Ekonomi Digital Tak Lagi Mengenal Perbatasan
Tulisan dari Hari Suciono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Hari Suciono : Penulis adalah Pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember – Jawa Timur
Pernahkah kita membayangkan seorang wisatawan dari Thailand, Malaysia, atau Singapura membeli kopi di sebuah warung kecil di Yogyakarta atau Bali tanpa menukar mata uang, tanpa mencari ATM, bahkan tanpa bertanya apakah kartu banknya berlaku di Indonesia? Ia cukup memindai sebuah kode QR, pembayaran selesai dalam hitungan detik, dan pedagang menerima rupiah secara langsung. Bagi pembeli, itu adalah kemudahan. Bagi penjual, itu adalah rezeki. Bagi sebuah negara, itu adalah wajah baru konektivitas ekonomi.
PerbesarKisah sederhana itu menjelaskan perubahan besar yang sedang berlangsung. Perbatasan geografis masih tergambar jelas di peta, tetapi dalam ekonomi digital batas-batas itu mulai kehilangan maknanya. Yang kini menentukan bukan lagi seberapa dekat jarak antarnegara, melainkan seberapa mudah masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan terhubung dalam satu ekosistem digital yang aman dan efisien.
Dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang semakin terkoneksi. Arus perdagangan, investasi, pariwisata, hingga jasa keuangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau jalan raya. Infrastruktur digital mengambil peran yang sama pentingnya. Sistem pembayaran digital berkembang menjadi "jalan tol" baru yang menghubungkan aktivitas ekonomi lintas negara.
Bagi Indonesia, perubahan ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ini adalah kesempatan strategis untuk membangun daya saing baru di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ditentukan oleh inovasi dan konektivitas.
Dari Transaksi Menjadi Konektivitas
Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar dalam cara bertransaksi. Membayar makanan, transportasi, belanja harian, hingga berdonasi kini cukup menggunakan telepon genggam. Digitalisasi pembayaran telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Namun, transformasi digital memasuki fase yang berbeda. Tantangannya bukan lagi mengajak masyarakat meninggalkan uang tunai, melainkan membuat sistem pembayaran Indonesia mampu terhubung dengan dunia.
Di sinilah konektivitas pembayaran lintas batas menjadi penting. Hambatan transaksi yang selama ini muncul akibat perbedaan mata uang, biaya konversi, atau sistem pembayaran yang tidak saling terhubung perlahan dipangkas. Ketika transaksi menjadi lebih sederhana, mobilitas ekonomi ikut meningkat.
Potensinya sangat besar. Sepanjang 2025, Indonesia menerima sekitar 15,39 juta wisatawan mancanegara. Mereka datang untuk menikmati alam, budaya, kuliner, dan produk lokal Indonesia. Namun sekitar 60,23 persen berasal dari negara-negara yang belum terhubung dengan layanan QRIS Antarnegara. Artinya, jutaan wisatawan masih menghadapi keterbatasan ketika ingin bertransaksi secara digital selama berada di Indonesia.
Persoalan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya nyata. Wisatawan yang kesulitan membayar cenderung membatasi pengeluaran atau memilih tempat yang menerima metode pembayaran tertentu. Sebaliknya, kemudahan pembayaran mendorong mereka berbelanja lebih leluasa, menggunakan transportasi lokal, menikmati kuliner, membeli kerajinan daerah, hingga mengunjungi destinasi yang lebih beragam.
Di titik inilah ekonomi digital bertemu dengan ekonomi rakyat. Kemudahan transaksi bukan hanya menguntungkan industri keuangan, tetapi juga pedagang pasar, pemilik homestay, pengrajin, sopir transportasi daring, dan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Karena itu, membangun konektivitas pembayaran sesungguhnya adalah membangun jembatan ekonomi. Teknologi menjadi penghubung antara wisatawan dan pelaku usaha, antara pasar domestik dan pasar regional, serta antara inovasi digital dan kesejahteraan masyarakat.
QRIS dan Diplomasi Ekonomi Indonesia
QRIS mungkin lahir sebagai solusi untuk menyederhanakan pembayaran domestik. Namun perjalanan berikutnya menunjukkan bahwa inovasi dapat berkembang jauh melampaui tujuan awalnya.
