Risiko Pengelolaan Dana Pensiun Pemerintah

sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pria-mengenakan-kemeja-blue-hurley-2774292/

Mengelola dana pensiun oleh pemerintah secara langsung, sebagaimana diuraikan dalam dokumen "Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028," menimbulkan sejumlah risiko yang signifikan. Risiko ini dapat dikategorikan ke dalam aspek manajerial, ekonomi, serta keterbatasan teknis dan infrastruktur. Untuk memahami risiko lebih lanjut, mari kita ulas beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun oleh pemerintah.

1. Risiko Ekonomi dan Ketergantungan pada APBN

Saat ini, program pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih dikelola dengan skema pay-as-you-go yang sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meningkatnya jumlah pensiunan PNS yang diproyeksikan mencapai 6,2 juta pada tahun 2029 akan memberikan tekanan besar pada APBN. Apabila dana pensiun tidak dikelola dengan baik dan tidak ada diversifikasi pembiayaan selain APBN, maka ini bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun di masa depan​(Peta Jalan pengembangan…).

Ketergantungan penuh pada APBN juga memperbesar risiko ketidakstabilan keuangan, terutama saat negara mengalami defisit anggaran. Peningkatan kewajiban untuk membayar pensiun di masa depan, tanpa adanya cadangan yang cukup, akan mengancam kapasitas pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

2. Kompetensi Manajerial dan Investasi

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana pensiun oleh pemerintah adalah kurangnya kompetensi teknis dalam hal pengelolaan investasi. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa sebagian besar dana pensiun di Indonesia saat ini memiliki portofolio yang cenderung konservatif dan memberikan imbal hasil yang relatif rendah. Ketidakmampuan dalam memilih instrumen investasi yang optimal bisa menyebabkan aset dana pensiun tidak berkembang sesuai dengan kewajiban pembayaran manfaat di masa depan​(Peta Jalan pengembangan…).

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pensiun juga masih menjadi masalah besar. Banyak peserta program pensiun yang tidak memiliki pemahaman cukup mengenai bagaimana dana pensiun mereka diinvestasikan. Jika dana pensiun dikelola langsung oleh pemerintah tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, hal ini berpotensi memperbesar risiko penyalahgunaan atau inefisiensi dalam pengelolaan dana​(Peta Jalan pengembangan…).

3. Kurangnya Diversifikasi Investasi

Investasi dalam portofolio dana pensiun yang cenderung konservatif juga memperbesar risiko likuiditas. Dalam beberapa kasus, dana pensiun memiliki investasi yang tidak likuid, seperti penyertaan langsung dalam aset properti atau tanah. Ketidaklikuidan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu​(Peta Jalan pengembangan…)​(Peta Jalan pengembangan…).

Risiko ini juga diperburuk dengan fakta bahwa kebanyakan dana pensiun di Indonesia lebih fokus pada instrumen dengan risiko rendah, seperti surat berharga negara (SBN), yang memberikan stabilitas tetapi memiliki return yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen lain. Meskipun SBN mendominasi portofolio dana pensiun, ketergantungan pada instrumen ini tanpa adanya diversifikasi ke investasi yang lebih berisiko namun potensial memberikan imbal hasil yang lebih tinggi bisa menurunkan pertumbuhan aset dana pensiun di masa depan​(Peta Jalan pengembangan…).

4. Risiko Kelembagaan dan Tata Kelola

Kelemahan dalam tata kelola dana pensiun juga berpotensi membahayakan manajemen dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah. Pada banyak kasus, dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang terafiliasi memiliki keterbatasan dalam hal tata kelola yang baik. Kelemahan ini meliputi tidak adanya kompetensi yang cukup dalam hal pengelolaan investasi serta administrasi kepesertaan yang berbasis portabilitas​(Peta Jalan pengembangan…).

Selain itu, sistem pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih dalam proses penyempurnaan juga menjadi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan dana pensiun oleh pemerintah​(Peta Jalan pengembangan…).

5. Risiko Rendahnya Literasi dan Inklusi Keuangan

Tantangan besar lainnya dalam pengelolaan dana pensiun adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Menurut dokumen ini, tingkat literasi dana pensiun di Indonesia masih sangat rendah, terutama di kalangan pekerja informal. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menarik partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam program pensiun​(Peta Jalan pengembangan…). Rendahnya literasi ini juga meningkatkan risiko pengelolaan yang buruk dan kurangnya pemahaman peserta mengenai risiko yang ada dalam pengelolaan dana pensiun.

6. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Tantangan besar lainnya adalah keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dokumen ini menyebutkan bahwa banyak dana pensiun yang masih bergantung pada pihak ketiga dalam hal manajemen investasi, seperti manajer investasi. Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa banyak dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait belum memiliki kompetensi internal yang cukup​(Peta Jalan pengembangan…)​(Peta Jalan pengembangan…).

Selain itu, penguatan kompetensi SDM dalam bidang manajemen risiko investasi juga sangat diperlukan. Tanpa adanya SDM yang kompeten, risiko dalam pengelolaan dana pensiun oleh pemerintah akan semakin besar, mengingat program pensiun adalah program investasi jangka panjang yang memerlukan strategi investasi yang cermat​(Peta Jalan pengembangan…).

Kesimpulan

Mengelola dana pensiun secara langsung oleh pemerintah memang memiliki potensi untuk memperbesar partisipasi masyarakat dalam program pensiun dan meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan dana tersebut. Namun, risiko yang dihadapi sangat besar, terutama dalam hal manajemen ekonomi, keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang baik. Ketergantungan pada APBN, kurangnya kompetensi investasi, keterbatasan literasi keuangan, serta ketergantungan pada instrumen investasi yang tidak likuid bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun di masa mendatang. Untuk memitigasi risiko-risiko ini, pemerintah perlu mengadopsi strategi investasi yang lebih beragam, meningkatkan kompetensi internal, serta memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun.

GRL Capital adalah lembaga riset, Thing tank dan pelatihan yang fokus pada pengembangan kekayaan Insitusi. Dan pendidikan Moneter dalam praktik praktik baik.