Kenaikan Harga Pertamax Rp16.250 dan Pengaruhnya terhadap Daya Beli Masyarakat

Ilustrasi papan harga BBM Pertamina menampilkan Pertamax 92 di angka Rp16.250 per liter. Foto: Dola AI

Ada momen yang terasa berat bukan karena nominalnya besar, melainkan karena datang di waktu yang salah. Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter adalah salah satunya. Bukan sekadar soal bensin naik, melainkan juga tentang tekanan yang menumpuk—di dapur, di warung, di meja kasir minimarket—yang terasa semakin berat oleh masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai guncangan ekonomi sebelumnya.

Pertamax memang bukan BBM yang dikonsumsi semua orang. Harganya sudah lama berada di segmen "kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas". Namun, menyebut kenaikannya sebagai urusan golongan atas semata adalah cara membaca yang terlalu menyederhanakan.

BBM adalah urat nadi logistik. Ketika Pertamax naik, biaya distribusi barang ikut terkerek. Pengusaha kecil yang pakai kendaraan pribadi untuk antar-jemput dagangan, ojek daring yang masih setia isi Pertamax demi performa mesin, hingga usaha katering serta laundry keliling—semuanya merasakan getarannya.

Inflasi yang Tidak Terasa, tetapi Nyata

Kenaikan BBM dan inflasi adalah dua hal yang sering dibahas terpisah di ruang akademis, tapi menyatu di lapangan. Ketika harga bahan bakar naik, ongkos kirim naik, harga bahan baku naik, pada akhirnya harga jual juga naik. Pedagang tidak memiliki banyak pilihan karena margin keuntungan mereka sudah tipis. Konsumen pun tidak punya banyak pilihan—mereka tetap butuh makan, tetap butuh transportasi, tetap butuh membayar tagihan.

Ilustrasi inflasi. Foto: Dok. ChatGPT

Dampak inflasi berbasis energi tidak hanya terlihat pada data statistik, tetapi juga pada penurunan daya beli masyarakat. Yang berbahaya adalah inflasi yang merayap pelan: harga gorengan naik Rp500, harga lauk di warteg naik Rp2.000, ongkos angkutan kota naik sedikit, tapi "sudah kebiasaan". Masing-masing kecil. Namun di penghujung bulan, banyak keluarga menyadari uang belanja mereka terasa semakin cepat habis, tanpa tahu persis mengapa.

Inilah yang disebut sebagai tekanan daya beli—bukan hanya soal orang tidak punya uang, melainkan juga soal uang yang ada tidak cukup membeli hal yang sama seperti bulan lalu. Dan kelompok yang paling terpukul selalu yang sama: mereka yang pengeluarannya dominan untuk kebutuhan pokok, yang tidak punya aset untuk dijual ketika kepepet, dan yang upahnya tidak naik mengikuti harga.

Dilema yang Tidak Mudah

Perlu diakui: Pemerintah memiliki sejumlah alasan dalam menetapkan kenaikan harga tersebut. Subsidi energi adalah beban fiskal yang besar. Ketika harga minyak dunia bergerak, ada tekanan nyata terhadap APBN. Mempertahankan harga BBM di level rendah secara tidak terbatas bukan hanya tidak realistis, melainkan juga punya konsekuensi: anggaran yang seharusnya mengalir ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur desa bisa tersedot untuk menutup selisih harga.

Masalahnya bukan pada keputusan menaikkan harga itu sendiri. Masalahnya pada dua hal: timing dan jaring pengaman. Menaikkan harga BBM di tengah tekanan ekonomi tanpa memastikan bantalan sosial yang memadai adalah seperti menaikkan tarif tol saat kemacetan sedang puncak—mungkin perlu dilakukan, tapi caranya bisa dipersoalkan.

Ilustrasi pengisian BBM. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang biasanya menyertai kenaikan BBM memang ada dan perlu diapresiasi. Namun mekanisme penyalurannya masih sering tidak tepat sasaran, terlambat, atau tidak cukup untuk menambal lubang pengeluaran yang terbuka akibat harga yang naik. Masyarakat yang paling rentan sering kali justru yang paling sulit terdata.

Yang Perlu Kita Kawal Bersama

Kenaikan harga Pertamax sudah terjadi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk membalikkannya. Namun, ada hal yang bisa dan perlu dikawal: transparansi kompensasi. Masyarakat berhak tahu berapa besar "penghematan" APBN dari penyesuaian harga ini, dan ke mana uang itu mengalir. Apakah benar-benar masuk ke program sosial yang efektif? Apakah ada evaluasi terhadap program yang sudah berjalan?

Selain itu, ini adalah momen yang tepat untuk mendorong percepatan transportasi publik yang layak dan terjangkau. Sebagian besar masyarakat terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi bukan karena gaya hidup, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Ketika bus kota tidak nyaman, tidak tepat waktu, dan tidak menjangkau banyak wilayah, meminta orang beralih dari BBM adalah permintaan yang tidak adil.

Pada akhirnya, kenaikan harga Pertamax menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan energi, tetapi juga daya beli masyarakat. Ia adalah cermin dari bagaimana kita—sebagai masyarakat dan sebagai negara—mengelola keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keadilan sosial. Setiap kebijakan punya konsekuensi. Pertanyaannya selalu: Siapa yang paling menanggung bebannya? Dan apakah mereka yang paling berat menanggung beban itu mendapat perhatian yang setara?