Rocky Gerung dan Nasib Kritik Kekuasaan

Akademisi Rocky Gerung mengikuti pelantikan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Rocky Gerung nama yang selama bertahun-tahun dikenal melalui kritik tajamnya terhadap kekuasaan kini berdiri di dalam struktur resmi kekuasaan itu sendiri. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat, 2 Oktober 2026. Rocky mengatakan tugas Wantimpres bukan sekadar “mengkritik”, melainkan bersikap “kritis terhadap kebijakan”. Menurutnya, lembaga ini memiliki kedudukan etis, bukan teknis: memberi pertimbangan, sedangkan keputusan tetap berada di tangan Presiden. Persoalan Rocky bukan sekadar perpindahan jabatan. Ia menyentuh pertanyaan klasik apa yang terjadi pada kebebasan berpikir ketika seorang intelektual memasuki institusi kekuasaan?

Dari Jalanan Kritik ke Meja Kekuasaan

Antonio Gramsci, dalam Prison Notebooks, memahami intelektual bukan sebagai sosok yang berdiri di luar masyarakat, melainkan sebagai bagian dari hubungan sosial dan politik yang membentuk hegemoni. Intelektual dapat menjadi penghubung antara gagasan, masyarakat dan kekuasaan. Persoalan intelektual selalu terkait dengan siapa yang membentuk konsensus dan untuk kepentingan tertentu.

Gramsci menggunakan gagasan transformismo untuk menjelaskan proses penyerapan unsur-unsur politik dan intelektual yang sebelumnya berbeda atau berseberangan ke dalam blok kekuasaan yang dominan. Dalam pembacaannya atas sejarah Italia, transformismo menjadi salah satu mekanisme pembentukan kelas penguasa yang semakin luas melalui penyerapan lawan ke dalam sistem.

Rocky tentu tidak dapat begitu saja disebut sebagai contoh transformismo. Istilah itu memiliki konteks historis yang spesifik dan tidak boleh ditempelkan secara mekanis pada Indonesia 2026. Kerangka gagasan Gramsci membantu mengajukan pertanyaan yang lebih tajam ketika seorang kritikus memperoleh kursi di dalam kekuasaan, apakah kritiknya menjadi lebih efektif atau justru kehilangan jarak yang selama ini menjadi sumber daya kritisnya?

Sebelum dilantik, Rocky mempunyai apa yang dapat disebut sebagai exteriority yakni posisi relatif di luar struktur pemerintahan yang memungkinkan kritik diarahkan kepada penguasa tanpa menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. Setelah pelantikan, posisinya berubah. Ia memperoleh akses langsung kepada Presiden, tetapi sekaligus masuk ke dalam institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden. UU Nomor 64 Tahun 2024 secara eksplisit menempatkan Wantimpres sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Adanya suatu paradoks yakni akses kepada kekuasaan bertambah, tetapi jarak terhadap kekuasaan berkurang.

Kritik Menjadi Nasihat

Hannah Arendt, dalam Between Past and Future, mengingatkan bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manusia untuk berpikir, menilai dan membedakan. Salah satu esai pentingnya berjudul Truth and Politics, memperlihatkan betapa rumit hubungan antara kebenaran, opini dan ruang politik.

Kritik demokratis membutuhkan ruang publik karena di sanalah kebijakan dapat dipersoalkan secara terbuka. Mekanisme kinerja Wantimpres yakni bekerja dengan logika berbeda. Ia memberikan nasihat kepada Presiden. Bahkan Hatta Rajasa menegaskan bahwa isi nasihat Wantimpres bersifat rahasia.

Maka terdapat perbedaan mendasar antara kritik publik dan kritik institusional.

Kritik publik membutuhkan audiens sedangkan kritik institusional membutuhkan akses. Kritik publik bekerja melalui argumentasi terbuka sedangkan kritik institusional bekerja melalui pengaruh terhadap pengambil keputusan. Keduanya tidak harus bertentangan, tetapi keduanya juga tidak identik.

Menurut saya, dalam konteks inilah posisi Rocky menjadi eksperimen politik yang menarik. Ia sendiri menyatakan bahwa Wantimpres harus mengambil jarak dari peristiwa konkret agar dapat melakukan kontemplasi dan evaluasi terhadap arah kebijakan.

Pertanyaan yang saya ajukan ialah sejauh mana kritik dapat tetap kritis ketika ia berubah menjadi nasihat yang bekerja di balik pintu kekuasaan?

Michel Foucault, melalui gagasan parrhesia dan praktik truth-telling, membantu mempertajam persoalan ini. Kritik bukan hanya soal isi ucapan, melainkan juga keberanian mengatakan kebenaran kepada pihak yang memiliki kekuasaan, dengan menanggung risiko dari ucapan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, nilai politik kritik tidak hanya terletak pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada posisi dan relasi kuasa dari mana ia dikatakan.

Jika Rocky kelak menyampaikan pertimbangan berbeda kepada Presiden tetapi pertimbangan itu tetap berada di ruang tertutup, publik tidak mudah mengetahui bagaimana konflik gagasan berlangsung. Sebaliknya, jika ia tetap mengkritik secara terbuka kebijakan yang sama setelah memperoleh posisi di Wantimpres, maka publik memperoleh ukuran empiris bahwa institusionalisasi tidak serta-merta menghapus independensi intelektual. Dengan kata lain, ujian Rocky bukan pelantikannya, melainkan perilakunya setelah pelantikan.

Menguji Kritik dari Dalam

Dalam hal ini, terlalu dini menyebut masuknya Rocky sebagai kooptasi. Sama prematurnya jika langsung menganggapnya sebagai kemenangan “kritik dari dalam”. Kedua interpretasi itu harus diuji oleh tindakan dan perkataan selanjutnya.

Wantimpres bukan parlemen, oposisi, atau lembaga pengawas independen. Ia adalah lembaga penasihat Presiden. Bagi saya, keberadaan Rocky di dalamnya tidak otomatis menciptakan checks and balances dalam pengertian konstitusional. Ia tidak memperoleh mandat untuk mengawasi Presiden dari luar, ia memperoleh mandat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Justru karena itu, Rocky menghadapi persoalan yang secara filosofis lebih sulit daripada sekadar mempertahankan gaya bicara kritis tentang bagaimana mempertahankan otonomi penilaian ketika seseorang telah menjadi bagian dari institusi yang menjadi objek penilaiannya?

Jawabannya tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh perkataan dan tindakannya.

Apakah ia akan menyampaikan keberatan ketika kebijakan yang dipandang keliru lahir? Apakah pertimbangannya benar-benar berbeda ketika kepentingan pemerintah bertentangan dengan kepentingan publik? Apakah ia bersedia mempertahankan argumen ketika argumen itu tidak menyenangkan bagi pemberi kekuasaan? Dan, yang paling penting, apakah masyarakat masih dapat membedakan antara Rocky sebagai intelektual publik dan Rocky sebagai pejabat negara?

Rocky kini tidak hanya diuji oleh kekuasaan. Ia diuji oleh jarak pemikirannya terhadap kekuasaan.

Sejarah politik akan lebih menarik jika pertanyaannya bukan lagi apakah Rocky telah “masuk Istana”, melainkan ketika kritik masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, apakah ia kehilangan suaranya atau justru menemukan cara baru untuk membuat kekuasaan mendengar?

Jawabannya belum ada pada hari pelantikan. Jawabannya akan terlihat dari kritik pertama yang ia pilih untuk tetap disampaikan ketika ia berada “dalam kekuasaan”.