Politik di Era FYP: Saat Emosi Dikomodifikasi
Tenaga Ahli Bidang Komunikasi, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
ยทwaktu baca 5 menit
Tulisan dari Hilman Muhamad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIni bukan tontonan kisah episode terakhir drama Korea. Tapi anehnya berhasil membuat banyak orang menangis serentak di linimasa FYP (for your page) TikTok. Netizen larut dalam emosi setelah menyaksikan debat Pilpres tahun lalu. Saya tak perlu menjelaskan apa musababnya, karena rasanya kita semua masih ingat alasan di baliknya. Namun yang pasti, tangisan tersebut menegaskan bahwa ruang media sosial kini telah menjadi ajang pertunjukan perasaan kolektif: tempat emosi politik diekspresikan.
Penggunaan ruang digital bukan hal baru dalam konteks politik Indonesia. Lebih dari satu dekade terakhir, kontestasi politik tanah air telah menuju ke ruang digital. Dimulai pada Pilpres 2009. SBY yang berpasangan dengan Boediono meluncurkan website www.sbypresidenku.com. Loncatan penggunaan media digital semakin tinggi saat Pilgub DKI Jakarta 2012, Jokowi dan Ahok memiliki Jasmev: relawan media sosial mereka yang mengampanyekan pasangan ini di Twitter (kini X), Facebook dan Youtube.
Strategi kampanye politik media sosial di ruang digital semakin beragam dan inovatif. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, mengingat pemilih saat ini kebanyakan adalah mereka yang gape, ahli menggunakan medsos. Data dari YouGov, sebuah perusahaan survei dan analisis global menyebutkan, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 81 persen, dengan dominasi Gen Z, kelahiran 1997-2012. Dalam sehari mereka bisa habiskan satu sampai lima jam di media sosial. TikTok bersama Instagram dan Youtube menjadi media sosial paling favorit digunakan.
Dari Pilpres terakhir kita belajar, pola kampanye politik telah berubah. Baliho dan spanduk yang dulu mendominasi ruang publik kini mulai kehilangan daya sihirnya. Digantikan oleh algoritma TikTok dan Instagram yang jauh lebih persuasif dan personal. Karena sifatnya yang berada di ruang digital, media sosial telah bergerak begitu masif. Menembus batas waktu dan ruang. Kampanye politik hadir pagi hari di meja makan saat bersiap beraktivitas, hingga malam hari di ruang paling privat: kamar tidur.
Komodifikasi Emosi
Namun yang menarik, media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi informasi. Kampanye politik di media sosial telah memiliki banyak wajah. Di satu wajah, bisa tampil riang gembira, namun di wajah yang lain muncul dengan muka sendu. Tapi keduanya sama-sama mencoba menyentuh sisi emosionil masyarakat. Karena kini, kampanye politik di media sosial muncul dengan penuh pertunjukkan politik afektif.
Polarisasi afektif terjadi ketika pilihan politik seseorang lebih ditentukan oleh rasa emosional karena kedekatan terhadap kelompok tertentu, sekaligus dorongan untuk memusuhi kelompok lain yang berbeda pandangan. Dalam banyak kajian, polarisasi semacam ini memang mampu memicu partisipasi politik warga. Hanya saja, keterlibatan itu sering kali bukan karena semangat memperjuangkan gagasan, melainkan demi memastikan pihak lawan tidak memenangkan pertarungan.
Di sisi lain, TikTok dengan cara kerja algoritma memiliki kuasa atas apa yang kita tonton. Untuk menjaga kita berlama-lama di TikTok, algoritma selalu mengarahkan pada konten yang mampu menggugah emosi; entah tawa, tangis atau marah. Semakin kuat emosi dalam konten, semakin mungkin konten tersebut viral. Sayangnya, emosi politik yang ada di TikTok bukan hal yang otentik. Tapi hasil rekayasa elit politik.
Emosi kemarahan atau kegembiraan, dan solidaritas dimobilisasi serta dikomodifikasi sedemikian rupa di media sosial sebagai modal politik. Konten yang kita lihat dan menyentuh sisi emosionil, nyatanya tidak tumbuh dari akar rumput, melainkan dari desain komunikasi yang terencana dan dikalkulasi dengan cermat oleh para elite politik. Dengan media sosial para politikus menanam dan memanen afeksi. (Adila & Eddyono, 2025).
Di era post-truth, ketika kebenaran lebih ditentukan oleh perasaan ketimbang fakta objektif, maka kampanye politik berbasis afeksi menjadi senjata yang sangat ampuh. Ia mampu membangun kedekatan emosional yang kadang lebih kuat dari data dan argumen rasional. Hal ini pada gilirannya memunculkan kekhawatiran akan menggerus kualitas demokrasi Indonesia, karena publik lebih diajak merasa bukan lagi berpikir. Dengan begitu, maka kualitas hasil pemilu didasarkan pada suara suka atau tidak suka terhadap kandidat, bukan lagi pada pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, program kerja dan visi jangka panjang.
Lebih mengkhawatirkannya lagi, polarisasi afektif di era media sosial selalu dibarengi dengan munculnya buzzer politik yang memproduksi hoaks dan ujaran kebencian. Akibatnya, politik Indonesia lebih bernuansa sentimen emosional dan kebencian terhadap lawan politik, bukan lagi pertarungan gagasan. Lawan politik yang sejatinya adalah sahabat berdialektika, justru dianggap sebagai musuh ideologis yang mesti diserang. Ruang dialog di kolom komentar sudah terganti dengan cemoohan.
Literasi Digital
Politik di tengah kuasa algoritma pada akhirnya menjadi tantangan serius kualitas Pemilu kita. Tidak ada acara lain, tantangan ini hanya bisa diatasi jika publik punya kesadaran akan pentingnya literasi digital. Masyarakat perlu bersikap skeptis dan rajin memverifikasi informasi kebenaran yang dilihatnya, meski konten itu mengaduk-aduk emosi. Ada inisiatif yang dilakukan pemerintah, seperti Cerdas Bermedia Digital, tapi upaya ini perlu peran aktif masyarakat dengan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Minimal, tidak mudah membagikannya tanpa tahu kebenarannya.
Ini mungkin bukan tonton episode terakhir drama cinta Korea. Tapi nyatanya politik hari ini mampu membuat masyarakat bergembira dan menangis di waktu yang sama dan lini masa. Fenomena ini adalah penanda, media sosial hari ini adalah medan pertarungan: tempat di mana emosi publik dijadikan strategi, dan perasaan kolektif menjadi komoditas politik.