Korupsi dan Ancaman Negara Gagal

Ilustrasi korupsi. Foto: Shutter Stock

Akal sehat setiap orang—bahkan termasuk seorang Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono (sekadar menyebut tiga contoh yang kasus dugaan korupsinya sedang go viral)—pastilah setuju dengan premis logika bahwa tindakan korupsi sangat berdampak buruk pada sebuah negara.

Logika awam sekalipun bisa memahami bahwa dampak korupsi sangatlah luar biasa dan tidak boleh disepelekan, karena dapat menyebabkan stagnasi ekonomi, kerusuhan sosial, dan ketidakstabilan politik. Snowball effect dan domino effect-nya tidak mustahil akan mengancam keutuhan dan bahkan eksistensi negara dan bangsa (baca: NKRI).

Dan, jika kita mengikuti perkembangan ketiga kasus viral pejabat PNS di lingkungan Kemenkeu tersebut, banyak masyarakat awam berpikir bahwa ketiganya hanyalah kasus-kasus yang terkuak, semacam fenomena puncak gunung es (the tip of the iceberg) saja. Artinya, kasus-kasus yang belum terekspos pastinya jauh lebih banyak lagi.

Tingkat Korupsi Sebuah Negara

Adalah laporan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (IPK/CPI), yaitu sebuah laporan indeks yang diterbitkan setiap tahun sejak 1995 oleh sebuah organisasi internasional bernama Transparency International yang berbasis di Berlin, Jerman.

Indeks ini memeringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi sektor publiknya. Indeks menggunakan skala 0 (nol) hingga 100 (seratus), di mana nol berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Pada CPI terbaru yang dirilis pada tahun 2022, dari 180 negara yang diukur, negara Denmark berada di peringkat 1 (satu) dengan raihan skor 90, sementara negara Somalia menduduki peringkat 180 alias paling korup dengan raihan skor 12. Untuk peringkat Indonesia kita akan bahas setelah “tayangan” informatif berikut ini.

Kehancuran Negara akibat Korupsi

Sebelum membahas fenomena korupsi di tanah air tercinta, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu beberapa contoh negara di dunia yang telah “dihancurkan” oleh korupsi, bahkan sejumlah ahli mengklasifikasikan sebagian negara tersebut sebagai “negara gagal” alias fragile/failed states.

1. Venezuela

Venezuela telah menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi di negara ini terkait dengan runtuhnya ekonomi dan sistem politiknya, dengan tingkat inflasi yang tinggi, kekurangan makanan dan obat-obatan, dan kerusuhan sosial. Pada laporan CPI terbaru, Venezuela berada di peringkat keempat dari bawah dari 180 negara alias rangking 177 dengan perolehan skor 14, terpaut 2 poin dari negara Somalia.

2. Irak

Irak dilanda korupsi sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein. Korupsi telah menghambat upaya rekonstruksi dan menyebabkan ketidakpuasan dan protes publik yang meluas. Menurut CPI, Irak berada di peringkat 157 dengan skor 23.

3. Ukraina

Ukraina juga menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi di Ukraina telah dikaitkan dengan ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi, termasuk penurunan PDB dan tingkat pengangguran yang tinggi. Berdasarkan CPI, Ukraina berada di peringkat 116 dengan skor 33.

4. Nigeria

Nigeria memiliki sejarah korupsi yang panjang, dengan korupsi menjadi masalah utama dalam sistem politik dan ekonomi negara. Korupsi di Nigeria telah menyebabkan stagnasi ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya layanan publik. Nigeria mendapatkan peringkat CPI urutan 150 dengan skor 24.

5. Afghanistan

Korupsi telah menjadi masalah utama di Afghanistan sejak jatuhnya rezim Taliban. Korupsi telah berdampak pada perekonomian negara, sistem politik, dan situasi keamanan. Dalam hal peringkat dan skor CPI, perolehan Afghanistan sama persis dengan Nigeria.

Persoalan Korupsi di Tanah Air

Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia bahkan sejak “dulu kala”, dan segala daya upaya telah, sedang dan akan terus diperjuangkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Sejujurnya, dalam perolehan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia telah “secara konsisten” mendapatkan peringkat yang tidak membanggakan alias buruk.

Menurut CPI terbaru yang dirilis pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100. Dan jika melihat tren-nya dari tahun ke tahun, yups, sepertinya rakyat harus siap-siap kecewa.

Dampak Buruk Korupsi

Korupsi dapat menimbulkan banyak dampak negatif pada suatu negara, dan dampak terburuknya sulit diukur. Namun, beberapa dampak negatif korupsi yang paling signifikan antara lain sebagai berikut.

Korupsi mengikis legitimasi dan efektivitas institusi kunci seperti peradilan, lembaga penegak hukum, dan pegawai negeri. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya supremasi hukum dan kurangnya kepercayaan pada pemerintah.

Korupsi dapat merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara dengan mengalihkan fungsi sumber daya publik dari kegiatan produktif ke arah pencarian rente (rent-seeking) dan penyuapan. Hal ini dapat mengakibatkan ekonomi yang kurang kompetitif, inovasi yang terhambat, menurunnya pertumbuhan UMKM, serta berkurangnya bantuan dan investasi asing.

Korupsi dapat memperparah ketimpangan sosial dengan membiarkan para elit merebut sumber daya dan kesempatan/peluang dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, melanggengkan kemiskinan dan pengucilan.

Hal ini dapat menciptakan semacam persepsi di masyarakat apakah demokrasi masih berlaku atau telah bergeser menjadi plutokrasi. Bukan mustahil, hal tersebut bisa mengarah kepada chaos politik.

Korupsi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik, dengan banyak warga masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.

Korupsi juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan, karena pejabat dapat menerima suap dengan imbalan mengabaikan peraturan lingkungan atau mengizinkan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan.

Secara keseluruhan, korupsi dapat berdampak besar dan luas pada pembangunan, stabilitas, dan kemakmuran suatu negara. Dia mampu merusak kepercayaan antara warga negara dan negara, dan bahkan dapat mengancam keamanan nasional dalam beberapa kasus.

Snow ball effect dan domino effect yang ditimbulkannya sangat mungkin juga dapat mengancam keutuhan bahkan eksistensi dari sebuah negara. Kita semua sepakat bahwa keutuhan dan eksistensi NKRI harus dipertahankan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas untuk memerangi korupsi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua aspek tata kelola.

What is to be done?

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di lembaga publik dan sektor swasta.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas korupsi, termasuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Namun, KPK menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk campur tangan politik dan sumber daya yang terbatas.

Meskipun demikian, kita tetap harus memiliki optimisme dalam memandang masa depan pemberantasan korupsi di tanah air, mengingat snowball effect yang ditimbulkan dari kasus Rafael Alun Trisambodo cs telah meningkatkan kesadaran “revolusioner” dari rakyat (baca: warganet/netizen peduli) melalui social control di media sosial.

“People power” di medsos ini diharapkan dapat menjadi semacam balancing power terhadap fungsi pemerintahan di tengah lemahnya fungsi oposisi, sesuatu yang seharusnya vital untuk meng-eksis di sebuah negara demokrasi. Rakyat percaya bahwa korupsi sejatinya tersebar luas di lembaga-lembaga pemerintahan, peradilan, dan lembaga penegak hukum.

Dan solusi yang ditawarkan dari para netizen sangatlah logis dan memenuhi kriteria akal sehat, yaitu penerapan hukuman yang menimbulkan efek jera tiada tara, di mana koruptor dan para kroni yang terlibat, harus dihukum dengan cara dimiskinkan, bukan sekadar dihukum beberapa tahun saja.