Kampus Bukan Pabrik Buruh: Menyoal Penghapusan Prodi "Tak Relevan"

Ilustrasi mahasiswa lulus. Foto: Pixabay

Menjelang akhir April ini, ketika sebagian besar mahasiswa sedang sibuk-sibuknya bergulat dengan tugas dan ujian tengah semester, sebuah wacana mengejutkan justru berembus dari pemerintah. Kabarnya, ada rencana untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Wacana ini sontak menjadi perbincangan hangat di lorong-lorong kampus Indonesia.

Sebagai mahasiswa semester 2 yang kebetulan saat ini berkuliah di jurusan yang sebenarnya bukan pilihan saya, berita ini memunculkan ironi dan kegelisahan tersendiri. Ketika saya sedang berusaha keras mencari makna dan berdamai dengan prodi yang sedang saya jalani, pemerintah justru datang dengan wacana penutupan prodi atas dalih penyesuaian dengan kebutuhan industri. Sekilas, argumen pemerintah memang terdengar masuk akal. Siapa sih yang mau lulus kuliah tapi malah jadi pengangguran? Namun, kalau kita mau memikirkannya lebih dalam, ada bahaya besar yang sedang mengintai kita. Pertanyaan fundamental yang langsung muncul di kepala saya adalah: sejak kapan tujuan utama perguruan tinggi berubah wujud menjadi sekadar "balai latihan kerja"?

Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak teman-teman sesama mahasiswa untuk melihat wacana ini dari kacamata yang sedikit berbeda. Mari kita bedah mengapa orientasi kampus yang terlalu menunduk pada industri sebenarnya adalah langkah mundur bagi kemanusiaan dan peradaban bangsa kita.

Ambisi Pemodal dan Pabrik Tenaga Kerja

Untuk memahami bahaya dari wacana ini, mari kita sedikit mundur ke masa lalu melihat bagaimana sistem kapitalisme global memandang pendidikan. Pada tahun 1913, Frederick T. Gates, penasihat bisnis sekaligus direktur General Education Board (yayasan pendidikan yang didanai penuh oleh raja minyak John D. Rockefeller), menulis sebuah dokumen berjudul The Country School of To-Morrow. Dalam dokumen itu, ia menuliskan visi pendidikannya secara terang-terangan:

'We shall not try to make these people... into philosophers or men of learning, or of science. We have not to raise up from among them authors, editors, poets or men of letters... We will teach them to do in a perfect way the things their fathers and mothers are doing in an imperfect way.' (Kita tidak akan mencoba mencetak orang-orang ini menjadi filsuf atau ilmuwan... Kita tidak akan mendidik mereka menjadi penulis, editor, penyair, atau sastrawan... Kita akan mengajari mereka untuk melakukan pekerjaan orang tua mereka dengan lebih baik)."

Pernyataan ini membongkar niat asli paling jujur dari para pemodal: mereka tidak butuh masyarakat yang pandai berpikir kritis, mereka hanya butuh pekerja yang terampil menjalankan instruksi industri.

Bagi saya, wacana penutupan prodi yang dianggap "tidak relevan" dengan kebutuhan pasar seolah membangkitkan kembali visi usang dari Rockefeller dan Gates di kampus-kampus Indonesia. Pola pikir bahwa perguruan tinggi harus sepenuhnya tunduk pada kemauan pasar adalah bentuk pragmatisme yang amat sempit. Jika patokannya murni hanya "apa yang diserap oleh industri", maka perlahan tapi pasti, ilmu-ilmu yang melatih nalar dan kebijaksanaan—seperti filsafat, sejarah, sastra, sosiologi, hingga seni—akan dipandang sebelah mata dan dihilangkan. Sebagai mahasiswa, kita direduksi derajatnya dari manusia yang sedang mencari ilmu kebenaran, menjadi sekadar pasokan tenaga kerja yang siap disuruh-suruh.

"Gaya Bank" dan Pendidikan Kaum Tertindas

Melihat wacana ini, ingatan saya langsung melayang pada buku legendaris karya tokoh pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of the Oppressed). Dalam buku tersebut, Freire mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai pendidikan "gaya bank" (banking concept of education). Dalam konsep ini, mahasiswa cuma dianggap sebagai celengan kosong yang pasif, dan sistem pendidikan adalah pihak yang terus-menerus "menabung" instruksi ke dalam celengan tersebut.

Penghapusan prodi demi memuaskan rasa lapar industri adalah wujud paling nyata dari pendidikan "gaya bank" versi modern. Kurikulum dipaksa berubah bukan untuk membebaskan manusia atau memecahkan masalah ketimpangan di masyarakat, melainkan semata-mata dijejali dengan skill teknis agar pas dengan pesanan perusahaan.

Menurut Freire, pendidikan semacam ini sangat menindas. Mengapa? Karena pendidikan ini menjauhkan kita dari realitas sosial yang sesungguhnya. Di kampus, kita mungkin diajari cara menyusun strategi bisnis digital atau mengelola aset visual dengan sempurna. Namun, kita tidak diajari untuk bertanya dengan kritis: "Untuk siapa ekosistem digital ini bekerja?" atau "Apakah inovasi ini malah menggusur masyarakat kecil?" Pendidikan yang menghamba pada industri pada akhirnya melahirkan robot-robot bernyawa, bukan manusia merdeka.

