Guru Honorer: Pahlawan Pendidikan yang Justru Dikorbankan Sistem
Gusti Imam Nugroho adalah seorang pendidik yang tidak hanya aktif di ruang kelas, tetapi juga aktif menulis terkait persoalan pendidikan, sosial, dan literasi. Sebagai bentuk komitmennya, ia mendirikan Westavabook sebagai ruang baca masyarakat luas.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Gusti Imam Nugroho tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi balik slogan manis “pendidikan adalah pondasi bangsa”, ada ironi yang tak pernah benar-benar diselesaikan: guru honorer terus menjadi kelompok yang paling dieksploitasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Mereka dituntut berperan sebagai pendidik, pembimbing moral, pengganti orang tua, bahkan sering diminta memahami segala kondisi sekolah — tetapi ketika berbicara tentang penghargaan dan perlindungan, negara dan lembaga pendidikan justru menjadi pihak yang pertama kali menghilang dari tanggung jawab.
Masalah penghargaan moral adalah luka pertama. Guru yang memberi teguran pada siswa dapat berujung pada tekanan dari orang tua, komite sekolah, bahkan ancaman pelaporan. Fenomena kriminalisasi guru bukan hanya kasus insidental; ini tanda bahwa otoritas moral guru semakin dilemahkan. Sekolah dan dinas pendidikan lebih sibuk menghindari konflik dengan orang tua dibanding melindungi martabat guru. Bila posisi guru saja tidak dibela, bagaimana mungkin pendidikan bisa berjalan sehat?
Lalu kita masuk ke luka kedua: kesejahteraan. Fakta bahwa gaji guru honorer masih berada pada angka tidak layak secara manusiawi — bahkan di bawah UMK — adalah bentuk kegagalan struktural yang memalukan. Di saat pejabat pendidikan sibuk meresmikan program, seminar, dan proyek anggaran miliaran, ribuan guru honorer menerima gaji yang tidak cukup untuk sekadar hidup layak. Bagaimana mungkin seorang guru diminta profesional sementara negara tidak profesional dalam memenuhi hak dasarnya?
Ironi berikutnya ada pada lembaga pendidikan dan yayasan. Banyak sekolah swasta menuntut loyalitas, dedikasi, dan idealisme guru, tetapi enggan menunaikan kewajiban memberi gaji layak. Kata “pelit” mungkin terdengar kasar, tetapi bagaimana menyebut yayasan yang menarik uang gedung mahal dari orang tua namun membayar guru hanya cukup untuk ongkos bensin? Tidak sedikit yayasan yang berlindung di balik dalih “anggaran terbatas”, padahal ketidaktransparanan pengelolaan dana menjadi akar masalah yang tidak pernah diungkap.
Akibatnya, guru honorer hidup dengan beban ganda: pagi hingga siang mengajar demi membentuk karakter siswa, sore hingga malam mencari nafkah tambahan sebagai ojol, pedagang, atau buruh lepas. Negara menuntut guru berintegritas, tetapi sistem justru memaksa mereka berjibaku demi bertahan hidup. Bagaimana mungkin kualitas pendidikan meningkat bila orang yang memikul tanggung jawab mendidik generasi bangsa harus terus berjuang di garis kemiskinan?
Ketidakadilan ini akhirnya mengarah pada satu pertanyaan tajam: Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Pemerintah? Ya. Yayasan pendidikan? Ya. Dinas pendidikan? Juga ya. Semua pihak menikmati jasa guru, tetapi hanya sedikit yang benar-benar ingin membayar harga sebenarnya dari kerja mereka. Selama kebijakan hanya berhenti pada wacana dan anggaran tidak diarahkan untuk mensejahterakan guru, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Guru honorer hanyalah korban dari sistem yang membiarkan eksploitasi berlangsung puluhan tahun.
Kini saatnya berbicara lebih jujur: pendidikan tidak akan pernah maju bila guru honorer tetap dibiarkan berada di posisi terendah dalam rantai kesejahteraan. Perubahan bukan soal revisi aturan semata, tetapi keberanian pemerintah dan yayasan untuk berhenti menormalisasi kemiskinan guru. Jika bangsa ini benar-benar menghargai pendidikan, maka penghormatan pertama harus diberikan pada mereka yang setiap hari berdiri di kelas bukan pada mereka yang hanya duduk menetapkan kebijakan dari balik meja.