Hingga Agustus 2026, QRIS Antarnegara telah terkoneksi dengan enam negara. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki babak baru integrasi ekonomi digital kawasan. Sistem pembayaran tidak lagi berdiri sendiri di dalam negeri, tetapi menjadi bagian dari jaringan yang memungkinkan transaksi lintas negara berlangsung lebih cepat, murah, dan efisien.
Dampaknya mulai terlihat dalam aktivitas ekonomi. Sejak implementasi pada 2022 hingga Agustus 2026, wisatawan mancanegara melakukan sekitar 17,8 juta transaksi menggunakan QRIS di Indonesia dengan nilai mencapai Rp6,20 triliun. Sementara itu, wisatawan Indonesia melakukan lebih dari 5 juta transaksi di luar negeri melalui skema yang sama dengan nilai sekitar Rp1,85 triliun. Selisih transaksi tersebut menghasilkan net inbound sekitar Rp4,60 triliun, yang mencerminkan lebih besarnya arus belanja wisatawan asing di Indonesia dibandingkan belanja wisatawan Indonesia di negara mitra.
Angka-angka tersebut penting, tetapi maknanya jauh lebih penting. QRIS memperlihatkan bahwa sistem pembayaran dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi. Kepercayaan antarnegara dibangun bukan hanya melalui perjanjian perdagangan, melainkan juga melalui interoperabilitas sistem yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa hambatan.
Dalam ekonomi digital, kemampuan membangun standar bersama memiliki nilai strategis. Negara yang mampu menghadirkan sistem yang kompatibel dengan negara lain tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi ikut membentuk aturan main ekonomi digital regional.
Pengakuan internasional melalui 50-in-5 Awards 2026 kategori kolaborasi memperlihatkan bahwa pendekatan Indonesia memperoleh perhatian global. Penghargaan itu bukan garis akhir, melainkan penanda bahwa inovasi Indonesia mulai diperhitungkan dalam percakapan ekonomi digital dunia.
Karena itu, pembangunan ekonomi digital membutuhkan orkestrasi yang melibatkan banyak pihak. Regulasi yang adaptif, industri yang inovatif, talenta digital yang kompeten, dan masyarakat yang semakin melek teknologi harus tumbuh dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Ekonomi digital tidak akan berkembang hanya karena aplikasi semakin banyak, melainkan karena institusi dan masyarakat mampu membangun kepercayaan bersama.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026. Forum tersebut menunjukkan bahwa agenda ekonomi digital Indonesia telah bergeser dari sekadar digitalisasi menuju pembangunan ekosistem yang menghubungkan inovasi, talenta, kolaborasi, dan konektivitas lintas negara.
Di tengah dunia yang menghadapi fragmentasi geopolitik dan persaingan teknologi, Indonesia memiliki peluang menawarkan pendekatan yang berbeda. Kedaulatan digital tidak berarti membangun tembok yang memisahkan Indonesia dari dunia. Kedaulatan justru hadir ketika Indonesia memiliki kemampuan membangun sistem sendiri, menentukan standar yang dipercaya, dan menjalin kerja sama yang memberi manfaat timbal balik.
Ekonomi digital pada akhirnya bukan sekadar kisah tentang kode QR, dompet digital, atau transaksi yang selesai dalam beberapa detik. Ia adalah kisah tentang bagaimana teknologi memperpendek jarak antara kesempatan dan kesejahteraan. Ketika seorang pengrajin di Kotawaringin Timur dapat menerima pembayaran dari wisatawan asing semudah menerima pembayaran dari tetangganya, ketika pelaku UMKM di pelosok memperoleh akses ke pasar regional tanpa hambatan transaksi, dan ketika Indonesia menjadi bagian dari arsitektur pembayaran digital kawasan, saat itulah transformasi digital benar-benar menemukan maknanya.
Perbatasan negara mungkin tidak akan pernah hilang. Tetapi dalam ekonomi digital, yang semakin menentukan masa depan bukanlah garis yang memisahkan wilayah, melainkan jaringan yang menghubungkan peluang. Semakin kuat konektivitas itu dibangun, semakin besar pula kesempatan Indonesia menempatkan dirinya sebagai salah satu simpul penting ekonomi digital di Asia.HARI
***