QRIS, Gudeg, dan Kemerdekaan di Kasir
Tulisan dari Fransiskus Xaverius Tyas Prasaja tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi sela waktu perjalanan di Yogyakarta, saya berhenti membeli gudeg dan hendak membayar menggunakan QRIS. Warungnya berada di sekitar perempatan Selokan Mataram dan Jalan Kaliurang. Lokasinya cukup tengah kota, hanya beberapa menit dari Universitas Gadjah Mada. Saat hendak membayar, saya membuka aplikasi dan memilih QRIS. Penjualnya tersenyum, lalu meminta pembayaran tunai.
Hal serupa terjadi ketika saya membeli gelato di Jalan Kaliurang. Gerainya modern dan berada dekat kawasan kampus. Namun, pembayaran kembali hanya dapat dilakukan dengan uang tunai. Pengalaman ini bahkan kembali berulang di gerai gelato kawasan Malioboro. Padahal, Malioboro merupakan salah satu pusat wisata utama Yogyakarta.
Tiga pengalaman tersebut terdengar sederhana. Namun, ketiganya menunjukkan pekerjaan rumah pembayaran digital Indonesia. Kemajuan nasional terlihat sangat besar, tetapi belum selalu hadir di setiap kasir.
Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan kedua 2026, transaksi QRIS mencapai 6,87 miliar dengan nilai Rp600,69 triliun. Penggunanya mencapai 65,77 juta orang, sedangkan jumlah pedagang yang terdaftar telah mencapai 44,86 juta. Sebuah pencapaian yang luar biasa.
Namun, kode QR yang terpasang belum tentu aktif digunakan. Pedagang dapat terdaftar, tetapi tetap meminta pembayaran tunai. Tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah kode. Tantangannya adalah memastikan QRIS benar-benar diterima saat konsumen ingin menggunakannya.
Pembayaran Digital Tersedia, tapi Belum Tentu Diterima
Pembayaran digital pertama-tama menawarkan kenyamanan. Pembeli tidak perlu mencari uang pas. Pedagang juga tidak perlu menyediakan kembalian. Transaksi tercatat otomatis. Pedagang dapat melihat pola penjualan dan arus kas. Bagi usaha kecil, pencatatan sederhana itu dapat membantu pembukuan.
Dalam jangka panjang, rekam transaksi juga dapat melengkapi penilaian usaha. Namun, transaksi digital tentu bukan jaminan seseorang memperoleh kredit. Bank tetap harus menilai kemampuan membayar dan risiko calon nasabah. Manfaat lain terletak pada kesederhanaan. Pembeli tidak perlu mengetahui aplikasi yang digunakan pedagang. Mereka cukup memindai satu standar yang sama.
QRIS kemudian menjadi bahasa bersama pembayaran Indonesia. Melalui QRIS, inklusi memperoleh arti yang lebih nyata. Inklusi bukan hanya memiliki rekening atau dompet digital. Inklusi berarti layanan tersebut benar-benar dapat digunakan ketika masyarakat membutuhkannya.
Mengapa Tunai Masih Dipilih?
Pedagang yang memilih tunai tidak selalu menolak teknologi. Alasannya dapat beragam. Sebagian mungkin mengkhawatirkan biaya transaksi. Sebagian lain menghadapi koneksi internet yang tidak stabil. Ada pula yang kesulitan memeriksa apakah dana benar-benar telah masuk.
Kecepatan pencairan juga penting. Bagi pedagang kecil, arus kas harian menentukan keberlangsungan usaha. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pembayaran dapat segera digunakan untuk membeli bahan baku.
Risiko penipuan turut memengaruhi kepercayaan. Pedagang mungkin pernah menerima bukti pembayaran palsu atau mengalami transaksi yang tertunda. Pengalaman buruk sekali saja dapat membuat mereka kembali memilih tunai.
Karena itu, perluasan QRIS tidak boleh berhenti pada pendaftaran. Pedagang membutuhkan edukasi, keamanan, konektivitas, dan layanan pengaduan yang mudah dijangkau.
Biaya transaksi juga perlu dijaga seimbang. MDR nol persen untuk transaksi tertentu telah membantu usaha mikro. Namun, sistem pembayaran tetap memerlukan biaya untuk pemeliharaan infrastruktur, keamanan, dan penyelesaian pengaduan.
Pembayaran murah tidak selalu berarti harus gratis. Yang lebih penting adalah biaya tersebut wajar, transparan, dan sebanding dengan manfaat yang diterima pedagang.
