Politik dan Sepak Bola: Pasangan Serasi atau Harus Dipisahkan?

Political Science Student at Gadjah Mada University
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Haykal Dzaki Prawira tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

“Kick politics from our football” merupakan slogan yang lahir dari keresahan fans sepak bola yang melihat sepakbola ditunggangi oleh politik. Namun demikian, slogan ini tampak tidak relevan untuk saat ini. Sepak bola yang digemari oleh banyak orang membuat aktor politik tertarik untuk terlibat di dalamnya.
Sepak bola kerap digunakan aktor politik untuk mencapai kepentingan mereka. Baik mencari dukungan untuk memenangkan pemilihan umum, atau membangun citra yang baik pada masyarakat. Politik yang ada pada sepakbola bukan merupakan fenomena yang baru. Politik dan sepakbola kerap terlihat berjalan bersama. Maka dari itu, pembahasan artikel ini bertujuan untuk membahas hubungan yang pernah ada antara sepak bola dan politik. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan tentang apakah politik benar-benar harus dikeluarkan dari sepak bola.
Edy Rahmayadi
Fenomena yang terakhir terjadi dan paling hangat dibicarakan di Indonesia adalah saat Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara. Sebelum menjadi Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi bukan merupakan sosok yang terkenal. Ia hanya merupakan seorang anggota tentara. Saat menjadi Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi melakukan beberapa gebrakan yang membuat namanya semakin dikenal.
Gebrakan yang paling terkenal adalah mendatangkan Luis Milla sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Gebrakan inilah yang kemudian membuat dirinya terkenal. Pada tahun 2017, Edy Rahmayadi memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Memanfaatkan citra yang telah ia bangun selama menjadi anggota TNI dan Ketua Umum PSSI, ia akhirnya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara.
Silvio Berlusconi
Selain terjadi di Indonesia, sepak bola yang menjadi alat pemenuh kepentingan politik juga terjadi di Italia. Fenomena ini terjadi dengan tokoh utamanya Silvio Berlusconi. Untuk para penggemar sepakbola nama Silvio Berlusconi bukan merupakan nama yang asing. Ia merupakan pemilik klub AC Milan dari 1986 hingga 2017. Pada tahun 1986, AC Milan sedang mengalami masalah finansial. Kemudian, pemilik sebelumnya memutuskan untuk menjual klub ini. Ia menawarkan AC Milan ke beberapa orang kaya di Italia, salah satunya adalah Silvio Berlusconi.
Ia berjanji akan membawa kembali kejayaan masa lalu AC Milan. Awalnya pemilik sebelumnya tidak mau menjual AC Milan kepada Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi bukan dianggap sebagai kandidat yang terbaik oleh pemilik sebelumnya. Hal ini kemudian menimbulkan gerakan protes oleh para penggemar AC Milan. Gerakan ini dibantu oleh beberapa tokoh politisi lokal. Akhirnya pada Februari 1986, Silvio Berlusconi menjadi pemilik baru AC Milan. (Scalia, 2009)
Saat menjadi pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi mendatangkan beberapa pemain bintang untuk mendongkrak performa AC Milan. Salah satu yang paling terkenal adalah trio Belanda yaitu Marco van Basten, Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Setelah performa AC Milan meningkat dan nama Silvio Berlusconi yang semakin terkenal, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik.
Pada 26 Januari 1994, Silvio Berlusconi mengumumkan dirinya terjun ke dunia politik. Ia mempunyai gagasan yang bernama ‘The Political Movement Forza Italia’ (Raniolo, 2006). Forza Italia merupakan partai yang ia pimpin. Silvio Berlusconi dikenal sebagai orang terkaya di Italia yang serakah dan mementingkan kerajaan ekonominya. Ia bertindak seolah-olah ia berada di atas hukum. Ia tidak tampak peduli ketika perilakunya membawa keburukan kepada Italia (Allum, 2011). Walaupun begitu, ia berhasil menjadi perdana menteri Italia sebanyak empat kali.
Piala Dunia 2002
Selain sepakbola yang digunakan sebagai alat kampanye, sepakbola juga pernah menjadi alat untuk memperbaiki diplomasi dua negara. Hal ini terjadi pada perhelatan Piala Dunia 2002. Piala Dunia 2002 diadakan di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Walaupun Jepang dan Korea Selatan mempunyai kedekatan secara geografis, tetapi kedua negara ini tidak sepenuhnya akur. Korea Selatan memiliki hubungan yang konfliktual dengan Jepang akibat trauma penjajahan dan ikatan emosional yang tidak harmonis, selain itu terdapat kontestasi ekonomi yang sangat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan (Kristi, 2016).
Ketika kedua negara ini bersaing untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, Tuduhan-tuduhan dan konflik kembali muncul ke permukaan. Persaingan yang tidak sehat ini kemudian membuat FIFA mengambil jalan tengah. F memutuskan menunjuk kedua negara Korea Selatan dan Jepang sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002. FIFA kemudian menamakan Piala Dunia kali ini dengan nama Piala Dunia 2002 Korea-Jepang. Hal ini juga sempat memunculkan perdebatan karena FIFA menaruh nama Korea lebih dahulu daripada nama Jepang. Jepang menganggap ini tidak sesuai dengan susunan alfabet. FIFA beralasan penamaan ini karena mengikuti nama Korea dalam bahasa Perancis, yaitu Coree.
