Pajak Bertutur: Wujud Inklusi Kesadaran Pajak Menuju Indonesia Emas 2045

foto : freepik

Bayangkan setiap bulan Agustus, di tengah semangat merah putih yang berkibar, ada sebuah kegiatan yang tidak kalah penting dari upacara atau perayaan kemerdekaan. Kegiatan itu bernama Pajak Bertutur. Program ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bukan sekadar acara seremonial, Pajak Bertutur hadir dengan misi mulia: mendekatkan pajak dengan dunia pendidikan. Melalui kegiatan ini, anak-anak di sekolah dasar, remaja di sekolah menengah, hingga mahasiswa di perguruan tinggi, diajak mengenal lebih dekat tentang apa itu pajak, mengapa pajak penting, dan bagaimana pajak berperan dalam membangun negeri.

Pajak Bertutur seakan menjadi jembatan antara pengetahuan dan kesadaran, bahwa setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah bagian dari cerita panjang Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan maju.

Delapan puluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih terus menapaki jalan panjang menuju cita-cita besarnya: Indonesia Emas 2045. Dalam berbagai proyeksi, di tahun bersejarah itu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya adalah penduduk usia produktif. Artinya, Indonesia akan memiliki kekuatan demografi yang luar biasa untuk mendorong kemajuan bangsa.

Namun, tantangan juga menanti. Tujuh puluh lima persen penduduk akan tinggal di kota-kota besar, dan sebagian besar diharapkan memiliki penghasilan menengah. Jika semua berjalan sesuai harapan, Indonesia bahkan bisa masuk dalam jajaran empat besar kekuatan ekonomi dunia, dengan struktur ekonomi yang lebih modern, produktif, dan sektor jasa yang semakin maju.

Keseriusan pemerintah untuk mencapai cita-cita itu terlihat jelas. Dalam Nota Keuangan yang dibacakan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025, anggaran pendidikan tahun 2026 disiapkan sebesar Rp757,8 triliun—lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Dana besar ini bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen untuk membangun generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Program-program yang dijalankan pun menyentuh langsung masyarakat. Mulai dari pembangunan sekolah rakyat, dana BOS, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, hingga bantuan langsung bagi siswa dan mahasiswa melalui beasiswa LPDP, KIP Kuliah, PIP, serta program makan bergizi gratis (MBG). Tak ketinggalan, perhatian kepada guru dan dosen juga diwujudkan melalui berbagai tunjangan dan gaji yang semakin diperkuat. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi terbesar bangsa untuk masa depan.

Dari data-data yang dijelaskan diatas, di era pasca kemerdekaan ini, pemerintah Indonesia saat ini sangat fokus terhadap dunia pendidikan dengan memberikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan.Dukungan juga diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, agar edukasi perpajakan dapat masuk dalam kurikulum tingkat kampus sampai mungkin SD dengan harapan siswa atau mahasiswa mengerti akan pentingnya pajak dalam mendukung jalannya pembangunan, maka dibuatkan perjanjian (MOU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kemendikbudristi PRJ-12/MK.01/2020 dan 21/XII/NK/2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keuangan Negara dalam bentuk Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi dan Sekolah SMA sampai SD.Pertanyaanya adalah mengapa Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi ke mahasiswa dan siswa melalui Inklusi Kesadaran Pajak?

Mengapa ini penting? Karena Indonesia sedang berada di masa bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mencapai 70 persen dari total populasi hingga tahun 2030. Generasi muda inilah yang kelak akan menjadi penggerak ekonomi dan penopang penerimaan negara. Pajak yang saat ini menyumbang lebih dari 82 persen penerimaan negara harus dijaga keberlanjutannya dengan melahirkan generasi yang sadar, paham, dan patuh pajak.

Pajak Bertutur bukan sekadar program sosialisasi, melainkan sebuah ajakan untuk menyiapkan masa depan bangsa melalui generasi muda. Anak-anak muda Indonesia didorong untuk berani bermimpi, berprestasi, dan mengembangkan bakat tanpa harus terhalang oleh batasan apa pun. Sebab, Indonesia Maju hanya bisa terwujud jika setiap anak muda diberi ruang untuk tumbuh sesuai potensinya.

Namun, semua itu tentu tidak lepas dari peran pajak. Pajak memegang posisi yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Melalui pajak, bukan hanya jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang bisa terbangun, tetapi juga masa depan generasi bangsa yang ditempa melalui pendidikan. Alokasi pajak yang mendukung pendidikan menjadi kunci lahirnya SDM unggul, yang kelak siap membawa Indonesia bersaing di dunia global.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Maju, generasi muda memiliki peran vital. Mereka bukan hanya penerima manfaat pembangunan saat ini, tetapi juga calon wajib pajak di masa depan. Dengan menjadi wajib pajak yang taat, generasi muda kelak akan meneruskan estafet pembangunan untuk anak cucu mereka.

Edukasi pajak sejak dini bukan hanya soal angka atau aturan. Ia adalah upaya membentuk kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah pajak adalah bagian dari gotong royong untuk membangun negeri. Dari sana lahirlah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab kebangsaan.

Dengan begitu, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya menjadi angan, tetapi benar-benar bisa diwujudkan bersama.