Uang tunai pun tidak perlu dimusuhi. Sebagian masyarakat masih mengandalkannya. Keterbatasan perangkat dan jaringan juga tetap nyata. Namun, pembayaran digital perlu menjadi pilihan yang sama mudah dan sama tepercayanya.
Kedaulatan Pembayaran Digital
Pembayaran digital bukan hanya soal kenyamanan. Ia juga merupakan infrastruktur ekonomi. Setiap hari, sistem pembayaran menghubungkan pembeli, pedagang, bank, perusahaan teknologi, dan pemerintah. Ketika jalurnya terganggu, kegiatan ekonomi ikut tersendat.
Karena itu, ketergantungan berlebihan pada satu jaringan menciptakan risiko. Gangguan teknis, serangan siber, perubahan biaya, atau pembatasan layanan dapat memengaruhi transaksi domestik. Indonesia membutuhkan jalur pembayaran yang dapat dikembangkan dan dikelola sesuai kebutuhan nasional.
Inilah makna kedaulatan pembayaran digital. Kedaulatan bukan berarti menutup diri dari dunia. Kedaulatan berarti memiliki pilihan, kapasitas, dan kendali. Indonesia tetap dapat memakai jaringan global. Namun, kita juga harus memiliki jalur domestik yang kuat dan kompetitif.
Momentum Agustus membuat persoalan itu semakin relevan. Kemerdekaan dahulu diwujudkan melalui kendali atas wilayah dan pemerintahan. Dalam ekonomi digital, kedaulatan juga menyangkut data, jaringan, dan transaksi. Kemerdekaan tidak hanya dibicarakan dalam upacara. Ia juga diuji pada infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari.
QRIS dan KKI, Dua Jalur Domestik
QRIS menjadi salah satu fondasi jalur pembayaran domestik. Standarnya memungkinkan berbagai aplikasi menggunakan bahasa pembayaran yang sama. Pedagang tidak harus menyediakan kode berbeda bagi setiap penyedia.
QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa standar domestik juga dapat terhubung dengan negara lain. Kemandirian tidak harus berakhir pada isolasi. Indonesia dapat membuka pintu ke luar negeri sambil tetap memegang kuncinya.
Namun, standar yang baik tetap membutuhkan penerimaan luas. Kasus gudeg dan gelato tadi memperlihatkan celah tersebut. QRIS tidak cukup tersedia di aplikasi. Ia harus benar-benar diterima di titik transaksi.
Kartu Kredit Indonesia melengkapi fondasi itu. Sebagian besar transaksi kartu kredit masyarakat digunakan untuk kebutuhan domestik, tetapi pemrosesannya masih banyak bergantung pada jaringan internasional.
Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh transaksi domestik harus selalu melewati jalur asing?
Jaringan domestik dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat pengelolaan data, dan mengurangi ketergantungan. Namun, label nasional saja tidak cukup.
KKI harus mudah digunakan untuk pembayaran daring, QRIS, dan transaksi nirsentuh. Jaringannya harus luas. Keamanannya harus kuat. Biayanya juga harus kompetitif. Pengguna tidak bertahan karena slogan. Mereka bertahan karena layanan tersebut aman, mudah, dan dapat diandalkan. Kemandirian hanya akan berhasil melalui kualitas.
Kemerdekaan yang Terasa Hingga di Kasir
Pengalaman membeli gudeg dan gelato membuat saya berefleksi. Kedaulatan digital tidak selalu dimulai dari pusat data besar atau gedung tinggi.
Ia dapat dimulai ketika pedagang percaya menerima pembayaran elektronik. Ia tumbuh ketika transaksi diproses melalui jalur yang dapat kita kelola. Ia bertahan ketika masyarakat merasakan manfaatnya.
Indonesia tidak perlu menghapus uang tunai. Indonesia juga tidak perlu menutup diri dari jaringan global. Namun, Indonesia harus memiliki sistem pembayaran domestik yang kuat. Sistem itu harus hadir dari warung kecil hingga pusat wisata, dari transaksi harian hingga perdagangan lintas negara.
Bulan Agustus ini mengingatkan bahwa kemerdekaan harus terus dirawat. Dalam ekonomi digital, perawatannya juga berlangsung di dalam aplikasi, jaringan, dan mesin kasir.
Dari gudeg dekat UGM hingga gelato di Malioboro, pertanyaannya tetap sama: apakah pembayaran digital hanya besar dalam statistik, atau benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari?
Kedaulatan pembayaran akan diuji dari jawaban atas pertanyaan tersebut.