Kenaikan PPN, Upaya Bunuh Diri

Sumber foto:https://www.pexels.com/id-id/foto/tekstil-bunga-biru-dan-putih-4874507/

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. PPN dikenakan pada hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, yang membuatnya memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Baru-baru ini, ada kecenderungan kenaikan tarif PPN di berbagai negara, termasuk rencana kenaikan PPN di Indonesia. Kebijakan ini sering diambil untuk meningkatkan pendapatan negara dan menutup defisit anggaran. Namun, kenaikan PPN juga membawa risiko yang dapat memicu ancaman kegagalan ekonomi, terutama dalam konteks perekonomian yang sedang rentan.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana kenaikan PPN dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, dengan melihat dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, investasi, serta sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

1. Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan PPN secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Sebagai pajak konsumsi, PPN dikenakan pada hampir semua barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga transportasi. Kenaikan harga ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok.

Penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak signifikan pada perekonomian, terutama dalam situasi di mana pendapatan tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Konsumen mungkin akan mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang non-esensial, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat. Ketika permintaan menurun, produsen dan penjual mungkin akan menghadapi penurunan pendapatan, yang pada akhirnya dapat memaksa mereka untuk mengurangi produksi atau bahkan melakukan PHK.

2. Peningkatan Inflasi

Kenaikan PPN sering kali menyebabkan inflasi, karena harga barang dan jasa naik secara langsung setelah tarif PPN meningkat. Peningkatan inflasi dapat menjadi masalah besar bagi perekonomian, terutama jika inflasi sudah tinggi sebelum kenaikan PPN. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun lebih jauh, menciptakan spiral yang sulit dikendalikan.

Bank sentral mungkin merespons kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman bagi bisnis dan individu, sehingga memperlambat investasi dan konsumsi. Selain itu, kenaikan inflasi juga dapat mengikis tabungan masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan jangka panjang.

3. Dampak terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UKM menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UKM juga menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan pajak seperti kenaikan PPN.

Ketika tarif PPN naik, UKM mungkin mengalami kenaikan biaya operasional karena mereka harus membayar lebih untuk bahan baku dan barang modal. Sebagian dari UKM mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan kenaikan biaya ini kepada konsumen karena persaingan yang ketat atau daya beli konsumen yang terbatas. Akibatnya, margin keuntungan UKM dapat tertekan, dan beberapa usaha kecil mungkin bahkan tidak mampu bertahan.

Selain itu, UKM yang bergerak di sektor jasa, di mana penerapan PPN umumnya lebih terasa, mungkin akan mengalami penurunan permintaan karena konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Pada akhirnya, kenaikan PPN dapat menghambat pertumbuhan UKM, yang berarti peluang kerja baru berkurang dan tingkat pengangguran berpotensi meningkat.

4. Pengaruh terhadap Investasi dan Daya Saing

Kenaikan PPN juga dapat berdampak negatif pada iklim investasi. Investor umumnya lebih memilih negara dengan struktur pajak yang stabil dan menguntungkan. Kenaikan PPN dapat dilihat sebagai peningkatan beban pajak, yang dapat mengurangi daya tarik investasi di negara tersebut. Hal ini terutama berlaku jika negara lain menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau memberikan insentif untuk menarik investor.

Selain itu, bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara, kenaikan PPN dapat memengaruhi keputusan mereka tentang lokasi produksi atau distribusi. Biaya yang lebih tinggi akibat PPN dapat membuat suatu negara menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Akibatnya, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi aktivitas mereka di negara dengan PPN tinggi dan memindahkan investasi ke lokasi yang lebih menguntungkan.

5. Potensi Peningkatan Ekonomi Informal

Kenaikan tarif PPN dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpindah ke sektor ekonomi informal guna menghindari pajak. Ketika biaya barang dan jasa meningkat, sebagian konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih murah dari pemasok informal yang tidak memungut PPN. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak negara karena ekonomi informal umumnya sulit untuk dipungut pajaknya.

Peningkatan ekonomi informal juga dapat berdampak buruk pada persaingan usaha. Bisnis yang patuh terhadap peraturan pajak mungkin menghadapi persaingan tidak adil dari bisnis informal yang dapat menawarkan harga lebih rendah karena tidak dibebani PPN. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan struktur formal ekonomi dan merugikan pemerintah yang bergantung pada pendapatan pajak.

6. Dampak Sosial dan Potensi Ketidakpuasan Publik

Kenaikan PPN, terutama ketika diterapkan dalam situasi ekonomi yang sulit, dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat, masyarakat akan merasakan penurunan standar hidup, yang dapat menyebabkan protes dan tekanan politik.

Pemerintah mungkin berusaha untuk meredam dampak sosial dengan memberikan subsidi atau bantuan tunai kepada kelompok berpenghasilan rendah. Namun, langkah-langkah ini sering kali hanya memberikan solusi sementara dan tidak sepenuhnya mengatasi masalah mendasar. Selain itu, upaya untuk memberikan subsidi tambahan dapat meningkatkan beban fiskal negara, yang justru menjadi alasan utama mengapa pemerintah memilih untuk menaikkan PPN di tempat pertama.

7. Kebijakan Alternatif untuk Mengurangi Dampak Kenaikan PPN

Sebelum menerapkan kenaikan PPN, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kebijakan alternatif yang dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap ekonomi. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

Memberikan Keringanan Pajak bagi UKM: Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak atau insentif lain untuk UKM agar mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan PPN. Ini dapat mencakup pengecualian PPN untuk barang-barang tertentu yang diproduksi oleh UKM atau pengurangan tarif PPN untuk kategori produk tertentu.

Subsidi Barang Esensial: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan subsidi pada barang-barang esensial seperti pangan, obat-obatan, dan bahan bakar. Dengan demikian, meskipun tarif PPN naik, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa terkena dampak kenaikan harga yang terlalu besar.

Penyesuaian Bertahap: Alih-alih menaikkan tarif PPN secara drastis, pemerintah dapat melakukan penyesuaian secara bertahap untuk memberikan waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan tersebut.

8. Kesimpulan: Ancaman Kegagalan Ekonomi dengan Kenaikan PPN

Kenaikan PPN adalah kebijakan fiskal yang dapat membawa risiko besar bagi perekonomian, terutama jika diterapkan dalam situasi ekonomi yang belum stabil. Dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor UKM bisa signifikan, dan dapat memperburuk kondisi ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang kebijakan kenaikan PPN, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial agar tidak menciptakan ancaman kegagalan ekonomi yang lebih besar.

Dengan strategi yang tepat dan mitigasi risiko yang efektif, dampak negatif kenaikan PPN dapat diminimalisir, dan kebijakan ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mendukung pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik