Konten dari Pengguna

Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Belajar dari Thomas Piketty

HIDAYATULLAH RABBANI
Peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya-BRIN. Surel: [email protected]
31 Desember 2024 9:47 WIB
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari HIDAYATULLAH RABBANI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Ketimpangan Ekonomi. Sumber gambar: https://www.istockphoto.com/id/vektor/ketidakseimbangan-diskriminasi-ketimpangan-dalam-masyarakat-manusia-ilustrasi-vektor-gm1291731942-386763555?searchscope=image%2Cfilm
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Ketimpangan Ekonomi. Sumber gambar: https://www.istockphoto.com/id/vektor/ketidakseimbangan-diskriminasi-ketimpangan-dalam-masyarakat-manusia-ilustrasi-vektor-gm1291731942-386763555?searchscope=image%2Cfilm
ADVERTISEMENT
Ketimpangan ekonomi di Indonesia bukan hanya sebuah isu statistik, tetapi juga ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan politik. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar, memperburuk konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang, dan mengancam fondasi demokrasi yang telah dibangun. Data dari Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024 menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk lainnya, sebuah fakta yang menegaskan pentingnya mencari solusi konkret dan berani untuk masalah ini. Dalam hal ini, pemikiran ekonomi Thomas Piketty dalam karya monumental Capital in the Twenty-First Century (2013) dapat memberikan wawasan yang relevan bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT

Warisan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia memiliki akar yang dalam dan berakar dari sejarah panjang. Warisan kolonial, di mana sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan segelintir pihak, menciptakan struktur ekonomi yang timpang. Bahkan setelah Indonesia merdeka, pola tersebut berlanjut. Pada era Orde Baru, konsentrasi kekuasaan ekonomi semakin menguat melalui kapitalisme oligarki, di mana segelintir konglomerat yang dekat dengan pemerintah menguasai sebagian besar sektor perekonomian. Meskipun reformasi 1998 membuka ruang bagi demokrasi dan liberalisasi ekonomi, dominasi oligarki tetap berlanjut, menghambat proses redistribusi kekayaan yang lebih adil.

Kekayaan Ekstraktif dan Kegagalan Redistribusi

Kekayaan Indonesia saat ini sangat terkonsentrasi di tangan segelintir elite, dengan mayoritas kekayaan tersebut berasal dari industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. Sayangnya, sektor-sektor ini sering kali merugikan masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Praktik seperti ini memperburuk ketimpangan, di mana banyak masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan meskipun wilayah mereka kaya akan sumber daya alam. Sementara itu, sistem pajak yang lemah, dengan rasio pajak terhadap PDB yang hanya sekitar 10-12%, tidak mampu melakukan redistribusi yang signifikan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin.
ADVERTISEMENT

Pemikiran Piketty: r > g dan Dampaknya

Pemikiran Thomas Piketty, terutama konsep yang dia kemukakan tentang ketimpangan ekonomi, memberikan perspektif yang sangat relevan bagi Indonesia. Salah satu gagasan penting yang dia paparkan adalah teori r > g—di mana tingkat pengembalian modal (r) cenderung lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi (g). Ini berarti mereka yang memiliki akses terhadap modal, seperti properti, saham, dan sumber daya alam, akan terus mengakumulasi kekayaan lebih cepat daripada mereka yang bergantung pada pendapatan dari kerja. Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata. Pengembalian dari investasi modal, terutama dalam sektor properti dan sumber daya alam, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan upah pekerja, yang menyebabkan semakin lemahnya daya beli masyarakat luas.
Selain itu, Piketty menekankan pentingnya reformasi sistem pajak, khususnya dengan penerapan pajak progresif yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki kekayaan besar. Sistem pajak yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mendanai negara, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali kekayaan yang terakumulasi di tangan segelintir orang. Di Indonesia, pajak kekayaan dan pajak warisan adalah konsep yang masih sangat minim, padahal penerapan pajak semacam ini dapat menjadi langkah penting untuk menanggulangi ketimpangan yang ada.
ADVERTISEMENT

Kolusi Bisnis-Politik dan Krisis Demokrasi

Ketimpangan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia juga sangat terkait dengan kolusi antara bisnis dan politik. Oligarki Indonesia memanfaatkan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan, membiayai kampanye politik, dan mengontrol media. Hal ini menciptakan situasi di mana kebijakan publik lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok elit, bukan pada kebutuhan rakyat banyak. Untuk memutus rantai dominasi oligarki ini, Piketty menekankan pentingnya transparansi yang lebih besar dalam sistem ekonomi dan politik. Pengungkapan data pajak publik, pembatasan pengalihan modal ke luar negeri, serta pengawasan ketat terhadap monopoli ekonomi adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi pengaruh oligarki dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Pentingnya Transparansi Ekonomi

Transparansi ekonomi adalah salah satu solusi yang bisa diambil untuk mengatasi ketimpangan ini. Pemerintah Indonesia, misalnya, dapat mewajibkan pengungkapan kepemilikan akhir perusahaan dan memonitor aliran dana yang keluar dari negara. Ini akan mengurangi peluang bagi elite untuk menghindari kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi yang ada. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan hanya untuk segelintir perusahaan besar dan pemilik modal.
ADVERTISEMENT

Sumbangan Pemikiran Piketty Mengatasi Ketimpangan di Indonesia

Solusi lain yang bisa dipertimbangkan adalah penerapan pajak progresif dan pajak kekayaan, yang dapat membantu mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang. Dengan adanya pajak yang lebih tinggi pada kekayaan yang berlebihan, negara akan memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi sosial yang lebih merata. Pendapatan dari pajak ini bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya akan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat regulasi terhadap monopoli dan kartel untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan adil. Pengendalian terhadap praktik monopoli akan memberikan peluang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, yang juga akan meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, sektor sumber daya alam, yang selama ini dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
Pembangunan yang merata juga penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Sektor-sektor yang berkembang pesat seperti Jawa harus berbagi keuntungan dengan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Investasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah-wilayah yang belum berkembang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketimpangan regional, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, kerja sama internasional dalam hal penghindaran pajak juga perlu diperkuat. Banyak elite Indonesia yang menyimpan kekayaannya di luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar. Indonesia harus lebih aktif dalam membangun jaringan internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan di dalam negeri memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT

Membentuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Langkah-langkah yang disarankan oleh Piketty ini bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan, tetapi ia menawarkan solusi yang dapat mengarah pada perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan pajak progresif, meningkatkan transparansi, membatasi monopoli, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang timpang ini. Namun, perubahan semacam ini memerlukan komitmen politik yang kuat, serta dukungan dari masyarakat luas.
Mengatasi ketimpangan ekonomi bukan hanya soal menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah yang tegas, transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial.
ADVERTISEMENT