Walaupun terjadi konflik saat awal penunjukan, Korea Selatan dan Jepang tetap bekerja sama demi mewujudkan Piala Dunia 2002 yang sukses. Perdana Menteri kedua negara telah sepakat bahwa Piala Dunia 2002 merupakan momentum awal dari perbaikan hubungan kedua negara mereka. Contoh konkretnya seperti saat Pangeran Takamado pada pertandingan pembuka di Korsel dan ucapan selamat dari pemerintah Korsel ketika timnas Jepang mengalahkan Rusia.
Sayangnya setelah Piala Dunia 2002, Hubungan mereka tidak sepenuhnya membaik. Mereka tetap mempunyai konflik. Konflik ini dilatarbelakangi oleh isu-isu yang ada pada perang dunia II dan luka masa lalu Korea Selatan terhadap Jepang. Contoh konflik yang ada adalah perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang. Baru-baru ini ada pengetatan ekspor bahan kimia oleh pemerintah Jepang terhadap industri semikonduktor Korea Selatan. Konflik ini pun akhirnya mempengaruhi perekonomian Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang sangat bergantung kepada kegiatan ekspor mereka. Karena adanya pengetatan ini, kegiatan ekspor korea selatan mengalami penurunan.
Indonesia dan Yugoslavia
Jika diplomasi sepakbola yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang gagal, maka Indonesia sebenarnya pernah berhasil melakukan diplomasi melalui sepakbola. Peristiwa ini terjadi pada era Presiden Soekarno. Pada tahun 1952, salah satu petinggi PSSI mengunjungi Olimpiade Helsinki di Finlandia. Ia menonton pertandingan sepakbola dan terpukau dengan permainan Yugoslavia. Saat ia kembali ke Indonesia, ia mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk mengundang Yugoslavia untuk bertanding di Indonesia. Pada tahun 1953, Presiden Soekarno melalui PSSI mengundang Yugoslavia untuk bertanding. Presiden Soekarno juga memanfaatkan peristiwa ini untuk menjalin hubungan bilateral dengan Yugoslavia.
Banyak dampak positif dari adanya hubungan bilateral Indonesia dan Yugoslavia. Pertama Toni Pogacnik pelatih Yugoslavia akan melatih tim nasional sepakbola Indonesia. Era Toni Pogacnik merupakan era tersukses Tim Nasional Indonesia. Sederet prestasi telah ditorehkan Toni Pogacnik bersama Tim Nasional Indonesia. Prestasi Toni Pogacnik antara lain, membawa Tim Nasional Indonesia ke babak semifinal Asian Games 1954 di Manila, melaju hingga babak perempat final Olimpiade Melbourne 1956 dan memenangkan medali perunggu pada Asian Games 1958 di Tokyo. Kedua, kedatangan Josip Broz Tito pada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Seperti yang kita ketahui bersama, Konferensi Asia Afrika juga menjadi awal dari Gerakan Non Blok.
Nantinya pada Konferensi Gerakan Non Blok di Beograd, giliran kedatangan Presiden Soekarno yang disambut oleh Josip Broz Tito. Dampak positif terakhir yang dirasakan dengan adanya hubungan bilateral ini adalah Tim Nasional Indonesia diperbolehkan beruji coba melawan beberapa klub dari Eropa Timur. Hal ini tentunya membuat Tim Nasional Indonesia semakin berkembang. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu faktor kesuksesan timnas kala itu. Kala itu, pertandingan uji coba ini menjadi pengalaman emas bagi timnas karena timnas bisa melihat permainan yang levelnya jauh diatas mereka.
Dikeluarkan atau Tidak?
Dari peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik tidak harus dikeluarkan sepenuhnya dari sepak bola. Politik yang berjalan dengan sepak bola kerap menghasilkan dampak positif. Contohnya seperti kasus-kasus yang terjadi yaitu, sebagai alat kampanye ataupun sebagai alat penghubung hubungan bilateral. Hal ini membuat slogan “Kick politics from our football” terlihat tidak relevan untuk saat ini.
Selama politik yang ada pada sepak bola menimbulkan sesuatu yang positif maka tidak ada salahnya politik dan sepak bola berjalan bersama. Dari beberapa peristiwa yang terjadi di atas kita juga bisa mengambil pelajaran yaitu, ada berbagai wadah bagi para aktor politik untuk melakukan kegiatan politiknya. Sepak bola bisa menjadi wadah bagi aktor politik untuk mewujudkan tujuan politiknya. Aktor politik dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan sebuah wadah demi mewujudkan tujuan politiknya.
Referensi
Allum, F. (2011). Silvio Berlusconi and his “toxic” touch. Representation, 47(3), 281–294. https://doi.org/10.1080/00344893.2011.596434\
Kalunata, Reky. 2019. “Edy Rahmayadi Mundur dari PSSI, Apa Prestasinya Selama Ini?”, https://www.suara.com/bola/2019/01/20/195254/edy-rahmayadi-mundur-dari-pssi-apa-prestasinya-selama-ini?page=all, diakses pada 24 September 2022 pukul 18.39.
Kristi, R. (2016). Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Jugun Ianfu Terhadap Jepang. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 5(2), 323–332.
Mangkuto, Wangi Sinintya. 2019. “Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190829133707-4-95656/kronologi-perang-dagang-jepang-korea-dari-luka-perang-dunia , diakses pada 30 September 2022 pukul 20.11.
Raniolo, F. (2006). Forza Italia: A leader with a party. South European Society and Politics, 11(3–4), 439–455. https://doi.org/10.1080/13608740600856470
Scalia, V. (2009). Just a few rogues?: Football ultras, clubs and politics in contemporary Italy. International Review for the Sociology of Sport, 44(1), 41–53. https://doi.org/10.1177/1012690208101682
