Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Belajar dari Thomas Piketty
Peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya-BRIN. Surel: [email protected]
31 Desember 2024 9:47 WIB
·
waktu baca 6 menitTulisan dari HIDAYATULLAH RABBANI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Warisan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia
Kekayaan Ekstraktif dan Kegagalan Redistribusi
ADVERTISEMENT
Pemikiran Piketty: r > g dan Dampaknya
Pemikiran Thomas Piketty, terutama konsep yang dia kemukakan tentang ketimpangan ekonomi, memberikan perspektif yang sangat relevan bagi Indonesia. Salah satu gagasan penting yang dia paparkan adalah teori r > g—di mana tingkat pengembalian modal (r) cenderung lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi (g). Ini berarti mereka yang memiliki akses terhadap modal, seperti properti, saham, dan sumber daya alam, akan terus mengakumulasi kekayaan lebih cepat daripada mereka yang bergantung pada pendapatan dari kerja. Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata. Pengembalian dari investasi modal, terutama dalam sektor properti dan sumber daya alam, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan upah pekerja, yang menyebabkan semakin lemahnya daya beli masyarakat luas.
Selain itu, Piketty menekankan pentingnya reformasi sistem pajak, khususnya dengan penerapan pajak progresif yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki kekayaan besar. Sistem pajak yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mendanai negara, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali kekayaan yang terakumulasi di tangan segelintir orang. Di Indonesia, pajak kekayaan dan pajak warisan adalah konsep yang masih sangat minim, padahal penerapan pajak semacam ini dapat menjadi langkah penting untuk menanggulangi ketimpangan yang ada.
ADVERTISEMENT
Kolusi Bisnis-Politik dan Krisis Demokrasi
Ketimpangan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia juga sangat terkait dengan kolusi antara bisnis dan politik . Oligarki Indonesia memanfaatkan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan, membiayai kampanye politik, dan mengontrol media. Hal ini menciptakan situasi di mana kebijakan publik lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok elit, bukan pada kebutuhan rakyat banyak. Untuk memutus rantai dominasi oligarki ini, Piketty menekankan pentingnya transparansi yang lebih besar dalam sistem ekonomi dan politik. Pengungkapan data pajak publik, pembatasan pengalihan modal ke luar negeri, serta pengawasan ketat terhadap monopoli ekonomi adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi pengaruh oligarki dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Pentingnya Transparansi Ekonomi
ADVERTISEMENT
Sumbangan Pemikiran Piketty Mengatasi Ketimpangan di Indonesia
Solusi lain yang bisa dipertimbangkan adalah penerapan pajak progresif dan pajak kekayaan, yang dapat membantu mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang. Dengan adanya pajak yang lebih tinggi pada kekayaan yang berlebihan, negara akan memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi sosial yang lebih merata. Pendapatan dari pajak ini bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya akan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat regulasi terhadap monopoli dan kartel untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan adil. Pengendalian terhadap praktik monopoli akan memberikan peluang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, yang juga akan meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, sektor sumber daya alam, yang selama ini dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
Pembangunan yang merata juga penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Sektor-sektor yang berkembang pesat seperti Jawa harus berbagi keuntungan dengan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Investasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah-wilayah yang belum berkembang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketimpangan regional, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, kerja sama internasional dalam hal penghindaran pajak juga perlu diperkuat. Banyak elite Indonesia yang menyimpan kekayaannya di luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar. Indonesia harus lebih aktif dalam membangun jaringan internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan di dalam negeri memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
Membentuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Langkah-langkah yang disarankan oleh Piketty ini bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan, tetapi ia menawarkan solusi yang dapat mengarah pada perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan pajak progresif, meningkatkan transparansi, membatasi monopoli, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang timpang ini. Namun, perubahan semacam ini memerlukan komitmen politik yang kuat, serta dukungan dari masyarakat luas.
Mengatasi ketimpangan ekonomi bukan hanya soal menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah yang tegas, transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial.
ADVERTISEMENT