kerja yang sudah matang, siapa yang memikul peran membina talenta masa depan?
Sebab itu, posisi entry-level sudah sepatutnya dikembalikan pada hakikat aslinya: gerbang masuk bagi talenta baru. Perusahaan dapat mengoptimalkan skema management trainee, pemagangan terstruktur, mentoring, maupun graduate program sebagai fondasi talent pipeline. Ini bukan berarti menurunkan standar rekrutmen, melainkan menyeleksi kandidat berdasarkan kapasitas dasar dan potensi, lalu membentuk keahlian spesifik mereka secara internal.
Pola ini sejalan dengan temuan riset International Labour Organization (ILO) bersama GRID Network mengenai transisi pemuda ke dunia kerja. Dalam survei terhadap 2.442 anak muda di 10 kota Indonesia, sebanyak 47,3 persen responden mengakui lembaga pendidikan belum sepenuhnya membekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Menariknya, 92 persen responden menganggap program pemagangan (apprenticeship) sangat membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Meski riset ini berjarak beberapa tahun, relevansi utamanya tetap bertahan: pengalaman kerja terstruktur adalah jembatan paling efektif bagi pencari kerja pemula.
Di tingkat kebijakan, pemerintah pada 2026 terus memperluas jembatan tersebut. Melalui program MagangHub Angkatan II dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), target kuota dinaikkan hingga 150 ribu peserta guna mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Program ini difokuskan pada penguatan kualitas mentor industri, penyelarasan kurikulum, serta integrasi sertifikasi kompetensi.
Di saat yang sama, pembenahan dari sisi hulu juga terus didorong. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui LLDIKTI menggelar survei nasional relevansi lulusan perguruan tinggi per Agustus 2026. Langkah ini bertujuan memetakan secara presisi keselarasan antara kompetensi akademis dan kebutuhan riil di dunia usaha, dunia industri, serta sektor publik.
Tentu ada argumen masuk akal bahwa perusahaan bukanlah sekolah. Dunia bisnis berpacu dengan target, efisiensi, dan efektivitas operasional. Namun, menyediakan jalur masuk yang realistis bagi fresh graduate bukanlah bentuk kegiatan sosial atau pengambilalihan fungsi kampus. Langkah tersebut merupakan bentuk investasi strategis agar industri tidak mengalami krisis pasokan talenta berkualitas di masa mendatang.
Pada akhirnya, mengurai pengangguran terdidik membutuhkan sinergi tiga arah: mahasiswa mengasah potensi diri, perguruan tinggi adaptif terhadap arah zaman, dan industri menyediakan kesempatan yang adil bagi pemula.
Daripada terus mempertanyakan mengapa lulusan baru belum siap kerja, mungkin pertanyaan yang lebih mendesak untuk dijawab bersama adalah: sudahkah dunia kerja membuka ruang yang cukup agar mereka bisa belajar menjadi siap?