Meme, Kedewasaan Demokrasi dan Revisi UU MD3

Dalam beberapa hari ke depan, rakyat Indonesia berdebar cemas menunggu sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi draft revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang dipandang kontroversial. Salah satu butir yang paling di sorot adalah pasal 122k dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum kepada pihak yang dipandang merendahkan kehormatan DPR dan anggota dewan.

Revisi UU tersebut menuai protes besar dan luas dari masyarakat Indonesia yang menilai tindakan ini merupakan kemuduran demokrasi Indonesia. Mulai dari petisi online di Change.org yang hingga 4 Maret 2018 mencapai 198 ribu pendukung atau melalui demo besar dan unjuk rasa di jalan dan kantor DPRD. Media online Kumparan secara cerdik juga menyelenggarakan lomba meme kritik DPR sebagai bentuk protes terhadap revisi UU ini.

Meme adalah salah satu bentuk ekspresi politik masyarakat Indonesia terhadap dinamika politik di Indonesia. Namun sepertinya pemerintah masih belum jelas memahami pentingnya trend digital ini bagi kesehatan demokrasi ibu pertiwi. Masih terekam jelas di ingatan kita bagaimana kontroversi meme tentang mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang ingin dibawa ke meja hijau oleh kuasa hukum nya.

Meme sendiri adalah produk budaya populer (popular culture) yang dihasilkan oleh gelombang transformasi digital. Gambar yang disertai kata singkat yang menggelitik saraf humor sang pembaca. Meme membawa pesan dari sang pembuat meme, mencerminkan pandangannya terhadap suatu kejadian atau fenomena. Meme menjadi populer karena disebarluaskan melalui budaya berpartisipasi (participation culture) dari para individu yang berpandangan sejalan dengan sang pembuat. Meleburnya budaya populer dan budaya partisipasi seiring melalui kehadiran platform sosial media membuat meme menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan modern.

Meme pada awal mulanya adalah humor komedi ringan yang mengangkat kejadian sehari-hari. Memberikan pandangan yang jarang terpikir oleh masyarakat luas. Namun karena humor komedi mempunyai mempunyai properti sejenis dengan humor satir politik sebagai bentuk ekspresi manusia, meme kemudian tertumpah kepada ranah politik.

Meme politik adalah alat ekspresi dan bentuk partipasi politik, dua faktor yang menjadi akar bagi pertumbuhan demokrasi. Pembuat Meme politik bertujuan untuk menyebarkan pandangan satir terhadap satu fenomena politik yang kemudian disebar oleh pihak berpandangan sama. Hal ini mencerminkan partipasi aktif dan kritis untuk merefleksi dan mengevaluasi ranah politik bangsa. Tidak menelan bulat-bulat dan menerima pasrah kebijakan otoritas. Meme politik adalah bentuk modern dari karikartur di media cetak atau program tv talk show di layar kaca.

Meme sebagai bentuk budaya populer juga membuat politik lebih inklusif bagi masyarakat luas. Meme politik merangsang ekspresi kewarganegaraan untuk berpikir kritis mengenai dinamika percaturan politik dengan bungkus ringan dan mudah dicerna. Menyuburkan budaya partisipasi politik yang kerap dipandang terbatas hanya dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam partai politik atau demonstrasi di jalan. Hal ini sangat penting untuk menarik partisipasi politik khususnya kepada generasi muda Indonesia yang tidak dapat lepas dari budaya populer, termasuk meme sebagai salah satu bentuk komunikasi mereka.

Walaupun demikian memang harus ditekankan bahwa meme politik tidak dapat menggantikan diskusi narasi politik yang tidak hanya membutuhkan aspek menghibur namun juga harus memiliki bobot informasi dan kebijakan. Diskusi yang mempunyai tujuan untuk mencari solusi dari satu permasalahan, bukan hanya menyinggung dan mentertawakan.

Namun terlepas dari batasan tersebut, pihak otoritas baik legislatif, eksekutif dan judikatif sudah saatnya mengakui dan menerima bahwa meme politik, sebagaimana komedi satir lainnya, adalah salah satu sumber penting ekspresi politik warga negara Indonesia. Meme politik membuka jalan bottom-up partipasi politik warga negara dan membuat politik lebih menyenangkan, lebih membumi dan lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Presiden Indonesia kiranya dapat memahami bahwa mengkritik pihak otoritas adalah bentuk kedewasaan demokrasi. Sehingga sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia melindungi kebebasan ekspresi politik warga negaranya termasuk dalam bentuk sederhana seperti meme.