Politik Kotor di Balik Dunia Pendidikan
Gusti Imam Nugroho adalah seorang pendidik yang tidak hanya aktif di ruang kelas, tetapi juga aktif menulis terkait persoalan pendidikan, sosial, dan literasi. Sebagai bentuk komitmennya, ia mendirikan Westavabook sebagai ruang baca masyarakat luas.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Gusti Imam Nugroho tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelama ini, politik kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang hanya terjadi di panggung kekuasaan negara di parlemen, partai politik, atau lingkaran elite pemerintahan. Namun, anggapan tersebut sesungguhnya terlalu sempit. Politik, pada hakikatnya, adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Ia hadir dalam setiap relasi sosial, termasuk dalam dunia kerja, organisasi, bahkan dalam lingkungan yang dianggap paling sakral sekalipun: dunia pendidikan.
Secara teoritis, politik merupakan kajian tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam suatu sistem sosial. Politik juga membahas bagaimana keputusan diambil, bagaimana kepentingan dikelola, serta bagaimana relasi antarindividu dan kelompok dibangun dalam struktur kekuasaan. Pemikiran dari tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, Niccolò Machiavelli, hingga John Locke telah memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan manusia.
Dalam perspektif Niccolò Machiavelli, kekuasaan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang harus diraih dengan strategi dan dipertahankan dengan kecerdikan. Pemikiran ini, jika dipahami secara dangkal, dapat dengan mudah disalahgunakan menjadi legitimasi untuk melakukan segala cara demi mencapai tujuan. Inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya praktik politik yang tidak sehat, termasuk di dunia pendidikan.
Tidak dapat dipungki bahwa dunia pendidikan juga memiliki struktur kekuasaan: ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, serta berbagai posisi strategis lainnya. Dalam struktur ini, tentu ada dinamika kepentingan, kompetisi, dan ambisi. Pada batas tertentu, hal ini adalah sesuatu yang wajar. Kompetisi dapat mendorong peningkatan kualitas, inovasi, dan profesionalisme. Namun, persoalan muncul ketika kompetisi tersebut berubah menjadi ambisi yang tidak terkendali.
Fenomena yang mengkhawatirkan adalah ketika sebagian individu mulai menggunakan cara-cara yang tidak etis demi meraih atau mempertahankan jabatan. Mereka tidak lagi mengandalkan kompetensi, dedikasi, atau prestasi, melainkan memilih jalan pintas yang merugikan orang lain. Fitnah, manipulasi informasi, pencitraan negatif, hingga upaya sistematis untuk menjatuhkan rekan kerja menjadi praktik yang diam-diam tumbuh di balik dinding sekolah.
Lebih parah lagi, praktik ini tidak hanya terjadi di level struktural, tetapi juga merembet ke ranah pedagogis. Ada oknum yang dengan sengaja membentuk opini siswa untuk membenci atau meragukan kompetensi guru lain. Siswa, yang seharusnya menjadi subjek pendidikan, justru dijadikan alat dalam permainan kekuasaan. Ini bukan hanya tidak profesional, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi pendidikan itu sendiri.
Ketika seorang pendidik menggunakan murid sebagai alat untuk menyerang koleganya, maka batas antara mendidik dan memanipulasi telah dilanggar. Dalam situasi seperti ini, yang rusak bukan hanya hubungan antarindividu, tetapi juga nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan kepada peserta didik.
Pandangan Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk dijadikan cermin refleksi. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harus menjadi ruang yang bersih, jujur, dan beradab. Keteladanan menjadi kunci utama dalam proses tersebut.
Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pelaku pendidikan mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Ambisi pribadi sering kali mengalahkan idealisme. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan tertentu.
Dalam perspektif psikologi, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan naluriah (id) yang cenderung mengejar kepuasan dan kepentingan pribadi. Dorongan ini harus dikendalikan oleh superego, yaitu sistem nilai dan moral yang membimbing perilaku manusia. Ketika superego melemah, maka id akan mendominasi, dan lahirlah perilaku yang egois, manipulatif, bahkan destruktif.
Praktik politik kotor di dunia pendidikan dapat dilihat sebagai manifestasi dari dominasi ambisi tanpa kontrol moral. Individu tidak lagi mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain maupun terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang penting adalah tujuan tercapai, meskipun harus mengorbankan integritas dan keadilan.
Faktor ekonomi juga sering kali menjadi latar belakang yang tidak bisa diabaikan. Tekanan kebutuhan hidup, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta ketidakstabilan finansial dapat mendorong seseorang untuk mengejar jabatan dengan segala cara. Namun, menjadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan tidak etis adalah bentuk rasionalisasi yang berbahaya. Etika tidak boleh dikorbankan atas nama kebutuhan.
Dampak dari praktik ini sangat luas dan sistemik. Pertama, hubungan profesional antar tenaga pendidik menjadi rusak. Lingkungan kerja yang seharusnya kondusif berubah menjadi penuh kecurigaan dan konflik. Kedua, kualitas pembelajaran menurun karena energi yang seharusnya digunakan untuk mengajar justru habis untuk menghadapi konflik internal. Ketiga, siswa menjadi korban secara tidak langsung karena mereka kehilangan lingkungan belajar yang sehat.
Tidak berhenti di situ, dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Sekolah tidak lagi dipandang sebagai tempat yang menjunjung tinggi nilai moral, melainkan sebagai ruang yang sarat kepentingan dan intrik. Jika kepercayaan ini hilang, maka legitimasi pendidikan sebagai pilar pembangunan bangsa juga akan ikut melemah.
Penting untuk ditegaskan bahwa politik dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya. Politik, dalam bentuk yang sehat, justru diperlukan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Namun, politik yang dimaksud adalah politik yang beretika, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Berpolitik secara sehat berarti mengedepankan kompetisi berbasis gagasan, inovasi, dan kinerja nyata. Setiap individu diberi ruang untuk menunjukkan kualitasnya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog, bukan melalui fitnah atau manipulasi. Jabatan diraih melalui proses yang adil, bukan melalui permainan kotor.
Di sinilah pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan. Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh setiap pelaku pendidikan. Tanpa integritas, pendidikan akan kehilangan arah dan maknanya.
Sudah saatnya ada kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk praktik politik yang tidak sehat di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga pemangku kebijakan harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga marwah pendidikan. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan yang merusak integritas.
Selain itu, perlu juga adanya sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Mekanisme evaluasi harus mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik tidak etis. Budaya organisasi yang sehat harus dibangun, di mana kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme menjadi nilai utama.
Pada akhirnya, persoalan ini kembali pada pilihan individu. Setiap orang memiliki pilihan untuk berpolitik secara sehat atau tidak. Pilihan untuk menjunjung tinggi etika atau mengabaikannya. Pilihan untuk membangun atau justru merusak.
Dunia pendidikan tidak membutuhkan orang-orang yang cerdas dalam intrik, tetapi membutuhkan mereka yang kuat dalam integritas. Tidak membutuhkan ambisi yang membabi buta, tetapi membutuhkan dedikasi yang tulus. Jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Jika praktik politik kotor terus dibiarkan, maka kehancuran pendidikan bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang tidak terelakkan. Namun, jika setiap individu berani mengambil sikap dan menjaga integritas, maka pendidikan akan tetap menjadi cahaya yang menerangi masa depan.
Pertanyaannya sekarang sederhana, namun mendasar: apakah kita akan membiarkan pendidikan dikotori oleh ambisi, atau kita memilih untuk menjaganya dengan integritas?