Kemiskinan dan Ketiadaan Pilihan: Mengkritik Garis yang Terlalu Tipis
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Hardiansyah Padli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBadan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan Indonesia per Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 20.305 per hari. Penetapan ini didasarkan pada pendekatan cost of basic needs yakni estimasi pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan kalori minimum dan keperluan dasar lain, di antaranya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Namun, pendekatan ini mengundang kritik dari banyak pihak. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, misalnya, menyebut bahwa angka-angka tersebut problematik karena tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Bagi banyak keluarga, angka Rp 20.305 per orang per hari terasa seperti lelucon getir. Masalahnya bukan hanya pada nominal, tetapi pada kebijakan yang menyederhanakan kenyataan hidup yang rumit dan tak merata.
Jika dilihat di atas kertas, angka ini mungkin terlihat gagah, teknokratik, dan rasional. Tapi di warung, pasar, dan ruang kelas, realitas masyarakat jauh lebih kompleks. Mungkin sudah waktunya kita bertanya: bukan hanya apakah seseorang bisa bertahan hidup dengan Rp 20.305 per hari, tetapi apakah mereka bisa hidup dengan bermartabat, punya harapan, dan merasa dihargai sebagai warga negara penuh.
Definisi Lama yang Terlalu Sempit
Pendekatan cost of basic needs mencerminkan paradigma lama yang memandang kemiskinan sekadar kekurangan konsumsi. Dalam kerangka ini, pemerintah menetapkan ambang kemiskinan berdasarkan angka minimum untuk mempertahankan hidup secara fisik.
Namun ukuran ini cenderung menyederhanakan kemiskinan, seolah-olah semua masalah selesai jika seseorang bisa makan dan berpakaian. Padahal, banyak keluarga masih terhalang dalam mengakses pendidikan yang layak, kesulitan berobat ke puskesmas, atau tidak memiliki air bersih yang memadai. Ukuran ini tak sanggup menangkap ketimpangan struktural dan keterbatasan pilihan yang dialami oleh kelompok rentan.
Sebagai alat statistik, pendekatan ini mungkin berguna. Tapi sebagai alat memahami kenyataan sosial, ia terlalu lemah. Fokus pada angka bisa menciptakan ilusi kemajuan, padahal yang berubah hanya tabel, bukan kehidupan warga.
Kapabilitas Lebih dari Sekadar Pengeluaran
Di sinilah relevansi pendekatan capability dari Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999). Sen mengingatkan bahwa kemiskinan bukan cuma soal apa yang dimiliki, tapi soal apa yang bisa dilakukan dan dijalani.
Kapabilitas berbicara tentang kebebasan memilih: untuk sehat, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Maka, kemiskinan adalah saat seseorang tidak bisa menjalani hidup yang ia nilai bermakna.
Bayangkan dua orang yang sama-sama punya Rp 20.000 sehari. Yang satu tinggal di kota dengan akses sekolah gratis dan puskesmas, yang lain tinggal di pelosok, jauh dari fasilitas publik. Mereka tampak setara di atas kertas, tapi tidak dalam kenyataan. Nominal yang serupa bisa menyembunyikan ketimpangan nyata. Inilah mengapa Sen mengajak kita berpindah dari sekadar menghitung sumber daya menuju pemahaman mengenai fungsi kehidupan.
Redefinisi Garis Kemiskinan
Karena itu, pemerintah sebaiknya mulai memperluas definisi kemiskinan. Salah satu pendekatan yang lebih kaya adalah Multidimensional Poverty Index (MPI). Indeks ini tidak hanya menghitung pengeluaran, tapi juga mencerminkan kualitas hidup—seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Vietnam dan Thailand telah memakai MPI untuk memetakan kemiskinan secara akurat. Di Vietnam, penerapan MPI membantu mengurangi angka kemiskinan multidimensional dari 18,1% pada 2012 menjadi 9,1% pada 2020. Thailand juga menggunakannya untuk menyusun strategi pembangunan wilayah yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hasilnya, kebijakan jadi lebih tepat sasaran karena memahami masalah dari berbagai sisi. Bukan hanya soal berapa uang yang dibelanjakan, tapi bagaimana kualitas hidup yang dijalani.
Pendekatan berbasis pengeluaran terlalu sempit untuk menggambarkan kenyataan orang-orang yang hidup di pinggiran, yang menghadapi banyak hambatan dan tidak selalu terlihat oleh statistik. Perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan warga di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mengalami bentuk-bentuk kemiskinan yang lebih kompleks dari sekadar angka rupiah.
Kemiskinan sebagai Ketiadaan Pilihan Hidup
Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang saku, melainkan keterbatasan untuk meraih hidup yang layak dan bermakna. Seseorang tidak otomatis terbebas dari kemiskinan hanya karena perutnya terisi setiap hari. Bagaimana nasib pendidikan anaknya? Bagaimana jika ia sakit? Apakah suaranya didengar ketika ia ingin berpendapat di forum warga?
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan jika ingin kebijakan benar-benar mencerminkan realitas. Apakah kerangka hari ini cukup melihat seluruh wajah kemiskinan? Ataukah kita masih terpaku pada ukuran yang lebih mudah dihitung, tapi sulit dirasakan?
Pada akhirnya, kemiskinan adalah tentang kehilangan pilihan—pilihan untuk bermimpi, berkembang, dan menentukan arah hidup. Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil, maka kebijakan harus berangkat dari keberanian untuk melihat lebih dalam dan mendengar lebih dekat.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya: kebebasan macam apa yang ingin kita wujudkan bersama sebagai sesama warga negara? Sebab ketika negara menetapkan garis kemiskinan setara Rp20.305 per kapita per hari—yang sesungguhnya hanya ukuran minimum untuk bertahan hidup, bukan standar hidup layak—maka yang miskin bukan hanya mereka yang tercatat dalam statistik, melainkan juga imajinasi kebijakan yang gagal membayangkan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Di sinilah ukuran alternatif seperti Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) menjadi penting, agar kita tidak sekadar menghitung ‘the last, the least, the lost, dan the lowest’, tetapi juga menjawab kebutuhan riil manusia akan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang bermutu.