Semangat Aksi Massa: Mahasiswa Sebagai Nadi Perubahan

Kalau kita menarik wacana ini ke konteks sejarah kebangsaan kita, niat untuk mencetak mahasiswa sekadar sebagai "karyawan penurut" jelas bertentangan dengan cita-cita Bapak Republik kita, Tan Malaka. Jika kita membaca pemikirannya, terutama dalam buku Aksi Massa, Tan Malaka menegaskan pentingnya mendidik rakyat agar memiliki kesadaran kritis, keberanian, dan kemauan keras untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati tidak akan pernah lahir dari kelas pekerja yang hanya dilatih untuk mengangguk pada perintah majikan. Kesejahteraan rakyat harus direbut oleh massa yang terdidik dan bernalar tajam. Tan Malaka sangat membenci sistem pendidikan kolonial Belanda pada masa itu, yang memang sengaja dirancang murni untuk mencetak ambtenaar atau pegawai rendahan ber-upah murah demi kelancaran bisnis kolonial.

Ironisnya, di alam kemerdekaan ini, pembuat kebijakan kita seolah-olah mengulangi kesalahan masa lalu. Mendesain universitas hanya untuk memasok pekerja bagi industri adalah sebentuk kolonialisme gaya baru. Kampus kita seharusnya ditujukan untuk mencetak manusia-manusia merdeka yang bisa menjadi "majikan" atas nasib bangsanya sendiri, bukan sekadar buruh untuk melanggengkan keuntungan segelintir korporasi.

Jalan Tengah: Sinkronisasi Lintas Disiplin Berbasis Data

Sebagai mahasiswa, saya sadar kecemasan pemerintah mengenai angka pengangguran terdidik adalah fakta yang tidak bisa kita sangkal. Namun, membunuh program studi humaniora atau ilmu murni bukanlah solusi yang cerdas. Solusi realistisnya ada pada sinkronisasi lintas disiplin dan pembaruan kurikulum, bukan eksekusi mati prodi. Argumen ini didukung oleh kerangka akademik dan data global:

Pertama, penerapan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Di tingkat global, tokoh inovasi seperti John Maeda telah lama mengampanyekan pentingnya memasukkan unsur "Arts" (seni dan humaniora) ke dalam ranah teknologi. Alih-alih menghapus prodi Sastra atau Filsafat karena dianggap "tidak relevan", prodi ini harus diintegrasikan. Laporan World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs Report secara konsisten menyatakan bahwa keterampilan yang paling dicari oleh industri di masa depan bukanlah sekadar skill teknis, melainkan critical thinking, complex problem solving, dan kreativitas. Kemampuan analitis dari mahasiswa Sastra, misalnya, sangat dibutuhkan dalam profesi masa depan seperti perancang prompt AI (prompt engineer) atau etikus kecerdasan buatan.

Kedua, menerapkan model "Triple Helix of Innovation". Konsep sosiologi ekonomi dari Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff ini mensyaratkan kolaborasi sejajar antara Universitas, Industri, dan Pemerintah. Dalam model ini, pemerintah dan industri tidak bertindak layaknya "mandor" yang mendikte kampus dari atas ke bawah. Melalui semangat dialog, Universitas bertindak sebagai mitra yang memastikan inovasi industri tetap memiliki akar etika dan kemanusiaan. Program seperti Kampus Merdeka harus dioptimalkan untuk pertukaran ilmu ini, di mana mahasiswa bidang sosial lebih melek teknologi, dan mahasiswa teknik lebih matang dalam empati sosial.

Kampus Adalah Benteng Terakhir Kemanusiaan

Dunia ini terus berubah. Di era di mana teknologi dan kecerdasan buatan perlahan-lahan mulai mengambil alih banyak hal, apa sebenarnya yang masih tersisa dari manusia? Yang tersisa adalah kebijaksanaan, etika, kemanusiaan, dan empati. Hal-hal fundamental inilah yang banyak dipelajari dan dijaga di prodi-prodi yang sering kali dilabeli "tidak relevan". Kalau prodi-prodi ini diberangus atas nama efisiensi, Indonesia mungkin akan mencetak banyak pekerja terampil, tapi kita akan mengalami krisis moralitas dan krisis negarawan yang parah.

Sebagai penutup, saya merasa wacana dari Kemdiktisaintek ini harus kita kritisi bersama-sama. Universitas sejatinya berasal dari bahasa Latin universitas magistrorum et scholarium, yang berarti komunitas para guru dan pelajar. Kampus adalah ruang suci untuk pencarian kebenaran, pengembangan nalar kritis, dan pembentukan karakter kebangsaan.

Kita tidak boleh membiarkan impian buruk dari pemodal masa lalu terjadi di Indonesia. Melalui solusi interdisipliner seperti STEAM dan sinergi Triple Helix, kita bisa menjadi bangsa pemikir yang pandai bekerja, bukan sekadar bangsa pekerja yang lupa caranya berpikir. Meminjam semangat pembebasan dari Paulo Freire dan keberanian ala Tan Malaka, mari kita ingatkan kembali bahwa pendidikan tinggi sejatinya adalah jalan menuju kemerdekaan pikiran. Dan pikiran yang merdeka, tidak akan pernah bisa didikte hanya oleh deru mesin industri.